Home / Admin Web (page 12)

Admin Web

Summer Internship 2011

Kawan-kawan, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) kembali mempersembahkan Summer Internship 2011: Bergabung Melawan Diskriminasi, yang akan dilaksanakan mulai 4 Juli 2011 hingga 3 Agustus 2011, di Jakarta. Summer Internship adalah kesempatan bagi mahasiswi/a dari berbagai jurusan untuk mendedikasikan dirinya bagi pengembangan masyarakat. Summer Internship memanfaatkan momentum libur kuliah agar …

Read More »

Selama Tahun 2009, Tiga Pilar Penegak Hukum Jeblok

Tiga pilar penegak hukum yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri mendapat penilaian jeblok. Demikian Evaluasi Akhir Tahun Penegakan Hukum yang disampaikan LBH Masyarakat. Menurut Direktur Program LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, dalam jumpa pers di Kantor LBH Masyarakat, kawasan Tebet, Jakarta (Minggu, 27/12), ketiga pilar penegak …

Read More »

Evaluasi Akhir Tahun LBH Masyarakat: MA, Kejaksaan dan Polri Buruk Dalam Penegakan Hukum

Tiga lembaga hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Polri dinilai kurang berkomitmen dalam penegakan hukum dan reformasi hukum. Demikian evaluasi akhir tahun penegakan hukum oleh LBH Masyarakat. Direktur Program LBH Masyarakat, Ricky Gunawan mengatakan, dengan rapuhnya 3 pilar penegakan hukum itu mengidentifikasi runtuhnya prinsip-prinsip negara hukum, di mana ketika ketiga …

Read More »

Polri Persilahkan Praperadilan SP3 Lapindo

Tim advokasi korban lumpur Lapindo tengah menjajaki kemungkinan mengajukan praperadilan terhadap SP3. Cuma, ada nada keraguan atas sistem peradilan. Praperadilan atas SP3 nyaris selalu kandas. Penghentian penyidikan kasus lumpur Lapindo oleh Polda Jawa Timur menimbulkan reaksi keras sejumlah kalangan yang tergabung dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo (GMKKLL). Tudingan …

Read More »

SP3 Lapindo Bukti Skandal Hukum

Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) kasus lumpur Lapindo oleh Polda Jawa Timur pada pekan lalu, menunjukkan bukti nyata adanya konspirasi dan dugaan skandal dalam proses penegakan hukum kasus lumpur Lapindo. “Jadi memang aneh ketika pengumuman SP3 dikeluarkan, Polda Jatim beralasan kekurangan keterangan para ahli. Padahal itu tidak benar, justru …

Read More »

SP3 Kasus Lapindo Dimanfaatkan Minarak Tunda Ganti Rugi

Dampak keluarnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus lumpur Lapindo dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, kini mulai terindikasi penghindaran ganti rugi dari PT. Minarak Lapindo Brantas. “Ini terjadi di lapangan, Minarak menunda pembayaran karena alasan keluar SP3,” ungkap Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam konferensi pers di …

Read More »

Hak Asasi Pengguna Narkotika Kerap Dilanggar

Salah satu alasannya karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih menempatkan para pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal. Bukan sebagai korban. “Hendaknya pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) diterapkan dengan sistem layanan kesehatan. Bukan pemenjaraan. Ini harapan kita.” Harapan ini disampaikan oleh HM Aminullah, Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa …

Read More »

Penghukuman Tak Bikin Jera

Keputusan PN Tangerang yang menyatakan 10 anak penyemir sepatu bersalah telah berjudi mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Mereka menilai, keputusan itu tak memunculkan efek jera, tetapi justru memunculkan masalah baru berupa masa depan suram bagi anak-anak itu. Reaksi berupa pernyataan tersebut datang dari anggota Komisi III DPR Nursyahbani Katjasungkana dan …

Read More »

Hakim Nyatakan 10 Anak Bersalah

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (27/7), menyatakan 10 anak lelaki bersalah melakukan perjudian. Sebagai hukuman, anak-anak itu dikembalikan kepada orangtua mereka untuk dibina di bawah pengawasan Departemen Sosial. Artinya, warga Desa Rawa Rengas, Kabupaten Tangerang, dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang terletak persis di belakang Bandara Soekarno-Hatta itu bersalah, …

Read More »

Keadilan Menjauh dari Anak

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menilai anak-anak saat ini dibiarkan untuk berjuang dan bergelut sendiri meraih keadilan. Direktur Pemberdayaan Hukum Masyarakat LBH Masyarakat Dhoho A. Sastro, di Jakarta, Rabu (22/7), mengatakan tidak ada mekanisme yang dapat menjamin anak-anak mendapat perlindungan dari negara. Padahal, kata dia, Pasal 16 UU Nomor 23 …

Read More »