[Revisi 2094 x 1187] Thumbnail Homepage

Kabar Terkini

Bantuan Hukum

Ikuti Kami

LBH Masyarakat

LBH Masyarakat
Penghapusan pidana mati dalam hukum merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia yang paling dasar: hak untuk hidup. Setiap individu, tidak peduli kesalahan yang telah dilakukan, berhak atas kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Pidana mati bertentangan dengan prinsip HAM dan kemanusiaan yang menghargai martabat setiap orang. Kita harus menegakkan sistem hukum yang adil dan berprinsip pada pemulihan, bukan penghancuran.Selain itu, pidana mati berpotensi disalahgunakan dalam sistem yang tidak sempurna. Kesalahan pengadilan atau ketidakadilan dalam proses hukum bisa mengakibatkan kehidupan yang tak ternilai hilang begitu saja. Dengan menghapus pidana mati, kita mengambil langkah untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum diambil dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan berorientasi pada kemanusiaan. Mari bersama-sama mendukung penghapusan pidana mati demi masa depan yang lebih adil dan berperikemanusiaan.Tonton video dokumenter yang bakal menggugah wawasan Anda ini mengenai pidana mati dari kacamata kemanusiaan. Bagikan video ini agar lebih banyak lagi orang yang sadar pentingnya penghapusan pidana mati di Indonesia.Video ini diproduksi oleh:LBH Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)Temui kami di kanal informasi lain:LBHM- Website: www.lbhmasyarakat.org - Instagram: @lbhmasyarakat - Twitter: @LBHMasyarakat - Facebook: LBH Masyarakat - Linkedin: LBH MasyarakatPBHI- Website: www.pbhi.or.id - Instagram: @pbhi_nasional - Twitter: @PBHI_Nasional - Facebook: pbhi_nasional - Linkedin: Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM IndonesiaTerima kasih juga kami ucapkan kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam pembuatan video ini:- Kronik Multimedia - Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM RI - Putri Kanesia, Pengacara Yusman - Andi Yentriyani, Komisioner Komnas Perempuan - M. Afif Abdul Qoyim, Pengacara Merri Utami - Devy Christa, Putri Merri Utami - Inaya Wahid, Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid - Eka Annash, The BrandalsCopyright © 2025 LBH Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) I Video ini dapat disebarluaskan/digunakan selama tujuannya tidak untuk komersial. Hak cipta dilindungi undang-undang.***Punya pendapat terkait isi aturan dalam KUHP baru atau RPP Komutasi, khususnya yang berpotensi melanggar HAM terpidana mati? Sampaikan pendapat Anda melalui kanal aspirasi publik yang dikelola dan dikembangkan oleh LBHM & PBHI, yakni:www.kawalkuhp.idPendapat yang Anda sampaikan akan dibawa oleh LBHM dan PBHI kepada pemangku kebijakan agar saat proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Komutasi dapat mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan berpihak pada keadilan terpidana.Mari sampaikan aspirasimu mengenai aturan yang masih bermasalah, khususnya mengenai pidana mati dalam KUHP baru dan RPP Komutasi. Pendapat kamu sangat berharga demi perbaikan hak asasi manusia di Indonesia!
Abolisi Pidana Mati: Sebuah Perspektif Kemanusiaan
[UNDANGAN MELIPUT KONFERENSI PERS]Dukung Amnesti Tapi Tidak untuk DieksploitasiJaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) mengundang rekan-rekan jurnalis, media, dan pers mahasiswa untuk menghadiri konferensi pers kami terkait kebijakan amnesti terhadap 44 ribu narapidana yang sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.JRKN menyambut langkah positif Prabowo tersebut dalam menyelesaikan overkapasitas di rutan dan lapas. Tapi JRKN punya catatan kritis terhadap langkah Prabowo ini, khususnya mengenai keharusan narapidana yang mendapatkan amnesti untuk berpartisipasi dalam program Komponen Cadangan (Komcad) dan Swasembada Pangan.JRKN berpendapat, keinginan Prabowo ini mengandung beberapa masalah, yaitu berpotensi melanggar hak asasi manusia narapidana seperti meningkatkan angka perbudakan modern dalam bentuk kerja paksa dan eksploitasi pekerja, serta berpotensi menyalahgunakan anggaran Komcad.Konferensi pers ini akan dilaksanakan pada:• Hari/Tanggal: Jumat, 20 Desember 2024 • Waktu: 10.00 WIB - Selesai • Lokasi: Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Jl. Tebet Timur Dalam VI E No.3, RT.1/RW.6, Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820 Link: http://tiny.cc/KantorLBHM
Konferensi Pers JRKN "Dukung Amnesti Tapi Tidak untuk Dieksploitasi"
Sesi 2: Pemaparan hasil kajian dan rekomendasi kebijakan harm reduction dalam isu narkotika Arah Pengurangan Dampak Buruk dalam Kebijakan NarkotikaModerator: Risty Nabila Asisten Riset dan Program LBHMNarasumber: 1. Nixon Randy Sinaga Pengacara Publik LBHM Kondisi kebijakan narkotika dan kritik terhadap akses pengurangan dampak buruk di Indonesia2. Rosma Karlina SPINN Pengalaman komunitas dan kebutuhan pengurangan dampak burukPenanggap: 1. Elly Hotnida Gultom, S.Kep, Ners Ketua Tim Kerja NAPZA Kementerian Kesehatan Arah kebijakan dan program Kemenkes dalam penanganan pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkotika2. Marsono, S.Sos.I, M.M. Koordinator Pokja Napza dan Analis Kebijakan Direktorat Rehabilitasi Korban Bencana dan Kedaruratan, Kementerian Sosial Arah kebijakan dan program Kemensos dalam penanganan pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkotika
Dialog Kebijakan: Reformasi Kebijakan Narkotika dan Penerapan Harm Reduction di Indonesia (Sesi 2)
Sesi 1: Pembahasan Arah Kebijakan Narkotika di IndonesiaModerator: Matheus Nathanael Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika/IJRSNarasumber: 1. Drs. H. Adang Daradjatun DPR Komisi III Peran DPR dan arah legislasi kebijakan narkotika ke depan2. Yang Mulia Sutarjo, S.H., M.H., Hakim agung kamar pidana Arah kebijakan narkotika dalam badan yudikatif3. Toton Rasyid, S.H., M.H., Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Strategi dan arah penanganan narkotika4. Maidina Rahmawati Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika/ICJR Partisipasi masyarakat yang berarti dalam reformasi kebijakan narkotika
Dialog Kebijakan: Reformasi Kebijakan Narkotika dan Penerapan Harm Reduction di Indonesia (Sesi 1)
Load More... Subscribe

LBH Masyarakat Follow

Community Legal Aid Institute is a frontline organization that fights injustice, protects dignity & restores hope. We bring justice to marginalized communities.

LBHMasyarakat
lbhmasyarakat LBH Masyarakat @lbhmasyarakat ·

Pada 10 Februari 2025 lalu, LBHM mendampingi terdakwa perempuan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda sidang pembacaan surat dakwaan. Klien kami didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal 112 ayat (2) dan 113 ayat (2) UU Narkotika.

*sebuah utas

Reply on Twitter 1890719591405391928 Retweet on Twitter 1890719591405391928 Like on Twitter 1890719591405391928 2
Load More
Custom Twitter Feeds Plugin
Skip to content