Home / Admin Web (page 14)

Admin Web

Program Magang Relawan Bantuan Hukum 2013

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) membuka kesempatan kepada mahasiswi/a dari berbagai latar belakang disiplin ilmu untuk berpartisipasi dalam program magang relawan bantuan hukum (volunteer) untuk tahun 2013. Program ini dibuka kepada seluruh angkatan mahasiswi/a. Selama menjalani program magang, relawan berkesempatan terlibat dalam aktivitas kunci LBH Masyarakat seperti penanganan kasus, …

Read More »

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Summer Internship 2013

Sehubungan dengan proses seleksi Summer Internship 2013, dengan ini LBH Masyarakat menyampaikan bahwa yang diterima untuk mengikuti Summer Internship 2013 adalah sebagai berikut: 1. Adam Luthfie 2. Albert Wirya 3. Annisa Rahmah Wibowo 4. Aulia Ali Reza 5. Dewi Christina Marbun 6. Ida Ayu Grhamtika Saitya 7. Josephine Aritonang 8. …

Read More »

Open Recruitment

-SUDAH TIDAK BERLAKU- LBH Masyarakat membuka kesempatan kepada siapa saja yang berminat untuk bergabung di LBH Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut: Posisi: Staff Advokasi Bertanggung jawab kepada: Koordinator Advokasi Lokasi: Kantor LBH Masyarakat – Jl. Tebet Timur Dalam III No. 54A, Jakarta Selatan 12820 Jam kerja: Penuh waktu – Senin …

Read More »

Summer Internship 2011

Kawan-kawan, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) kembali mempersembahkan Summer Internship 2011: Bergabung Melawan Diskriminasi, yang akan dilaksanakan mulai 4 Juli 2011 hingga 3 Agustus 2011, di Jakarta. Summer Internship adalah kesempatan bagi mahasiswi/a dari berbagai jurusan untuk mendedikasikan dirinya bagi pengembangan masyarakat. Summer Internship memanfaatkan momentum libur kuliah agar …

Read More »

Selama Tahun 2009, Tiga Pilar Penegak Hukum Jeblok

Tiga pilar penegak hukum yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri mendapat penilaian jeblok. Demikian Evaluasi Akhir Tahun Penegakan Hukum yang disampaikan LBH Masyarakat. Menurut Direktur Program LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, dalam jumpa pers di Kantor LBH Masyarakat, kawasan Tebet, Jakarta (Minggu, 27/12), ketiga pilar penegak …

Read More »

Evaluasi Akhir Tahun LBH Masyarakat: MA, Kejaksaan dan Polri Buruk Dalam Penegakan Hukum

Tiga lembaga hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Polri dinilai kurang berkomitmen dalam penegakan hukum dan reformasi hukum. Demikian evaluasi akhir tahun penegakan hukum oleh LBH Masyarakat. Direktur Program LBH Masyarakat, Ricky Gunawan mengatakan, dengan rapuhnya 3 pilar penegakan hukum itu mengidentifikasi runtuhnya prinsip-prinsip negara hukum, di mana ketika ketiga …

Read More »

Polri Persilahkan Praperadilan SP3 Lapindo

Tim advokasi korban lumpur Lapindo tengah menjajaki kemungkinan mengajukan praperadilan terhadap SP3. Cuma, ada nada keraguan atas sistem peradilan. Praperadilan atas SP3 nyaris selalu kandas. Penghentian penyidikan kasus lumpur Lapindo oleh Polda Jawa Timur menimbulkan reaksi keras sejumlah kalangan yang tergabung dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo (GMKKLL). Tudingan …

Read More »

SP3 Lapindo Bukti Skandal Hukum

Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) kasus lumpur Lapindo oleh Polda Jawa Timur pada pekan lalu, menunjukkan bukti nyata adanya konspirasi dan dugaan skandal dalam proses penegakan hukum kasus lumpur Lapindo. “Jadi memang aneh ketika pengumuman SP3 dikeluarkan, Polda Jatim beralasan kekurangan keterangan para ahli. Padahal itu tidak benar, justru …

Read More »

SP3 Kasus Lapindo Dimanfaatkan Minarak Tunda Ganti Rugi

Dampak keluarnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus lumpur Lapindo dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, kini mulai terindikasi penghindaran ganti rugi dari PT. Minarak Lapindo Brantas. “Ini terjadi di lapangan, Minarak menunda pembayaran karena alasan keluar SP3,” ungkap Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam konferensi pers di …

Read More »

Hak Asasi Pengguna Narkotika Kerap Dilanggar

Salah satu alasannya karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih menempatkan para pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal. Bukan sebagai korban. “Hendaknya pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) diterapkan dengan sistem layanan kesehatan. Bukan pemenjaraan. Ini harapan kita.” Harapan ini disampaikan oleh HM Aminullah, Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa …

Read More »