[Revisi 2094 x 1187] Thumbnail Homepage

Kabar Terkini

Bantuan Hukum

Ikuti Kami

LBH Masyarakat

LBH Masyarakat
[UNDANGAN MELIPUT KONFERENSI PERS]Dukung Amnesti Tapi Tidak untuk DieksploitasiJaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) mengundang rekan-rekan jurnalis, media, dan pers mahasiswa untuk menghadiri konferensi pers kami terkait kebijakan amnesti terhadap 44 ribu narapidana yang sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.JRKN menyambut langkah positif Prabowo tersebut dalam menyelesaikan overkapasitas di rutan dan lapas. Tapi JRKN punya catatan kritis terhadap langkah Prabowo ini, khususnya mengenai keharusan narapidana yang mendapatkan amnesti untuk berpartisipasi dalam program Komponen Cadangan (Komcad) dan Swasembada Pangan.JRKN berpendapat, keinginan Prabowo ini mengandung beberapa masalah, yaitu berpotensi melanggar hak asasi manusia narapidana seperti meningkatkan angka perbudakan modern dalam bentuk kerja paksa dan eksploitasi pekerja, serta berpotensi menyalahgunakan anggaran Komcad.Konferensi pers ini akan dilaksanakan pada:• Hari/Tanggal: Jumat, 20 Desember 2024 • Waktu: 10.00 WIB - Selesai • Lokasi: Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Jl. Tebet Timur Dalam VI E No.3, RT.1/RW.6, Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820 Link: http://tiny.cc/KantorLBHM
Konferensi Pers JRKN "Dukung Amnesti Tapi Tidak untuk Dieksploitasi"
Sesi 2: Pemaparan hasil kajian dan rekomendasi kebijakan harm reduction dalam isu narkotika Arah Pengurangan Dampak Buruk dalam Kebijakan NarkotikaModerator: Risty Nabila Asisten Riset dan Program LBHMNarasumber: 1. Nixon Randy Sinaga Pengacara Publik LBHM Kondisi kebijakan narkotika dan kritik terhadap akses pengurangan dampak buruk di Indonesia2. Rosma Karlina SPINN Pengalaman komunitas dan kebutuhan pengurangan dampak burukPenanggap: 1. Elly Hotnida Gultom, S.Kep, Ners Ketua Tim Kerja NAPZA Kementerian Kesehatan Arah kebijakan dan program Kemenkes dalam penanganan pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkotika2. Marsono, S.Sos.I, M.M. Koordinator Pokja Napza dan Analis Kebijakan Direktorat Rehabilitasi Korban Bencana dan Kedaruratan, Kementerian Sosial Arah kebijakan dan program Kemensos dalam penanganan pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkotika
Dialog Kebijakan: Reformasi Kebijakan Narkotika dan Penerapan Harm Reduction di Indonesia (Sesi 2)
Sesi 1: Pembahasan Arah Kebijakan Narkotika di IndonesiaModerator: Matheus Nathanael Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika/IJRSNarasumber: 1. Drs. H. Adang Daradjatun DPR Komisi III Peran DPR dan arah legislasi kebijakan narkotika ke depan2. Yang Mulia Sutarjo, S.H., M.H., Hakim agung kamar pidana Arah kebijakan narkotika dalam badan yudikatif3. Toton Rasyid, S.H., M.H., Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Strategi dan arah penanganan narkotika4. Maidina Rahmawati Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika/ICJR Partisipasi masyarakat yang berarti dalam reformasi kebijakan narkotika
Dialog Kebijakan: Reformasi Kebijakan Narkotika dan Penerapan Harm Reduction di Indonesia (Sesi 1)
Dialog Kebijakan: Reformasi Kebijakan Narkotika dan Penerapan Harm Reduction di Indonesia
Load More... Subscribe

LBH Masyarakat Follow

Community Legal Aid Institute is a frontline organization that fights injustice, protects dignity & restores hope. We bring justice to marginalized communities.

LBHMasyarakat
lbhmasyarakat LBH Masyarakat @lbhmasyarakat ·

Pada 10 Februari 2025 lalu, LBHM mendampingi terdakwa perempuan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda sidang pembacaan surat dakwaan. Klien kami didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal 112 ayat (2) dan 113 ayat (2) UU Narkotika.

*sebuah utas

Reply on Twitter 1890719591405391928 Retweet on Twitter 1890719591405391928 Like on Twitter 1890719591405391928 2
Load More
Custom Twitter Feeds Plugin
Skip to content