Home / Admin Web (page 18)

Admin Web

Pengumuman Peserta Terpilih LIGHTS 2016

Seperti yang telah kami janjikan sebelumnya, hari ini adalah pengumuman nama-nama yang terpilih menjadi peserta program Living The Human Rights (LIGHTS) 2016. Berikut adalah nama-nama tersebut: Annisa Nurjannah Maria Emmanuel Megalih Muthia Novany Ari Kurnia Rahman Ellen Nugroho Ahmad Rofai Restu Ayuningtias Ulta Levenia Abdurrachman Satrio Insi Nantika Jelita Septiana …

Read More »

Dibutuhkan: Penyuluh Hukum dan HAM di 17 Kota di Indonesia

LBH Masyarakat membuka kesempatan bagi para mahasiswi/a hukum untuk terlibat dalam Pelatihan Hukum dan HAM di 17 kota di Indonesia, sebagai penyuluh/pemateri pelatihan. LBH Masyarakat akan menyediakan pelatihan/pendidikan hukum dan HAM kepada kelompok marjinal dan rentan pelanggaran HAM seperti misalnya orang dengan HIV/AIDS, pemakai narkotika, pekerja seks dan waria. Pelatihan …

Read More »

LIGHTS (Living The Human Rights) 2016

Penegakan HAM di Indonesia dalam  implementasinya masih jauh panggang dari api. Sejumlah pelanggaran HAM itu masih kerap terjadi. Penindasan, ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum minoritas menjadi contoh pelanggaran HAM yang marak sekarang ini. Belum lagi korban salah tangkap, penyiksaan oleh aparat penegak hukum hingga sulitnya masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan …

Read More »

Saksi Pelaku: Mencari Proteksi dan Apresiasi

Saksi mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Di dalam praktik, seringkali saksi tidak dapat memberikan keterangan yang sesungguhnya dan sebaik-baiknya dalam setiap perkara dikarenakan adanya suatu bentuk ancaman yang diperoleh selama di dalam proses persidangan. Atas pertimbangan tersebut, seyogyanya peran saksi tersebut harus diberikan suatu bentuk perlindungan …

Read More »

Mengapa Perlu Merevisi KUHP?

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini dinilai banyak pihak sudah tidak relevan dengan sistem hukum pidana yang ideal. Secara spesifik, hal ini menyangkut pengaturan tentang hukuman yang didominasi dengan hukuman pembatasan kebebasan bergerak, atau pemenjaraan, yang menjadi jenis hukuman yang paling banyak dijatuhkan. Konstruksi ini berdampak terhadap populasi …

Read More »

Dibutuhkan: Konsultan Penggalangan Dana

LBH Masyarakat membutuhkan seorang konsultan independen paruh-waktu untuk membantu mengembangkan rencana dan strategi pendanaan dan penggalangan dana organisasi. Konsultan yang terpilih akan bertanggung jawab, di antaranya, untuk mengidentifikasi donor-donor potensial dan peluang penggalangan dana untuk mendukung keberlanjutan keuangan organisasi. Masa kerja konsultan dimulai sejak 12 Mei 2016 dan berakhir pada …

Read More »

Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Terkait HIV Berdasarkan Standar Hak Asasi Manusia Internasional

Orang dengan HIV, adalah individu yang rentan akan pelanggaran hak asasi manusia. Penularan HIV melalui hubungan seksual yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik, yang dinilai bertentangan dengan moral di masyarakat, memunculkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. “Stigma mengacu kepada kepercayaan dan/atau perilaku yang mendiskreditkan seseorang seperti ketika …

Read More »

Rilis Pers – Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Sipil Terkait dengan Sidang Umum PBB tentang Narkotika (UNGASS), 19-21 April 2016

SAATNYA MENGEDEPANKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENANGGULANGI PERSOALAN NARKOTIKA Pernyatan sikap bersama masyarakat sipil Indonesia terkait dengan Sidang Umum PBB tentang Narkotika (UNGASS), 19-21 April 2016 ___ Pada tanggal 19-21 April 2016 di New York, Amerika Serikat, akan berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sesi Spesial mengenai Permasalahan Narkotika Dunia …

Read More »

Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 (SEMA No. 4 Tahun 2010) yang menjadi panduan bagi hakim untuk mengidentifikasi apakah seseorang merupakan pengguna narkotika dan memiliki kebutuhan untuk direhabilitasi. Hingga tahun 2015, tidak pernah ada dokumentasi mengenai pelaksanaan dari SEMA No. 4 Tahun 2010. Oleh karena itu, …

Read More »

Mengurai Undang-Undang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi direvisinya UU Nomor 22 tahun 1997 tersebut, antara lain: tindak pidana narkotika …

Read More »