Jika kamu tertarik dengan persoalan narkotika, penghukuman, LGBT, stigma dan diskriminasi HIV, dan kesehatan jiwa, LBH Masyarakat sangat ingin mengenalmu! Berdiri sejak 2007, LBH Masyarakat adalah sebuah organisasi non-pemerintah nirlaba yang menyediakan bantuan hukum cuma-cuma, melakukan penelitian dan analisis, serta melakukan upaya advokasi kebijakan untuk membela hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. …

Sesi Khusus Sidang Umum PBB (UNGASS) 2016 mengenai permasalahan narkotika akan segera diadakan di New York pada 19-21 April 2016 nanti. Kantor PBB untuk Urusan Narkotika dan Kriminal (UNODC) membangun sebuah sistem di mana masyarakat sipil dapat memberikan kontribusi  sebagai bahan serta rujukan diskusi untuk UNGASS 2016 ini, dalam berbagai …

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa…Pengadilan Negeri… telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut…Mengadili…menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah… menjatuhkan hukuman… penjara.” Melakukan pekerjaan-pekerjaan hukum di ibukota secara umum menjanjikan beberapa hal yang menyenangkan: uang, jabatan, atau, setidak-tidaknya, ketenaran. Jakarta adalah pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi. Bayangkan …

Berikut adalah beberapa tautan dari portal-portal lokal terkait kerja-kerja kami: Kompas.com, 13 April 2009, “Laporkan! Jika Nama Anda Tak Terdaftar di DPT” Kompas.com, 18 Desember 2008, Masih Ada Kesempatan untuk Tolak RUU MA Kompas.com, 18 Maret 2009, “Lapindo, Mana Janjimu?” Elsam, 3 Oktober 2010, “Proses Pemilihan Calon Kapolri – Konferensi …

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sesi Khusus  mengenai Persoalan Narkotika, atau United Nations General Assembly on the World Drug Problem (UNGASS) 2016 akan diselenggarakan pada tanggal 19-21 April 2016, di New York, Amerika Serikat. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang juga banyak bekerja di persoalan kebijakan narkotika, LBH Masyarakat ingin turut …

Status ganja yang ilegal di Indonesia membuat fenomena ganja sintetis menyeruak. BNN mendorong agar zat yang terkandung di dalam ganja sintetis dimasukkan ke dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat memandang bahwa negara harus hati-hati menyikapi fenomena ini. LBH Masyarakat mendorong pemerintah untuk …

Peraturan Menteri Perdagangan 06/M-DAG/PER/1/2015 telah melarang penjualan minuman keras di mini market. Kini, beberapa kalangan masyarakat mendorong untuk adanya ketentuan yang mengkriminalkan kegiatan memproduksi, menjual dan membeli, mengedarkan, meminum serta menyimpan minuman beralkohol. LBH Masyarakat berpandangan bahwa pelarangan penjualan minuman beralkohol di mini market, dan kriminalisasi jual-beli, peredaran dan konsumsi …

Jakarta, 24 Januari 2016 LBH Masyarakat mengecam keras pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, mengenai pelarangan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) untuk masuk ke dalam lingkungan kampus.[i] LBH Masyarakat memandang bahwa pernyataan-pernyataan semacam ini menunjukkan sikap pemerintah yang semakin intoleran terhadap kaum minoritas di Indonesia. …

Bapak Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jl. Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat 10110 Indonesia   18 Januari 2016 Bapak Menteri Yang Terhormat, Pihak berwenang harus mengakhiri eksekusi dan menghapuskan hukuman mati Kami dari organisasi-organisasi di bawah menulis kepada …

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mengecam rencana pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. LBH Masyarakat berbagi keprihatinan yang sama dengan pemerintah mengenai maraknya kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku kejahatan …