Month: November 2019

Lainnya, Siaran Pers

VACANCY: Researcher, for Academic Study of Opinions on the Death Penalty in Indonesia.

Nov 7, 2019 by admin lbhm 0 Comments

LBH Masyarakat (LBHM) and Death Penalty Project (DPP) are seeking qualified researcher(s) to take part in an Academic Study of Opinions on the Death Penalty in Indonesia.

The Death Penalty Project (DPP) is a legal action charity based in London. The DPP provides free legal representation to individuals facing the death penalty around the world. To complement our legal activities, we commission independent legal research on criminal justice issues, conduct capacity building activities, and engage in dialogue and consultation with policy makers and key stakeholders.

In association with the University of Indonesia, DPP and LBHM are currently conducting an academic study of opinions on the death penalty, the aim of which is to gather the views of influential opinion leaders on what steps might be taken, if any, in relation to the legal status and use of the death penalty in Indonesia. The DPP have commissioned a leading international academic, Professor Carolyn Hoyle (University of Oxford, UK), to design the questionnaire and analyse the responses.

Professor Hoyle will author the report based on a series of one-to-one interviews with Indonesian ‘opinion leaders’ – including policy makers, members of parliament, members of the judiciary, prosecutors, law enforcement officials/police, religious leaders, senior academics and the media. These interviews – to be conducted by the Researcher – will focus on attitudes towards the death penalty and the administration of justice in capital cases. The Researcher will be trained in the relevant research methodologies by Dr. Claudia Stoicescu.

Job description:

  • Conduct 20-25 one-to-one interviews. These will be predominantly based in Jakarta (no more than 10 interviews will be outside of Jakarta). All reasonable travel costs incurred during the fieldwork will be covered.
  • Transcription of interview records.

Deadline application:

Send your letter of application and most recent CV outlining relevant experience to rgunawan@lbhmasyarakat.org at the latest Wednesday, 20 November 2019, 17:00. Only shortlisted candidates will be called for interview.

For further information, such as criteria, length and salary please click this link.

Siaran Pers

Rilis Pers – HARAP-HAM UNTUK BUNG IDHAM

Nov 3, 2019 by admin lbhm 0 Comments

Merespon pelantikan Idham Aziz sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, LBH Masyarakat mencatat empat persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu dibenahi oleh Polri. 

Empat persoalan ini kami temukan dalam pekerjaan-pekerjaan pendampingan kasus LBHM sehingga tidak menafikan kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan lain di tubuh Polri.

Pertama, Polri perlu menghentikan kebijakan punitif dalam menangani kasus-kasus penggunaan narkotika dan mengedepankan kebijakan berpendekatan medis. Sepanjang UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberlakukan, LBH Masyarakat menemukan maraknya kasus pengguna narkotika yang ditahan dan perkaranya diteruskan ke pengadilan. Upaya punitif ini bukan hanya menjebloskan pengguna narkotika ke jurang permasalahan kesehatan yang lebih dalam, ia juga menambah masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Polri yang baru perlu lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan tahanan.

Kedua, Polri wajib menerapkan prinsip nondiskriminasi terhadap anggota-anggotanya yang berasal dari kelompok minoritas agama, orientasi seksual, gender, dan disabilitas. Di awal tahun 2019, LBH Masyarakat mendampingi seorang anggota polisi yang dipecat dari kesatuannya karena memiliki orientasi seksual yang berbeda. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Kepala Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian yang mewajibkan anggota Polri melindungi HAM kelompok minoritas, tidak terkecuali anggota mereka sendiri.

Ketiga, Polri harus mengubah watak represif dalam menghadapi kasus-kasus yang menyangkut kebebasan menyatakan pendapat. Pada saat menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019, Polri melakukan pengamanan terhadap massa aksi yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR-RI untuk menentang beberapa RUU yang kontroversial. Polri mengaplikasikan cara-cara represif dan brutal untuk menanggulangi massa aksi sehingga melanggar prinsip-prinsip HAM. 

Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi, yang terdiri dari LBH Masyarakat dan beberapa anggota masyarakat sipil lain, per tanggal 30 September 2019 terdapat 390 orang yang ditangkap tanpa status hukum yang jelas dan melewati batas waktu 1×24 jam sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Ketidaksesuaian praktik penanganan kasus ini juga dinodai oleh personel-personel kepolisian yang diduga keras melakukan penyiksaan terhadap beberapa orang yang terlibat demonstrasi dan menghalang-halangi orang yang ingin terlibat dalam aksi massa.

Keempat, Polri harus membuka akses bantuan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Tim Advokasi untuk Demokrasi mencatat bahwa, dalam penanganan kasus orang-orang yang terlibat demonstrasi pada bulan September 2019, Polri membatasi informasi tentang ketersediaan pengacara. Ketidakterbukaan informasi ini membuat kami mempertanyakan akses bantuan hukum terhadap massa aksi yang ditangkap.

LBH Masyarakat menganggap empat pekerjaan rumah Polri ini sebagai ujian bagi Kapolri Idham Aziz. Ujian untuk menentukan apakah Polri akan lulus menjadi institusi profesional, modern, dan terpercaya (promoter), yang mengedepankan HAM atau mengulang sebagai antagonis dalam sistem demokrasi Indonesia.

Narahubung: M. Afif Abdul Qoyim (081320049060) 

Skip to content