LBH Masyarakat mendesak Kejaksaan Agung untuk menghentikan segala persiapan terkait pelaksanaan eksekusi mati gelombang ke-4. Kejaksaan Agung juga harus menghentikan upaya meminta fatwa hukum kepada Mahkamah Agung terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus batasan waktu pengajuan grasi.
Jaksa Agung M. Prasetyo, sebagaimana dilansir oleh sejumlah media, menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung menyiapkan 12 terpidana mati untuk segera dieksekusi mati. “Di tengah karut marutnya penegakan hukum Indonesia, Jaksa Agung hendak tampil seolah heroik dengan melakukan eksekusi mati. Padahal Kejaksaan Agung sendiri juga defisit prestasi. Selama 2.5 tahun terakhir, Kejaksaan Agung tidak kunjung menunjukkan prestasi yang membanggakan. Eksekusi mati tidak lebih dari pemanis untuk menutupi buruknya performa Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia,” tegas Ricky Gunawan, Direktur LBH Masyarakat.
Akhir Juli 2017 kemarin, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Kejaksaan Agung melakukan beberapa pelanggaran hukum terkait eksekusi mati jilid tiga April 2016. Ombudsman juga meminta Kejaksaan Agung melakukan sejumlah perbaikan terkait tata cara eksekusi. “Bukannya membenahi diri pasca rekomendasi Ombudsman, Jaksa Agung justru mengesampingkan evaluasi Ombudsman dengan meneruskan rencana eksekusi mati. Institusi penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung tidak bisa diserahkan kepemimpinannya kepada figur yang abai terhadap norma hukum,” imbuh Ricky. “Belum lagi, Jaksa Agung meminta fatwa hukum kepada Mahkamah Agung terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk memuluskan langkahnya melakukan eksekusi mati. Hal ini justru menunjukkan sesat pikir yang fatal dan Jaksa Agung tidak memiliki pengetahuan mendasar mengenai tata hukum Indonesia,” tambah Ricky.
LBH Masyarakat kembali mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencopot M. Prasetyo dari jabatan Jaksa Agung, dan meminta Kejaksaan Agung untuk menghentikan segala rencana eksekusi mati jilid 4. Eksekusi mati tidak pernah terbukti berhasil menurunkan angka kejahatan apapun, termasuk tindak pidana narkotika.
Jakarta, 26 Agustus 2017
