Month: May 2019

Rilis Pers – Keadilan Raib dari Pengadilan!

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menyatakan kekecewaannya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 24 Mei 2019 lalu. Putusan tersebut dijatuhkan terhadap gugatan yang diajukan Brigadir TT, dan kami selaku kuasa hukumnya, terkait dengan pemecatan TT sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia semata karena orientasi seksual.

Majelis Hakim yang diketuai Panca Yunior Utomo menyatakan gugatan Brigadir TT tidak dapat diterima karena pasca terbitnya Surat Keputusan pemecatan Brigadir TT oleh Kapolda Jawa Tengah, Brigadir TT tidak mengajukan keberatan atas terbitnya surat keputusan pemecatan tersebut. Pertimbangan ini sungguh tidak tepat. Brigadir TT sudah menjalani sidang komisi kode etik profesi baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding di internal kepolisian. Dengan kata lain, tak tersisa mekanisme internal apapun lagi bagi Brigadir TT.

Hal ini pun telah diakui sendiri oleh Majelis Hakim pada pertimbangan putusan pada 24 Mei tersebut. Hal ini juga tercermin dalam masa pemeriksaan persiapan, di mana Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah) melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Surat Keputusan pemberhentian Brigadir TT telah final.

Anehnya, Majelis Hakim dalam putusannya justru menganggap bahwa gugatan kami prematur karena belum menempuh seluruh kemungkinan upaya administratif. Majelis Hakim merujuk pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengajukan upaya keberatan pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Menurut hemat kami, pendapat Majelis Hakim ini memiliki beberapa masalah.

Pertama, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tidak ada lagi upaya banding atau keberatan yang tersedia di tubuh institusi kepolisian setelah terbitnya surat keputusan PTDH terhadap anggota Polri, yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara yang berwenang, dalam hal ini Kapolda Jateng. Dalam kasus ini, Majelis Hakim luput mengindahkan norma yang termaktub di dalam Peraturan tersebut.

Kedua, kami memandang justru Polri yang gagal menginternalisasi keberadaan Pasal 76 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini ke dalam skema penyelesaian masalahnya agar Pasal 76 ini bisa hidup seiring sejalan dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara.

Sikap Majelis Hakim dalam putusan ini justru meninbulkan ketidakpastian hukum karena menjadikan nasib klien kami, dan abdi-abdi negara yang lain yang mengalami problem serupa, menjadi menggantung. Di satu sisi, menurut aturan internal dan praktik di instansi Polri ia telah dianggap bukan anggota Polri lagi. Di sisi lain, Majelis Hakim menolak untuk memeriksa perkara ini dengan dalih klien kami belum mengajukan keberatan setelah tidak menjadi anggota Polri lagi.

Sikap Majelis Hakim tersebut jelas tidak bisa diterima nalar karena bagaimana mungkin seseorang yang sudah dianggap bukan anggota Polri lagi bisa dan diterima mengajukan keberatan lagi kepada instansi Polri. Selain itu, jika memang gugatan kami prematur, Majelis Hakim seyogyanya menyatakan hal ini dalam pemeriksaan pendahuluan dan tidak melanjutkan proses persidangan ke pokok perkara.

Sikap inkonsisten juga ditunjukkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) karena pada tahap persidangan yang berikutnya, Polda Jateng justru mengajukan eksepsi yang menyatakan bawa gugatan kami prematur. Hal ini tentu saja jauh dari cita-cita Polri yang professional sebagaimana didengungkan oleh Kapolri Tito Karnavian. Bagaimana kita bisa berharap Polri yang mengayomi masyarakat ketika proses penyelesaian masalah dengan anggotanya sendiri tidak dilakukan dengan baik.

Putusan PTUN Semarang ini jelas membawa kerugian, tidak hanya kepada Brigadir TT, tetapi terhadap upaya melawan diskriminasi terhadap seseorang yang memiliki orientasi seksual minoritas di tubuh institusi kepolisian secara khusus dan penyelenggara negara secara umum.

LBHM mengkhawatirkan kecakapan Majelis Hakim dalam perkara klien kami ini. Kami berharap, dalam perkara-perkara semacam ini, Majelis Hakim memiliki keberanian dan menjaga independensinya meski harus berhadapan dengan Kepolisian sebagai sebuah institusi karena ini menyangkut hak asasi manusia.

Menyikapi Putusan PTUN Semarang ini, LBHM sebagai kuasa hukum Brigadir TT akan mengambil langkah-langkah berikut untuk memperjuangkan hak-hak klien kami:

1. Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas Putusan PTUN Semarang;

2. Melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Polda Jateng ke Ombudsman Republik Indonesia.

Jakarta, 26 Mei 2019

Ma’ruf Bajammal – Pengacara Publik LBHM

Vacancy: Reprieve International South East Asia Junior Fellow

Reprieve is a UK charity founded in 1999 by Clive Stafford Smith. Reprieve uses strategic interventions to end the use of the death penalty globally, and secret prisons and state-sanctioned assassinations in the context of the so-called “war on terror”.

We work for the most disenfranchised people in society, as it is in their cases that human rights are most swiftly jettisoned and the rule of law is cast aside. Thus, we promote and protect the rights of those facing the death penalty and those who are the victims of extreme human rights abuses committed in the context of the so-called “war on terror” (WOT), with a focus on secret prisons and state-sanctioned assassinations.

Underpinning Reprieve’s strategic focus is the notion that countries such as the UK and US hold themselves out as shining examples of democratic societies that respect the rule of law and human rights, and therefore should be held to exacting standards in terms of how they respond to acts or allegations of terrorism and murder. Their responses have ripple effects worldwide, and are frequently used to justify the continuation of the death penalty, extrajudicial killing, torture, rendition and unlawful detention by countries ranging from ‘aspiring exemplars’ to ‘worst offenders’.

Reprieve’s main office is based in London, UK. Reprieve also supports full time Reprieve Fellows, who work as lawyers, investigators and advocates in different countries. Reprieve works with partners in jurisdictions all over the world, including Non-Governmental Organizations (NGOs), government officials, individual lawyers and human rights defenders, as well as individual, corporate and foundation funders.

The Role

The South East Asia junior fellow will support the work of the South East Asia Fellow, an experienced human rights activist and campaigner based in Jakarta.

S/he will be a flexible team player with a positive can do attitude and a proactive approach to work. S/he will be comfortable with working on new and emerging areas with limited supervision, and will also be receptive to learning from those around him/her. S/he will maintain the utmost professional standards at all times, and will be willing to muck in on all tasks big and small that support Reprieve’s work against the death penalty in South East Asia.

Main duties:

• Supporting Reprieve’s South East Asia Team
• Producing useful materials for advocacy and casework
• Developing and employing Reprieve’s data bank and research
• Providing legal support to the South East Asia Team

Responsibilities

Support

• Prepare memorandum, provide support to those drafting reports, briefing papers, and formal correspondence

Producing materials

• Translation to and from English and Bahasa Indonesia

Data and research

• Support factual investigation and research on Reprieve cases that may be carried out in partnership with our local partners, including record collection, conducting interviews and family visits when needed and maintaining ongoing contact with those whom we assist and their family members where strategic and appropriate
• Conducting regular media monitoring and documenting legal/political developments in relation to the death penalty in Indonesia, updating various databases
• Gathering data and conducting research

Legal support

• Support Reprieve’s strategic litigation efforts and provide relevant casework and policy content for use in legal documents and findings
• Conduct legal research and draft legal memos
• Provide research/technical assistance to casework that Reprieve is jointly undertaking with local partners

To apply this job, please send a copy of your recent C.V. and a covering letter detailing your suitability for the role and why you want to work at Reprieve to raynov@reprieve.org.uk by the deadline above. Please ensure the subject line ‘SEA Junior Fellow’ is used and that attachments are in PDF format. Please send those document before 14 June 2019.

For further information such as key contact; length and salary; and person specification, click this link.

Rilis Pers – Karena Kesewenang-wenangan Harus Dilawan!

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menentang pemecatan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) kepada TT yang dilakukan semata karena orientasi seksualnya. LBHM sebagai kuasa hukum TT memandang bahwa pemberitaan serta respon Pemerintah dan parlemen tentang TT mulai melebar dari konteks. Oleh karena itu, LBHM merasa perlu untuk meluruskan beberapa hal.

TT adalah seorang Brigadir Polisi yang bertugas sebagai Banum Subditwisata Ditpamobvit Polda Jateng. Pada 14 Februari 2017, TT, bersama W, ditangkap oleh dan dibawa ke Polres Kudus secara sewenang-wenang atas tuduhan pemerasan terhadap W. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Kudus, TT terbukti tidak pernah melakukan pemerasan terhadap W.

Meski demikian, TT tetap dipaksa menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi sebanyak 3 kali yaitu pada 15, 16, dan 23 Februari 2017. Pelanggaran etik yang dituduhkan terhadap TT adalah melakukan hubungan seks, yang menurut Polri, “menyimpang.”

LBHM memandang ada dua hal yang janggal dari proses ini. Yang pertama, pemeriksaan ini tidak didahului oleh sebuah laporan dugaan pelanggaran kode etik. Yang kedua, sekitar satu bulan setelah pemeriksaan tersebut muncul laporan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Bripda Aldila Tiffany T.P. pada tanggal 16 Maret 2017.

TT kemudian tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai perkembangan kasusnya selama beberapa bulan. Pada 27 Desember 2018, Kapolda Jateng mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberhentikan TT sebagai anggota Polri secara tidak hormat (PTDH) karena TT dianggap melakukan hubungan seks “menyimpang.” TT dinilai melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua pasal ini, pada intinya, berbicara mengenai menjaga citra dan reputasi Polri serta turut menaati atau menghormati norma kesusilaan, agama, kearifan lokal, dan norma hukum.

Maka melalui konferensi pers ini pula, kami membantah pernyataan Juru Bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, yang menyatakan bahwa TT tidak masuk dinas selama lebih dari 30 hari dan melakukan pelecehan seksual yang menimbulkan korban. Selain bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar, jelas bahwa selama proses etik di internal kepolisian, hal-hal tersebut tidaklah diangkat dan dijadikan landasan pemeriksaan. Alasan-alasan ini jelas dibuat-buat untuk mendiskreditkan klien kami di mata publik.

Kami juga menyesalkan narasi yang dibangun oleh Mabes Polri dan sejumlah pihak seperti misalnya anggota DPR yang menyatakan bahwa individu LGBT tidak boleh menjadi anggota Polri. Pemikiran ini adalah cara pandang yang usang, tidak berdasar, dan homofobik. Performa seorang anggota Polri seharusnya diukur dari kinerja dan integritasnya, hal-hal yang dengan baik dipegang teguh oleh klien kami.

Selain problem administrasi yang terang benderang, kami juga melihat adanya masalah hak asasi manusia yang mendasar pada kasus ini. Pemberhentian tidak hormat terhadap TT karena orientasi seksualnya adalah wujud pelanggaran hukum dan diskriminasi terhadap orang dengan orientasi seksual minoritas dan telah berdampak pada pengakuan, pengurangan, penikmatan dan penggunakan hak asasi seseorang untuk dapat hidup, bekerja dan bebas dari diskriminasi sebagaimana telah dijamin dalam Konstitusi.

Di kasus ini, Polri dengan nyata-nyata menginjak-injak Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Hal ini diperkuat oleh Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, serta Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005.

Oleh karena itu, di bulan reformasi ini yang seharusnya mengingatkan kita betapa perih kehidupan ketika hak asasi manusia tidak diindahkan, kami meminta kepada:

1) PTUN Semarang dapat melihat masalah administrasi secara jelas yang menimpa klien kami, dan memeriksa dan mengadili perkara ini sejalan dengan jaminan hak asasi yang telah disediakan oleh undang-undang;

2) Kepolisian Republik Indonesia agar segera memulihkan pelanggaran hak yang dialami oleh TT.

Kami akan melanjutkan terus proses hukum sampai klien kami mendapatkan keadilan karena kesewenang-wenangan haruslah dilawan.

Jakarta, 20 Mei 2019
Ma’ruf Bajammal – Pengacara Publik LBHM