Home / Rilis Pers

Rilis Pers

Desember, 2019

  • 11 Desember

    Rilis Pers – Lewat #HarapHAM, Mengubah Keniscayaan Menjadi Kenyataan.

    Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mengadakan sebuah festival satu hari berjudul #HarapHAM. Festival yang terbuka untuk umum ini memadukan beberapa acara kebudayaan, yakni lokakarya melukis, pembacaan puisi, diskusi santai, dan pertunjukan musik. Acara ini tidak untuk …

November, 2019

  • 3 November

    Rilis Pers – HARAP-HAM UNTUK BUNG IDHAM

    Merespon pelantikan Idham Aziz sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, LBH Masyarakat mencatat empat persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu dibenahi oleh Polri.  Empat persoalan ini kami temukan dalam pekerjaan-pekerjaan pendampingan kasus LBHM sehingga tidak menafikan kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan lain di tubuh Polri. Pertama, Polri perlu menghentikan kebijakan punitif …

September, 2019

  • 4 September

    Rilis Pers – Tarik Pidana Mati Dalam RKUHP!

    LBH Masyarakat (LBHM) menyayangkan masih dicantumkannya pidana mati di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), versi 28 Agustus 2019. LBHM menolak hukuman mati untuk segala tindak pidana, dalam segala situasi, dengan alasan, antara lain: UUD 1945 telah memberikan jaminan perlindungan hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan …

  • 4 September

    Rilis Pers – RKUHP Melanggar Hak Atas Privasi

    Sekalipun terdapat beberapa perbaikan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi 28 Agustus 2019 masih menyisakan sejumlah persoalan. Permasalahan yang pertama adalah kriminalisasi perzinaan yang juga mencakup hubungan seks di luar pernikahan (Pasal 417 ayat (1)); dan yang kedua adalah kriminalisasi terhadap tindakan hidup bersama suami istri di luar pernikahan …

  • 4 September

    Rilis Pers – Pasal Narkotika Harus Ditarik Dari RKUHP

    LBH Masyarakat (LBHM) menolak masuknya tindak pidana narkotika ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tindak pidana narkotika dalam RKUHP versi 28 Agustus 2019 diatur di Pasal 611 – 616. Betul bahwa pasal-pasal ini tidak mengkriminalisasi pemakaian narkotika untuk diri pribadi. Tetapi, masih terdapat pasal-pasal yang sering dikenakan kepada …

Juli, 2019

  • 10 Juli

    Rilis Pers – Overcrowding Lapas Tidak Berkorelasi dengan Homoseksualitas

    LBH Masyarakat (LBHM) mengecam pernyataan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham) Jawa Barat, Liberti Sitinjak, baru-baru ini yang menyebutkan bahwa gejala homoseksualitas di dalam lembaga pemasyarakat (lapas) muncul karena tidak tersalurkannya kebutuhan biologis warga binaan, sebagai akibat dari lapas yang kelebihan beban (overcrowding). LBHM menilai …

  • 4 Juli

    Rilis Pers – Wendra Purnama, Penyandang Disabilitas Intelektual Dilepaskan

    Setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang, babak persidangan Wendra Purnama akhirnya menemukan ujung. Pada Senin, 1 Juli 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang terdiri dari Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua serta Edy Purwanto, S.H dan Gatot Sarwadi, S.H., sebagai Hakim Anggota membacakan putusannya. Pada putusan tersebut Majelis …

Juni, 2019

  • 26 Juni

    Rilis Pers – 10 Tahun UU Narkotika: Momentum Revisi Kebijakan Narkotika

    Jakarta, 26 Juni 2019 – Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2019 ini menandakan 10 tahun sudah UU Narkotika diimplementasi di Indonesia dan banyak dampak buruk yang tercipta. Pertama, pasal-pasal pemidanaan yang terus digunakan untuk memenjarakan pemakai …

Mei, 2019

  • 26 Mei

    Rilis Pers – Keadilan Raib dari Pengadilan!

    Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menyatakan kekecewaannya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 24 Mei 2019 lalu. Putusan tersebut dijatuhkan terhadap gugatan yang diajukan Brigadir TT, dan kami selaku kuasa hukumnya, terkait dengan pemecatan TT sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia semata karena orientasi seksual. Majelis Hakim yang diketuai …

  • 20 Mei

    Rilis Pers – Karena Kesewenang-wenangan Harus Dilawan!

    Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menentang pemecatan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) kepada TT yang dilakukan semata karena orientasi seksualnya. LBHM sebagai kuasa hukum TT memandang bahwa pemberitaan serta respon Pemerintah dan parlemen tentang TT mulai melebar dari konteks. Oleh karena itu, LBHM merasa perlu untuk meluruskan …