[Revisi 2094 x 1187] Thumbnail Homepage

Kabar Terkini

Bantuan Hukum

Ikuti Kami

LBH Masyarakat

LBH Masyarakat
Orang dengan Sindroma Down di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Hasil riset LBHM bersama YAPESDI berjudul "Akses Pemenuhan Hak untuk Orang dengan Sindroma Down di Indonesia" mengungkapkan berbagai tantangan signifikan yang dihadapi oleh orang dengan Sindroma Down. Akses pendidikan bagi orang dengan Sindroma Down masih terbatas dan fakta tersebut terlihat dari rendahnya jumlah siswa Sindroma Down di sekolah. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah jumlah orang dengan Sindroma Down yang mengaksesnya. Di samping persoalan ketersediaan, dunia pendidikan bagi orang dengan Sindroma Down juga masih menghadapi tantangan aksesibilitas dan inklusivitas. Selanjutnya di bidang pekerjaan, pemerintah masih terkendala untuk mendorong penyedia kerja baik pemerintah maupun swasta untuk menyediakan lowongan bagi orang dengan Sindroma Down. Orang dengan Sindroma Down juga tidak bisa mengakses layanan perbankan secara setara karena salah pahan mengenai kapasitas hukum dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Persoalan Sindroma Down ini lebih lanjut dibahas dalam diseminasi penelitian yang akan dipaparkan oleh: 1. Aisya Humaida, Pengacara Publik LBHM 2. Fharah Dhiba, Tim Advokasi YAPESDI Serta dengan penanggap yang dihadirkan yaitu; 1. Hari Kurniawan, Komisioner Pengaduan Komnas HAM 2. Tri Nuke Pudjiastuti, Peneliti Senior Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional 3. Siti Kustiati, SE.,M.Si, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan RI Kemudian, sebelum dimulainya diseminasi penelitian ini akan ada sambutan dari; 1. Morgan Maze, Self-advocate, YAPESDI 2. Albert Wirya, Direktur LBHM Hasil penelitian ini dapat kalian unduh melalui laman website https://lbhmasyarakat.org/
Diseminasi Penelitian: Akses Pemenuhan Hak untuk Orang dengan Sindroma Down di Indonesia
Pasal hukum adat dan tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara substansi masih menyimpan segudang masalah. Aturan tersebut berpotensi membuka celah kriminalisasi terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, orang yang hidup dengan HIV (ODHIV), pekerja seks, populasi kunci, hingga kelompok LGBTIQ+. Konsep living law dalam Pasal 2 KUHP yang tidak jelas juga akan menimbulkan persoalan tersendiri dalam implementasinya oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto, menyebut akibat tidak jelasnya konsep living law dalam KUHP dapat berdampak negatif terhadap identifikasi dan kodifikasi hukum adat itu sendiri. Bagaimana pasal hukum adat dan tindak pidana kesusilaan itu berdampak negatif terhadap kelompok rentan? Tonton video ini sampai selesai ya. Video ini diproduksi oleh: LBH Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Temui kami di kanal informasi lain: LBHM Website: www.lbhmasyarakat.org Instagram: @lbhmasyarakat Twitter: @LBHMasyarakat Facebook: LBH Masyarakat Linkedin: LBH Masyarakat PBHI Website: www.pbhi.or.id Instagram: @pbhi_nasional Twitter: @PBHI_Nasional Facebook: pbhi_nasional Linkedin: Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam pembuatan video ini: RAW Studio Prof. Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Devi Anggraini, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Abel, Srikandi Pasundan Lussy, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Copyright © 2024 LBH Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) I Video ini dapat disebarluaskan/digunakan selama tujuannya tidak untuk komersial. Hak cipta dilindungi undang-undang. *** Punya pendapat terkait substansi aturan hukum dalam KUHP, khususnya mengenai hukum adat dan pasal tindak pidana kesusilaan yang jauh dari prinsip-prinsip HAM dan berpotensi melanggar hak asasi manusia? Sampaikan pendapat Anda melalui kanal aspirasi publik yang dikelola LBHM & PBHI di bawah ini: www.kawalkuhp.id Pendapat yang Anda sampaikan akan dibawa oleh LBHM dan PBHI kepada pemangku kebijakan agar saat menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tersebut mereka mengedepankan prinsip-prinsip HAM.
Pasal Hukum Adat dan Kesusilaan KUHP Sarat Masalah
OSF BAYANGKAN JIKA KAMU (IND)
Lewat instrumen hukum dan kekuasaannya, rezim Joko Widodo (Jokowi) mempertunjukkan praktik busuk, bagaimana bangunan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang sudah diperjuangkan sejak era reformasi itu dirobohkan. Kriminalisasi dan pemberangusan kebebasan berekspresi juga masif kita lihat, utamanya tertuju kepada kelompok rentan dan populasi kunci. Dalam konteks elektoral di tahun 2024, masing-masing kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden intens mengobral janji, ditandai dari merebaknya penggunaan slogan no one left behind, padahal slogan itu tak lebih dari jargon semata untuk mendulang suara dan terkesan inklusi. Di tengah praktik negara yang kian ugal-ugalan, lewat gerakan bantuan hukum yang digagas lebih dari 2 windu (16 tahun), LBH Masyarakat (LBHM) konsisten mengawal penghormatan dan pemenuhan demokrasi serta gigih membersamai korban pelanggaran HAM. Kerja-kerja LBHM itu terpotret dalam Laporan Tahunan 2023, yang mengangkat tema: Kelabu(i) Demokrasi & Hak Asasi Manusia dan Catatan Singkat yang mengangkat tema: "Menakar Komitmen Lima Sektor HAM Capres-Cawapres RI 2024". Untuk itu, kami mengundang rekan-rekan Jurnalis/Media untuk menghadiri peluncuran Laporan Tahunan 2023 dan Catatan Singkat LBHM yang akan dilaksanakan pada: 🗓️: Hari/Tanggal: Selasa, 13 Februari 2024 ⏰: Waktu: 15.30 WIB - Selesai 📍: Tempat: Ben Kopitiam (Jl. Tebet Barat IX No.1A, Jakarta Selatan, Indonesia, 12810) Demikian undangan ini kami sampaikan. Besar harapan bagi kami agar rekan-rekan Jurnalis/Media dapat hadir dan melakukan peliputan atas kegiatan kami. Terima kasih.
Peluncuran Laporan Tahunan 2023 & Menakar Komitmen Lima Sektor HAM Capres-Cawapres RI 2024
Load More... Subscribe

LBH Masyarakat Follow

Community Legal Aid Institute is a frontline organization that fights injustice, protects dignity & restores hope. We bring justice to marginalized communities.

LBHMasyarakat
Load More
Skip to content