Status ganja yang ilegal di Indonesia membuat fenomena ganja sintetis menyeruak. BNN mendorong agar zat yang terkandung di dalam ganja sintetis dimasukkan ke dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat memandang bahwa negara harus hati-hati menyikapi fenomena ini. LBH Masyarakat mendorong pemerintah untuk …

Peraturan Menteri Perdagangan 06/M-DAG/PER/1/2015 telah melarang penjualan minuman keras di mini market. Kini, beberapa kalangan masyarakat mendorong untuk adanya ketentuan yang mengkriminalkan kegiatan memproduksi, menjual dan membeli, mengedarkan, meminum serta menyimpan minuman beralkohol. LBH Masyarakat berpandangan bahwa pelarangan penjualan minuman beralkohol di mini market, dan kriminalisasi jual-beli, peredaran dan konsumsi …

Jakarta, 24 Januari 2016 LBH Masyarakat mengecam keras pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, mengenai pelarangan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) untuk masuk ke dalam lingkungan kampus.[i] LBH Masyarakat memandang bahwa pernyataan-pernyataan semacam ini menunjukkan sikap pemerintah yang semakin intoleran terhadap kaum minoritas di Indonesia. …

Bapak Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jl. Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat 10110 Indonesia   18 Januari 2016 Bapak Menteri Yang Terhormat, Pihak berwenang harus mengakhiri eksekusi dan menghapuskan hukuman mati Kami dari organisasi-organisasi di bawah menulis kepada …

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mengecam rencana pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. LBH Masyarakat berbagi keprihatinan yang sama dengan pemerintah mengenai maraknya kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku kejahatan …

  LBH Masyarakat mengecam keras niat pemerintah Indonesia untuk melanjutkan eksekusi[i] bagi terpidana mati. Niat ini disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menkopolhukam, dan Budi Waseso, Kepala BNN, secara terpisah pada Selasa, 12 Januari 2016. LBH Masyarakat mendukung penuh usaha pemerintah untuk menciptakan rasa aman bagi publik dan mengentaskan peredaran gelap …

Pengumuman! Bahwa sejak hari Kamis ini, 24 Desember 2015, sampai Jumat, 1 Januari 2016, kantor libur dalam rangka akhir tahun. Sedangkan dari Senin, 4 Januari 2016, hingga Jumat, 8 Januari 2016, seluruh staf LBH Masyarakat akan berada di luar kota dalam rangka rapat rencana strategis lembaga. Kantor akan kembali aktif …

LBH Masyarakat mengecam dengan keras pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang mengusulkan para pengedar narkotika dilibatkan dalam latihan perang TNI sebagai sasaran tembak[i]. LBH Masyarakat mendukung penuh upaya BNN memberantas peredaran gelap narkotika tetapi upaya-upaya tersebut harus di dalam koridor hukum dan sejalan dengan prinsip …

LBH Masyarakat mengecam keras eksekusi mati yang kembali dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI terhadap terpidana mati kasus narkotika Muhammad Abdul Hafeez, warga negara Pakistan, pada hari Minggu, 17 November 2013 dini hari. Eksekusi ini adalah eksekusi kelima yang dilakukan oleh Indonesia sepanjang tahun 2013. Sebelumnya Indonesia telah mengeksekusi Adami Wilson, …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengecam keras eksekusi mati yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Adami Wilson, warga negara Nigeria terpidana mati kasus narkotika, Kamis, 14 Maret 2013, malam. Eksekusi ini adalah yang pertama dilakukan sejak November 2008. Hukuman mati adalah pelanggaran hak untuk hidup yang telah …