Kabar Terkini
Bantuan Hukum
Website kami lainnya
Ikuti Kami
![[Surat untuk Presiden: Memperjuangkan Pemindahan Tujuh Perempuan WNI di Malaysia]
Bukan hanya Ibu Asih, masih ada tujuh perempuan warga negara Indonesia (WNI) lainnya yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati di Malaysia dan kini menjalani sisa masa pemenjaraan. Berdasarkan identifikasi LBH Masyarakat (LBHM) dan HAYAT, mereka diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus narkotika yang terjerat melalui berbagai modus penipuan dan eksploitasi.
Pada 20 Oktober 2026, LBHM bersama keluarga para perempuan tersebut mendatangi Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan surat permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami mendorong Presiden mengambil langkah konkret untuk mengupayakan pemindahan mereka ke Indonesia, setelah menjalani masa pemenjaraan selama 12 hingga 16 tahun di Malaysia.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang menjalani sisa hukuman. Hak-hak mereka harus dipenuhi, kerentanan mereka perlu diperhatikan, dan hubungan dengan keluarga harus tetap dijaga. Mereka berhak mendapatkan perhatian dan dukungan negara untuk menjalani masa pemenjaraan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
Pada 2015, Bapak Prabowo turut memperjuangkan Wilfrida, seorang perempuan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia. Kini, kami berharap kepedulian yang sama juga diberikan kepada tujuh perempuan WNI yang masih menjalani pemenjaraan di Malaysia.
Pak Prabowo, tujuh perempuan WNI ini membutuhkan perhatian negara. Dukung upaya pemindahan mereka ke Indonesia agar mereka dapat kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga.
#HapusHukumanMati #DeathPenalty #HukumanMati #IndonesiaMalaysia](https://lbhmasyarakat.org/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
That’s a wrap on our full-day conference, "Ending the Death Penalty in Asia: Reform Pathways, Comparative Perspectives, and Path Forward"! 📢
A huge thank you to all who made this happen. @MonashLawSchool @monashmyArts @MonashMalaysia
#ADPAN #AntiDeathPenalty
[PUBLIKASI TERBARU]
Bisa Maaf-Maafan, Terus Perkara Pidana Selesai Gitu Aja?
Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) baru mengatur mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ), yaitu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan, bukan semata-mata