Tim advokasi korban lumpur Lapindo tengah menjajaki kemungkinan mengajukan praperadilan terhadap SP3. Cuma, ada nada keraguan atas sistem peradilan. Praperadilan atas SP3 nyaris selalu kandas. Penghentian penyidikan kasus lumpur Lapindo oleh Polda Jawa Timur menimbulkan reaksi keras sejumlah kalangan yang tergabung dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo (GMKKLL). Tudingan …

Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) kasus lumpur Lapindo oleh Polda Jawa Timur pada pekan lalu, menunjukkan bukti nyata adanya konspirasi dan dugaan skandal dalam proses penegakan hukum kasus lumpur Lapindo. “Jadi memang aneh ketika pengumuman SP3 dikeluarkan, Polda Jatim beralasan kekurangan keterangan para ahli. Padahal itu tidak benar, justru …

Dampak keluarnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus lumpur Lapindo dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, kini mulai terindikasi penghindaran ganti rugi dari PT. Minarak Lapindo Brantas. “Ini terjadi di lapangan, Minarak menunda pembayaran karena alasan keluar SP3,” ungkap Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam konferensi pers di …

Salah satu alasannya karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih menempatkan para pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal. Bukan sebagai korban. “Hendaknya pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) diterapkan dengan sistem layanan kesehatan. Bukan pemenjaraan. Ini harapan kita.” Harapan ini disampaikan oleh HM Aminullah, Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa …

Keputusan PN Tangerang yang menyatakan 10 anak penyemir sepatu bersalah telah berjudi mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Mereka menilai, keputusan itu tak memunculkan efek jera, tetapi justru memunculkan masalah baru berupa masa depan suram bagi anak-anak itu. Reaksi berupa pernyataan tersebut datang dari anggota Komisi III DPR Nursyahbani Katjasungkana dan …

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (27/7), menyatakan 10 anak lelaki bersalah melakukan perjudian. Sebagai hukuman, anak-anak itu dikembalikan kepada orangtua mereka untuk dibina di bawah pengawasan Departemen Sosial. Artinya, warga Desa Rawa Rengas, Kabupaten Tangerang, dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang terletak persis di belakang Bandara Soekarno-Hatta itu bersalah, …

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menilai anak-anak saat ini dibiarkan untuk berjuang dan bergelut sendiri meraih keadilan. Direktur Pemberdayaan Hukum Masyarakat LBH Masyarakat Dhoho A. Sastro, di Jakarta, Rabu (22/7), mengatakan tidak ada mekanisme yang dapat menjamin anak-anak mendapat perlindungan dari negara. Padahal, kata dia, Pasal 16 UU Nomor 23 …

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat bersama mahasiswa fakultas hukum di Jakarta melakukan aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami cemas apabila persoalan korupsi saat ini belum berhasil diatasi, hanya akan membebani generasi kami di masa depan, ” ujar salah satu anggota Summer Internship LBH Masyarakat, Afdhal Mahatta, dalam orasinya di …

Sepuluh bocah yang sedang diadili di PN Tangerang dengan dakwaan berjudi mencoba berbagai cara untuk lepas dari jerat hokum. Kemarin, mereka menulis surat yang ditujukan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka berharap, SBY terketuk hatinya dengan menolong mereka agar persidangan dihentikan. Sebagaimana diberitakan kemarin, mereka ditangkap petugas saat …

Menyambut Hari Anak Nasional yang akan diperingati Kamis (23/7) besok masih menyisipkan sejumlah ironi. Bagaimana tidak, UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak sepenuhnya dapat menjamin hak anak. Seperti kasus sepuluh bocah penyemir sepatu yang tertangkap polisi dan diadili karena berjudi di bandara, persetubuhan anak di bawah …