LBH Masyarakat LBH Masyarakat Website
Karir
Saat ini kami sedang tidak ada lowongan tersedia. Ikuti informasi di media sosial dan website kami!
Relawan
Saat ini kami sedang tidak ada lowongan tersedia. Ikuti informasi di media sosial dan website kami!
Breaking News
- LAPORAN TAHUNAN LBH MASYARAKAT 2022
- SIARAN PERS “USUT TUNTAS TRAGEDI KEMANUSIAAN KANJURUHAN”
- Pemuda Bekasi Dianggap Teroris: Penegakan Hukum Spekulatif Oleh Densus 88 Anti Teror Polri
- Universal Periodic Review – Joint Stakeholders’ Report on the 4th UPR of Indonesia on Issues Relating to the Death Penalty
- Vonis Mati Herry Wirawan: Negara Lalai, Hak Korban Diabaikan!
- Laporan Kerja (Annual Report) LBHM Tahun 2021
- Perlunya Perubahan Besar Dalam Undang-Undang Narkotika
- Universal Periodic Review – Joint Submission Human Rights Situation in Indonesia With Specific focus on Vulnerable Groups
- Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual: Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Pernyataan Bersama Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) Terkait Eksekusi Mati 2 Terpidana Mati di Singapura
- Perbudakan Modern Berkedok Rehabilitasi (Illegal)
- Laporan Pendokumentasian: Pendampingan Kasus Focal Point Konsorsium Crisis Resnponse Mechanism
- Kondisi Disabilitas Bukan Alasan Mengecualikan Mereka dari Akses Terhadap Keadilan
- Fact Sheet: Penahanan Sewenang-wenang Berkaitan dengan Kebijakan Narkotika
- Lowongan Staf Magang Keuangan (Internship)
- Pengumuman Bantuan Hukum LBHM Dimasa Pandemi Covid-19
- Bayangkan Jika Kamu Saat Ini Tinggal di Penjara
- Kerangkeng Bupati Langkat: Bukti Suburnya Praktik Rehabilitasi Liar
- Modul – Pelatihan Untuk Pendampingan Orang yang Berhadapan dengan Hukuman Mati
- Rumah Tahanan Polisi Ladang Penyiksaan: Hentikan Penahanan di Kantor-Kantor Kepolisian, Revisi KUHAP dan UU Narkotika Sekarang!
- Hentikan Pendekatan Punitif Dalam Kasus Narkotika & Penjatuhan Hukuman Mati
- Tunda dan Gratiskan Vaksin Booster: Prioritaskan Kelompok Rentan dan Kesetaraan Vaksin Untuk Semua
- Rilis Pers – Menjatuhkan Pidana Mati adalah Tindakan yang Keliru: Tinjauan & Rekomendasi Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Perkara Okonkwo Kingsley
- Rilis Pers – Peluncuran Pokja P5 HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental
- Rilis Pers – Tuntutan Pidana Mati Koruptor: Melenceng dari Pemberian Efek Jera dan Menghambat Pemenuhan Keadilan Korban
- Rilis Pers – Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Yorita Sari, Perempuan Korban Peredaran Gelap Narkotika
- Rilis Pers – REKAYASA KASUS NARKOTIKA: ANGGOTA DPRD PAPUA AJUKAN PRA PERADILAN
- Jurus ‘Mas Menteri’ Tangkal Kekerasan Seksual
- Informasi Bantuan Hukum LBHM
- Rilis Pers – Audiensi Koalisi Pemantau Peradilan ke Komisi Yudisial
- Dokumen Kebijakan – Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021
- Hiring – Konsultan Video Jajak Pendapat ODP
- Surat Dukungan Publik Untuk Merri Utami
- Rilis Pers – Buruk Rupa Pemerintah dalam Menanggulangi Kebakaran Lapas Tangerang kepada Keluarga Korban
- [Laporan Penelitian] Gambaran Disabilitas Psikososial di Indonesia: Pemetaan Isu-Isu Strategis
- Hiring – Konsultan Video LBHM
- Rilis Pers – Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021: Mampukah Menghasilkan Hakim Agung yang Berintegritas dan Profesional?
- Join Letter – Civil society requests for the 42nd ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD) and 7th ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD)
- Rilis Pers – Kebakaran Lapas Tangerang: Saatnya Reformasi Kebijakan Hukum Pidana
- Kasus Nia Ramadhani: Potret Si Buruk Rupa Kepolisian
- Rilis Pers – Tuduhan Kekerasan Tanpa Bukti Terhadap Dua Aktivis Papua
- [Laporan Penelitian] Mengungkap Sikap Publik Indonesia Terhadap Hukuman Mati
- Rilis Pers – Mengungkap Sikap Publik Indonesia Terhadap Hukuman Mati
- Rilis Pers – LBHM Menggunggat Kepala BNN dan Presiden ke PTUN Jakarta Atas Pernyataan War On Drugs
- Rilis Pers – Penghambatan Akses Kesehatan Terdakwa 2 Aktivis Mahasiswa Papua (AMP)
- Rilis Pers -RKUHP BUTUH DIBAHAS TERBUKA BUKAN SOSIALISASI SEARAH
- Rilis Pers – Surat Dakwaan Terhadap Dua Aktivis Aliansi Mahasiswa Papua Tidak Dapat Diterima
- Laporan Tahunan 2020
- Rilis Pers – Pemerintah Harus Membuka Informasi Pembahasan Perubahan RKUHP Secara Partisipatif
- Dokumen – Uji Materil UU Narkotika Terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi
- Rilis Pers – Decarceration: Solusi Permasalahan Pemasyarakatan Yang Menahun
- Rilis Pers – Kasus Jeff Smith: Pendekatan Kesehatan untuk Pengguna dan Edukasi Publik Berbasis Penelitian
- Rilis Pers – Dalam Semangat Hari Kartini, Tiga Ibu Lanjutkan Perjuangan Uji Materil Larangan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi
- Dokumentasi – Risalah Sidang MK: Judicial Review Narkotika Medis
- Publikasi – Kelompok Keragaman Seksual dan Gender di Tengah Pusaran Pandemi: Antara Kerentanan dan Resiliensi
- Menggantung Asa pada GANJA
- Laporan Penelitian – Pemenuhan Hak Pengguna Narkotika di Masa Pandemi Covid-19
- Polemik UU ITE, Bukti Anti Kebebasan Berpendapat?
- Briefing Release – Prison and COViD-19: Lesson From an Ongoing Crisis
- Rilis Pers – Pemerintah Beralasan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Karena RKUHP, Aliansi: Langkah Mundur!
- Buku Panduan – Ruang Aman Untuk Pekerja Media & Seni
- Rilis Pers – 6 CATATAN UNTUK PARA HAKIM DI HARI KEHAKIMAN
- Rilis Pers – JERAT NARKOTIKA DI BADAN POLRI: BUKTI HUKUMAN MATI TIDAK LAGI RELEVAN, SEKALIGUS MENYUBURKAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
- Rilis Pers – Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakya Mendesak dan Siap Mengawal
- Laporan Penelitian – Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial
- Kebijakan penanggulangan HIV Indonesia
- Buku Laporan Penelitian Perspektif Keagamaan Narkotika
- Pidana Mati Ferdy Sambo: Simplifikasi Reformasi Kepolisian?
- SIARAN PERS KOALISI REFORMASI ANTI TEROR
- LAPORAN TAHUNAN LBH MASYARAKAT 2022
- Ganja Medis dan Pembubaran BNN
- AUDIT REPORT LBH MASYARAKAT 2020
- Hukuman Mati Tidak Memenuhi Keadilan Korban Kejahatan Seksual
- Laporan Penelitian Faktor Hukuman Mati
- Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia