Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mengecam sikap pemerintah dan parlemen Gorontalo dalam membuat Surat Edaran yang melarang keterlibatan waria (transpuan) dalam acara hiburan, pesta, karaoke,
RILIS PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP Setelah menggelar konferensi pers terkait dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), Komisi III DPR RI
LBH Masyarakat, Jakarta — Tingkah heroik dalam menanggap kasus korupsi terulang kembali. Kali ini datang dari Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin yang memberi pernyataan bahwa para
Ilusi Kebaruan Peraturan Menteri Kesehatan No.02 Tahun 2025: Regulasi Berbahaya yang Memukul Mundur Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Layanan Kesehatan
Menyikapi Pembahasan Revisi UU TNI “Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI! yang Menghidupkan Dwifungsi” DPR berencana akan membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI
“Tindakan tanpa dasar kewenangan yang sah oleh anggota kepolisian yang berujung pada adanya paksaan Band Sukatani sehingga menarik lagu dan membuat video permintaan maaf adalah