BAHASA | ENGLISH
         
menu
MySQL Calendar System - Easily using PHP & Script.aculo.us
 

 
 

PENDUKUNG KAMI









PENGUNJUNG

 


      menu
 

SUMMER INTERNSHIP 2013: MENCARI GENERASI BARU PEJUANG HAK ASASI MANUSIA

Penerimaan Relawan Panitia Youth Camp 2013

Program Magang Relawan Bantuan Hukum 2013



Examining the Narcotic Law : Executive Summary

CAVEAT, April - May 2013

CAVEAT, February-March 2013



Hari dan Jam Layanan Konsultasi Hukum

LBH Masyarakat: Open for Volunteers!

Presiden SBY Didesak Keluarkan Rehabilitasi Korban 1965




 
BERITA
Selama Tahun 2009, Tiga Pilar Penegak Hukum Jeblok

Tanggal : 27-12-2009
Oleh : Admin
Sumber : Rakyat Merdeka
Pernyataan ini tersedia pula dalam format PDF disini :

Tiga pilar penegak hukum yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri mendapat penilaian jeblok.

Demikian Evaluasi Akhir Tahun Penegakan Hukum yang disampaikan LBH Masyarakat. Menurut Direktur Program LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, dalam jumpa pers di Kantor LBH Masyarakat, kawasan Tebet, Jakarta (Minggu, 27/12), ketiga pilar penegak hukum tersebut sangat rapuh.

Rapuh dalam hal integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Atau yang biasa disebut dengan reformasi hukum. Ketiganya terjebak dalam logika berpikir prosedur hukum tanpa menghayati rasa keadilan masyarakat. Mengedepankan faktor segera selesai dengan prosedur hukum ketimbang aspek keadilan. Ini mengindikasikan runtuhnya prinsip negara hukum. Kami menilai faktor terjadinya runtuhnya prinsip hukum karena keadilan dijual belikan. Siapa yang dekat dengan kekuasaan dan pengambil kebijakan. Indonesia rawan tidak adanya penegakkan hukum, kata Ricky.

Sementara itu, menurut Ricky, indeks prestasi tertinggi diraih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Sementara Presiden RI, kata Ricky, masuk peringkat lima dalam hal penegakan hukum. Meski memiliki kepecayaan publik, lanjut Ricky, SBY tidak transparan dengan akuntabilitas sangat rendah. [yan]
= Kembali =
 
Untitled Document

Segala bentuk konsultasi hukum dan penanganan kasus atau pendampingan hukum yang diberikan oleh LBH Masyarakat adalah gratis (tidak dipungut biaya sama sekali). Apabila Anda mendapati atau diminta bayaran oleh staf atau orang lain yang mengaku sebagai staf atau paralegal atau orang lain yang mengaku sebagai paralegal LBH Masyarakat, silahkan sampaikan pengaduan ke nomor: 0878 8136 3684 atau melalui email ke pengaduan@lbhmasyarakat.org.

Mohon untuk diketahui bahwa nomor pengaduan tersebut tidak melayani pertanyaan/konsultasi hukum.

Semua pengaduan akan diterima dan diperlakukan secara rahasia. Apabila terdapat staf atau paralegal LBH Masyarakat yang memungut biaya atas penanganan kasus yang dilakukan, akan dikenakan sanksi sesuai derajat kesalahan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

..: ©Copyright @2015 LBH MASYARAKAT :..
Powered by VIMALA PUTTA & E.T SOLUTION