Rilis Pers

Desember, 2017

• 14 Desember

  Rilis Kilat LBH Masyarakat terkait Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016

  

  LBH Masyarakat mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan judicial review terhadap Pasal 284 ayat (1) s/d (5), 285 dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan nomor perkara 46/PUU-XIV/2016. Melalui putusan ini MK menegaskan kewenangannya sebagai negative legislator dan tidak bisa menjadi positive legislator sebagaimana dimintakan oleh pemohon. …
• 4 Desember

  Rilis Pers – BNN Tidak Berwenang Urus PCC

  

  LBH Masyarakat mengkritik keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pengungkapan kasus paracetamol caffeine carisoprodol (PCC) di Semarang pada Minggu kemarin, 3 Desember 2017. BNN semestinya tidak terlibat dalam, apalagi memimpin, operasi tersebut mengingat BNN hanya berwenang untuk mengurusi narkotika – dan secara hukum, PCC bukanlah narkotika. Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor …

Oktober, 2017

• 17 Oktober

  Rilis Pers – Presiden Joko Widodo, Hormati Supremasi Hukum!

  

  LBH Masyarakat mengecam beberapa pernyataan Presiden Joko Widodo dalam acara Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Jakarta Timur pada hari ini (Selasa, 3 Oktober 2017). Pernyataan-pernyataan kami pandang cenderung emosional, tidak berbasis bukti, tidak evaluatif terhadap kinerja pemerintah sendiri, dan cenderung berat ke aspek penegakan hukum. …
• 5 Oktober

  Rilis Pers – Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia: Hormati Kehidupan, Rayakan Kemanusiaan

  

  Dalam rangka memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia yang jatuh setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober, LBH Masyarakat menyelenggarakan sebuah festival kemanusiaan satu-hari yang bertajuk, A Day for Forever: Celebrating Life and Hope, pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017, bertempat di Conclave, Jl. Wijaya. LBH Masyarakat memilih tema festival tersebut …

September, 2017

• 22 September

  Rilis Pers – IJP Berhak Direhabilitasi

  

  LBH Masyarakat mendorong terciptanya proses hukum yang ramah, humanis, serta akuntabel untuk pemakai narkotika – termasuk untuk IJP, politisi Partai Golkar yang baru-baru ini tertangkap tangan mengonsumsi sabu. LBH Masyarakat melalui rilis pers ini juga memuji penegak hukum, dalam hal ini polisi, yang langsung memberikan tes urin pada IJP – …

Agustus, 2017

• 26 Agustus

  Rilis Pers – Kejaksaan Agung Harus Hentikan Persiapan Eksekusi Mati Jilid 4

  

  ‎LBH Masyarakat mendesak Kejaksaan Agung untuk menghentikan segala persiapan terkait pelaksanaan eksekusi mati gelombang ke-4. Kejaksaan Agung juga harus menghentikan upaya meminta fatwa hukum kepada Mahkamah Agung terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus batasan waktu pengajuan grasi. Jaksa Agung M. Prasetyo, sebagaimana dilansir oleh sejumlah media, menyampaikan bahwa Kejaksaan …
• 9 Agustus

  Rilis Pers LBH Masyarakat & PKNI – Menangani Permasalahan Narkotika: Pemerintah Jangan Jadi Pemadam Kebakaran

  

  LBH Masyarakat dan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) menyesalkan penetapan tersangka TS dan proses kriminalisasi pada rekan-rekan pengguna zat-zat psikotropika. Penangkapan beberapa artis belakangan ini menambah deret panjang pendekatan punitif yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza). Alih-alih memberantas peredaran gelap napza, penegak …
• 2 Agustus

  Rilis Pers – Fidelis Sudah Berjuang dan Itu Lebih dari Cukup

  

  LBH Masyarakat memandang cukup baik putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sanggau yang memutus perkara Fidelis dengan pidana penjara 8 bulan ditambah denda 1 milyar rupiah subsider 1 bulan penjara. Putusan hakim  ini lebih besar dari angka tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 5 bulan ditambah denda 800 juta rupiah subsider …
• 1 Agustus

  Rilis Pers – Putusan Fidelis: Semoga Hukum Menemukan Kemanusiaan

  

  LBH Masyarakat berharap putusan yang akan dijatuhkan kepada Fidelis Ari Sidarwoto pada Rabu, 2 Agustus 2017, nanti dapat mengembalikan Fidelis ke kedua anaknya yang juga telah kehilangan ibunya, Yeni Riawati. “Berbulan-bulan sudah kisah Fidelis diberitakan dan dibahas lewat berbagai media, saatnya kisah ini diakhiri dengan baik oleh Majelis Hakim dengan …

Juli, 2017

• 28 Juli

  Kejaksaan Agung Melakukan Maladministrasi di Eksekusi Gelombang Tiga 29 Juli 2016

  

  Jumat, 28 Juli 2017, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa eksekusi mati yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 29 Juli 2016 sebagai sebuah tindakan maladministrasi. Menurut Ombudsman, di pelaksanaan eksekusi tersebut Kejaksaan Agung telah melanggar Pasal 13 Undang-Undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 …