[Revisi 2094 x 1187] Thumbnail Homepage

Kabar Terkini

Bantuan Hukum

Ikuti Kami

LBH Masyarakat

LBH Masyarakat
Selama ini, sistem pengampuan yang diberlakukan terhadap Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODP) membuat mereka kesulitan dalam mengambil keputusan. Sistem pengampuan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 433.Sistem itu ditujukan untuk individu yang dianggap tidak mampu mengurus diri atau hartanya karena kondisi mental atau fisik tertentu. Sayangnya, kerangka hukum ini membuat ODP kehilangan hak-haknya karena dianggap tidak mampu secara hukum untuk mengambil keputusan.Lantaran kerangka hukum itu berlawanan dengan hak asasi manusia seseorang dan sangat diskriminatif, masyarakat sipil kemudian memandang perlu mengubah sistem yang ada saat ini. Konsep yang ditawarkan untuk mengubah hal itu adalah Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan (SDPK).Konsep itu sejalan dengan Komentar Umum Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pasal 12 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Meski Indonesia belum memiliki kaidah formal untuk mengimplementasikan SDPK, termasuk aturan hukum yang mengikat pada persoalan ini, tapi lewat SDPK: otonomi, keinginan, dan preferensi ODP sangat dihormati.Konsep SDPK menempatkan individu sebagai subjek yang menentukan pengambilan keputusan meski terdapat orang lain yang membantunya, sehingga berdampak positif pada kemandirian dan produktivitas individu tersebut. Beberapa praktik baik SDPK itu bisa kita lihat lewat kegiatan peer-support group, peer-counseling, dan group activity, yang sudah sering dilakukan oleh Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) dan Yayasan Revolusi dan Edukasi Masyarakat untuk Inklusi Sosial Indonesia (REMISI).Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan: “Bisakah Orang dengan Disabilitas Psikososial Mengambil Keputusan?”Bagikan juga video ini jika kalian menganggap SDPK ini sangat penting bagi ODP dan sudah saatnya kita menghapus sistem pengampuan yang masih diberlakukan dalam kerangka hukum Indonesia.Selamat menonton!Disclaimer:Video ini dibuat oleh LBH Masyarakat (LBHM), Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI), dan Yayasan Revolusi dan Edukasi Masyarakat untuk Inklusi Sosial Indonesia (REMISI) atas dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Informasi dalam video ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab LBHM, KPSI, dan REMISI, tidak serta-merta merefleksikan pandangan AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. AIPJ2 dan DFAT tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam video ini.Temui kami di kanal informasi lain:LBHMEmail: contact@lbhmasyarakat.org Website: www.lbhmasyarakat.org Instagram: @lbhmasyarakat Twitter: @LBHMasyarakat Facebook: LBH Masyarakat Youtube: LBH Masyarakat Linkedin: LBH MasyarakatKPSIEmail: info.kpsi@gmail.com Website: www.skizofrenia.org Instagram: @peduliskizofrenia Twitter: @kpsi_pusat Facebook: Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Tik Tok: @peduliskizofrenia Youtube: Peduli SkizofreniaREMISIEmail: hello@remisi.org Website: www.remisi.org Instagram: @remisi_orgTerima kasih juga kami ucapkan kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam pembuatan video ini:- Director: Nosa Normanda - Co-Director: Avigayil Enautozoe - Producer: Selma Nadya Islamiyanda - Script Writer: Nosa Normanda - Concept Illustrator: Juan Mayo Works - Animator: Angga Oktavian Hadi - Editor: Selma Nadya Islamiyanda - Sound Designer: Abdul Rozzaq Ariwahyono - Voice Actor: Julfikar Maha Putra - Talemaker Communications - Mondiblanc Film WorkshopUnduh laporan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana praktik SDPK ini dilakukan di Indonesia oleh KPSI dan REMISI:bit.ly/LaporanDokumentasiSDPK#MendukungbukanMenstigma #MendampingibukanMenjauhi #SistemDukunganPengambilanKeputusan #SDPK
Bisakah Orang dengan Disabilitas Psikososial Mengambil Keputusan?
Concluding Observation Simposium Nasional "Hukum yang Hidup di Masyarakat” Pasca KUHP Baru
Tematik #3 | Refleksi dan Proyeksi tentang Penggunaan Hukum Adat di Pengadilan
Tematik #4 | Hukum yang Hidup di Masyarakat Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia & Prinsip Kesetaraan
Load More... Subscribe

LBH Masyarakat Follow

Community Legal Aid Institute is a frontline organization that fights injustice, protects dignity & restores hope. We bring justice to marginalized communities.

LBHMasyarakat
lbhmasyarakat LBH Masyarakat @lbhmasyarakat ·

Sudah akses kondom masih minim, sering dijadikan sebagai barang bukti penegakan hukum, memiliki benda itu dianggap bertentangan dengan norma sosial dan aturan di daerah tertentu, hingga sekarang, alat kontrasepsi berupa kondom itu makin di stigma negatif pula.

*sebuah utas

Reply on Twitter 1839247412889862280 Retweet on Twitter 1839247412889862280 26 Like on Twitter 1839247412889862280 36
Retweet on Twitter LBH Masyarakat Retweeted
kontras KontraS @kontras ·

fyuhhhhh~

Akhirnya kita bisa sedikit bernafas lega sebab vonis bebas Fatia-Haris telah berkekuatan hukum tetap sebab @MahkamahAgung telah menolak kasasi dari @KejaksaanRI yg menindaklanjuti laporan Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ke @DivHumas_Polri

Terima kasih atas…

Reply on Twitter 1838836206957924378 Retweet on Twitter 1838836206957924378 71 Like on Twitter 1838836206957924378 129
Load More
Custom Twitter Feeds Plugin
Skip to content