Category: Siaran Pers

Siaran Pers LBHM

Siaran Pers

Serangan Air Keras Dibalas Impunitas, Terdakwa Dihukum Ringan, 16+ OTK Masih Bebas

Sep 8, 2026 by admin editor 0 Comments , , , ,

Jakarta, 7 September 2026 – Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengecam putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Dilmilti II Jakarta) yang meringankan hukuman empat orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus. Putusan Dilmilti II Jakarta Nomor: 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 tertanggal 20 Agustus 2026 justru memberikan keringanan kepada pelaku, tidak menghadirkan keadilan bagi korban, memperkuat praktik impunitas, dan memberi kesan bahwa anggota militer memperoleh perlakuan eksklusif di hadapan hukum.

Putusan ini juga menutup persoalan yang lebih besar utamanya berkaitan dengan temuan TAUD tentang lebih dari 16 orang yang diduga terlibat dalam rangkaian serangan terhadap Andrie Yunus dan belum diproses secara hukum. Sejak awal, TAUD telah menyerahkan bukti dan mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang tidak hanya menjalankan serangan, tetapi juga diduga memerintahkan, merencanakan, mendanai, atau berada di balik serangan tersebut.

Sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jakarta Selatan) Nomor 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, seharusnya Negara tidak berhenti pada penghukuman terhadap empat pelaku dan memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban, termasuk mereka yang memberikan perintah dan menjadi aktor intelektual. Kegagalan untuk mengungkap dan mempertanggungjawabkan aktor-aktor tersebut bukan sekadar kegagalan investigasi, tetapi berpotensi menjadi bentuk pembiaran terhadap kejahatan. Jika Negara tidak berhasil mengungkap para pelaku maka dengan demikian Negara turut terlibat dalam kejahatan ini.

Atas situasi tersebut, TAUD menilai:

Pertama, putusan banding memperlihatkan pola pemidanaan berpihak pada para pelaku dan mengabaikan hak korban. Sedari awal, peradilan militer telah ditolak dengan tegas oleh Andrie Yunus sebagai korban. Namun, Dilmilti II Jakarta justru meringankan hukuman Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 6 (enam) bulan serta membatalkan pidana tambahan pemecatan. Pertimbangan bahwa keduanya masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI dengan alasan pemidanaan tidak semata-mata bersifat retributif, hasil pemeriksaan psikologi, masih dapat dibina secara internal, bukan residivis, mengakui perbuatan, memiliki keluarga, serta ketidakhadiran korban dalam persidangan tingkat pertama, justru mengabaikan beratnya kejahatan dan dampak yang ditanggung Andrie Yunus.

Status para pelaku sebagai prajurit TNI, terlebih mereka berasal dari Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, semestinya justru menjadi keadaan yang memberatkan. Para pelaku memiliki posisi dan kapasitas khusus yang seharusnya menuntut standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi, bukan menjadi dasar untuk mempertahankan mereka sebagai prajurit setelah melakukan tindak pidana serius terhadap warga sipil.

Lebih mengkhawatirkan, pertimbangan majelis mengenai ketidakhadiran dan kondisi medis Andrie justru menunjukkan kecenderungan victim blaming, karena korban seolah ditempatkan sebagai pihak yang turut dipersoalkan dalam menentukan keringanan hukuman bagi pelaku. Ketidakhadiran korban dalam persidangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi pertanggungjawaban pelaku, terlebih ketika ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan korban akibat serangan yang dialaminya.

Saat persidangan berlangsung, Andrie tengah menjalani perawatan intensif untuk luka bakarnya dan harus membatasi kontak dengan dunia luar guna meminimalkan risiko paparan bakteri. Perawatan tersebut juga bahkan dilakukan secara komprehensif dengan tim medis multidisiplin. Dalam persidangan di Dilmil II-08 Jakarta pada 20 Mei 2026, dokter spesialis mata dr. Faraby Martha telah menerangkan bahwa paparan air keras menyebabkan kerusakan sel punca kornea mata kanan sekitar 40% dan mengakibatkan gangguan penglihatan serius. Kini, mata kanan Andrie hanya mampu menangkap cahaya dan bahkan tidak mampu mengenali huruf dengan ukuran paling besar.

Selama lima bulan terakhir, Andrie telah menjalani tiga kali operasi mata, empat kali operasi bedah plastik, cangkok kulit akibat luka bakar yang mengenai sekitar seperlima tubuh bagian kanannya, dan masih terdapat rangkaian tindakan medis lanjutan hingga kebutuhan untuk segera operasi krusial bagi kornea mata kanannya. Dalam keadaan demikian, menjadikan ketidakhadiran korban sebagai salah satu dasar untuk meringankan hukuman pelaku bukan hanya tidak sensitif terhadap kondisi korban, tetapi juga membalikkan logika pertanggungjawaban pidana.

Kedua, pertimbangan putusan tersebut menunjukkan persoalan serius dalam kemampuan peradilan militer menilai fakta dan menjalankan fungsi kehakiman secara independen. Pertimbangan tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan serius dalam kemampuan majelis menilai fakta medis dan pembuktian berbasis ilmu pengetahuan (scientific evidence). Keterangan para dokter yang disampaikan di persidangan semestinya dinilai sebagai bagian penting dari pembuktian, terlebih ketika berkaitan langsung dengan akibat tindak pidana terhadap korban. Pengabaian terhadap fakta tersebut menunjukkan bahwa peradilan militer masih menghadapi persoalan dalam menerapkan standar pembuktian yang modern dan berbasis ilmu pengetahuan.

Persoalan ini menjadi semakin serius karena hakim militer berada dalam lingkungan yang memiliki struktur, pangkat, dan kultur komando militer, sementara fungsi kekuasaan kehakiman mensyaratkan independensi dan kebebasan dari campur tangan kekuasaan lain. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar ketika peradilan militer memeriksa tindak pidana yang dilakukan prajurit terhadap warga sipil. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung (MA) harus memastikan prinsip one roof system dalam menjalankan kekuasaan kehakiman terhadap badan peradilan di bawahnya dan melakukan reformasi terhadap peradilan militer agar fungsi yudisial tidak bercampur dengan struktur kekuasaan militer di bawah komando Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Ketiga, putusan banding tersebut juga menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan pidana di lingkungan peradilan militer yang semakin memperkuat dugaan adanya praktik impunitas. Majelis menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II masih layak dipertahankan sebagai prajurit karena masih dapat dibina secara internal. Namun, pertimbangan tersebut patut dipertanyakan apabila dibandingkan dengan setidaknya dua putusan lain yang ditemukan TAUD, yakni Putusan Dilmilti II Jakarta Nomor 41-K/PMT.II/BDG/AD/V/2026 tanggal 5 Agustus 2026 dan Nomor 47-K/PMT.II/BDG/AD/V/2026 tanggal 24 Juni 2026.

Dalam kedua perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana pemecatan meskipun hukuman penjaranya lebih ringan dibandingkan hukuman para pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus, masing-masing dalam perkara asusila dan penipuan. Lebih jauh, terdapat hakim yang sama dalam kedua putusan tersebut, yaitu Laksamana Pertama TNI Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., dan Kolonel Chk Masykur, S.T., S.H., M.H.

Perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan standar pemidanaan di peradilan militer. Jika pola seperti ini terus berlangsung, peradilan militer berisiko dipandang bukan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai ruang perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang berasal dari institusi militer.

Inkonsistensi tersebut semakin terlihat apabila dibandingkan dengan setidaknya dua putusan lain yang ditemukan TAUD, yakni Putusan Dilmilti II Jakarta Nomor 41-K/PMT.II/BDG/AD/V/2026 tanggal 5 Agustus 2026 dan Nomor 47-K/PMT.II/BDG/AD/V/2026 tanggal 24 Juni 2026. Dalam kedua perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana pemecatan meskipun hukuman penjaranya lebih ringan dibandingkan yang dijatuhkan kepada pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus, masing-masing dalam perkara asusila dan penipuan. Bahkan, terdapat hakim yang sama dalam kedua putusan tersebut, yakni Laksamana Pertama TNI Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., dan Kolonel Chk Masykur, S.T., S.H., M.H.

Di sisi lain, penggunaan paradigma KUHP Baru untuk mempertahankan status para Terdakwa sebagai prajurit juga tidak dapat diterapkan secara sederhana tanpa mempertimbangkan karakter khusus anggota militer, termasuk pendidikan, kewenangan membawa senjata, disiplin dan struktur komando, serta kapasitas dalam menggunakan kekerasan. Karena itu, perbedaan perlakuan pemidanaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi standar penghukuman di peradilan militer. Kondisi ini pada akhirnya bukan hanya merugikan korban, tetapi juga menempatkan masyarakat dalam bayang-bayang ancaman kekerasan oleh aparat yang seharusnya tunduk pada hukum.

Keempat, persoalan dalam perkara ini tidak berhenti pada putusan, tetapi juga menyangkut dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang terjadi sejak proses persidangan tingkat pertama dan hingga kini belum ditindaklanjuti secara serius.

Dalam persidangan pada 29 April, 6 Mei, dan 7 Mei 2026, TAUD mencatat sejumlah tindakan dan pernyataan Majelis Hakim yang patut diduga melanggar KEPPH, antara lain memegang dan menunjukkan barang bukti berupa botol tumbler tanpa pelindung atau sarung tangan sehingga berpotensi menghilangkan atau mengaburkan jejak, menggunakan kata-kata yang tidak pantas seperti “goblok”, memberikan penjelasan mengenai cara melakukan penyiraman air keras agar pelaku tidak terkena cairan, serta menyayangkan cara para Terdakwa melakukan tindak pidana yang disebut “amatir”. Majelis juga mendesak korban untuk hadir dalam persidangan, termasuk dengan ancaman pemanggilan paksa dan pidana, meskipun Andrie Yunus sejak awal menolak proses peradilan militer dan saat itu berada dalam kondisi medis serta psikologis yang membutuhkan pemulihan dan perawatan intensif.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, pada 18 Mei 2026 TAUD telah mengadukan tiga hakim tingkat pertama Dilmil II-08 Jakarta, yaitu Fredy Ferdian Isnartanto, Irwan Rasri, dan M. Zainal Abidin, kepada Komisi Yudisial, Badan Pengawas MA (Bawas MA), dan Kamar Pengawasan MA. Namun, lebih dari tiga bulan setelah pengaduan disampaikan, belum terdapat tindak lanjut yang transparan dan memadai.

Bawas MA terakhir menyampaikan Tembusan Surat Nomor 3582/BP/PW1.1.1/VII/2026 tertanggal 10 Juli 2026 mengenai permohonan klarifikasi kepada Kepala Dilmil II-08 Jakarta, sementara KY pada 29 Juni 2026 menyatakan telah melakukan analisis dan sebelumnya melakukan pemantauan persidangan hingga perkara selesai. Adapun Kamar Pengawasan MA tidak memberikan tindak lanjut atas pengaduan TAUD.

TAUD bahkan telah meminta informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan pada 27 dan 28 Juli 2026, tetapi tidak memperoleh jawaban. Padahal, Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan MA Nomor 9 Tahun 2016 menjamin hak pelapor untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan laporan, sementara Pasal 64 ayat (1) Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 mengatur batas waktu penanganan laporan dugaan KEPPH paling lama 60 hari sejak diregister hingga diputus dalam sidang pleno.

Kondisi tersebut patut diduga sebagai bentuk maladministrasi dalam penanganan pengaduan, mengingat tidak adanya kepastian mengenai proses verifikasi, pemeriksaan, maupun hasil tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan. Mekanisme pengawasan tidak seharusnya berhenti pada penerimaan laporan atau permintaan klarifikasi, tetapi harus memastikan setiap dugaan pelanggaran etik diperiksa secara serius, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, MA dan KY harus segera memberikan penjelasan mengenai status dan tindak lanjut pengaduan TAUD. Jika dugaan pelanggaran etik yang telah dilaporkan tidak diperiksa secara efektif, maka mekanisme pengawasan justru berisiko membiarkan pelanggaran terhadap prinsip etika, independensi, imparsialitas, dan integritas hakim.

Kelima, penyidikan Polda Metro Jaya mengalami kemandekan dan belum mengungkap keseluruhan rangkaian serangan, sehingga penegakan hukum tidak boleh berhenti pada empat pelaku yang telah diproses di peradilan militer. Hingga saat ini, belum terdapat perkembangan signifikan dalam penanganan Laporan Polisi model A, yang berdasarkan Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan Nomor 62/Pid.Pra/2026/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juni 2026 diperintahkan untuk kembali dilanjutkan penyidikannya, maupun Laporan Polisi model B.

Padahal, sejak awal telah terdapat informasi, temuan, dan petunjuk yang dapat dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan lebih dari 16 orang dalam rangkaian serangan terhadap Andrie Yunus. Karena itu, penyidikan harus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang memerintahkan, merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, atau mendanai serangan, sehingga pertanggungjawaban hukum tidak berhenti pada 4 orang yang telah diproses di peradilan militer.

Dalam perkembangan terakhir, penyidik Polda Metro Jaya menyatakan akan meminta keterangan dari anggota BAIS TNI yang perkaranya telah diproses dalam yurisdiksi peradilan militer. Namun, hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah konkret untuk menjalankan pemeriksaan tersebut maupun mengembangkan informasi yang dapat diperoleh darinya. Padahal, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai operasi percobaan pembunuhan berencana tersebut merupakan langkah penting untuk membuka penyidikan yang lebih mendalam, termasuk mengungkap bagaimana operasi direncanakan, dikoordinasikan, dan dijalankan.

Penyidikan juga harus bergerak melampaui pelaku yang melakukan serangan di lapangan dengan menelusuri mata rantai komando dan pihak-pihak yang memiliki hubungan vertikal, kewenangan, maupun tanggung jawab terhadap anggota yang diduga terlibat. Kepolisian harus mengungkap siapa yang memerintahkan, merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, maupun mendanai operasi tersebut, sebagaimana relevan dengan ketentuan pidana yang menjadi dasar Laporan Polisi model B. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dapat menjangkau seluruh pihak yang terlibat, bukan berhenti pada empat orang yang telah diproses di peradilan militer.

Kemandekan penyidikan semakin terlihat dari tidak adanya tindak lanjut terhadap 86 titik CCTV yang sebelumnya disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya dalam konferensi pers pada 16 Maret 2026. Padahal, pemeriksaan terhadap titik-titik tersebut semestinya dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengidentifikasi dan mengungkap keterlibatan lebih dari 16 orang dalam rangkaian serangan. Kepolisian juga belum menunjukkan langkah yang memadai untuk mengamankan dan memeriksa barang bukti penting, termasuk wadah yang digunakan untuk menampung air keras. Barang bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa, terlebih perintah pemusnahannya sebagaimana ditetapkan dalam putusan tingkat pertama justru dikuatkan dalam putusan banding Dilmilti II Jakarta.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyidikan belum berjalan secara utuh dan progresif. Kepolisian memiliki kewenangan, instrumen penyidikan, dan sumber daya untuk mengembangkan seluruh petunjuk yang tersedia. Karena itu, kegagalan menelusuri pelaku lain, mata rantai komando, serta bukti-bukti penting dalam perkara ini menguatkan dugaan bahwa penegakan hukum masih terhambat oleh kultur impunitas dan belum mampu mengungkap keseluruhan aktor yang bertanggung jawab.

 

Keenam, DPR RI telah gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekerasan yang melibatkan aparat militer. Dalam RDPU dengan Komisi III DPR RI dan Polda Metro Jaya pada 31 Maret 2026, Komisi III tidak memberikan rekomendasi maupun langkah pengawasan lebih lanjut setelah menerima informasi bahwa berkas perkara telah diserahkan kepada Puspom TNI.

Pada 8 April 2026, TAUD juga menyampaikan permohonan audiensi kepada Koordinator Tim Pengawas Intelijen DPR RI serta surat kepada Ketua Komisi I DPR RI untuk mendesak RDPU dengan Mabes TNI dan pihak terkait. Namun, hingga saat ini, tidak satu pun permohonan tersebut memperoleh tanggapan.

Padahal, DPR RI memiliki fungsi pengawasan sebagaimana dimandatkan Pasal 20A UUD NRI 1945. Dalam hal ini, Komisi III seharusnya memastikan proses penegakan hukum tidak berhenti pada empat pelaku yang telah diproses melalui peradilan militer, sementara Komisi I memiliki mandat untuk mengawasi bidang pertahanan dan intelijen. Komisi I semestinya mengoptimalkan Tim Pengawas Intelijen untuk meminta penjelasan mengenai dugaan keterlibatan BAIS TNI, penggunaan kewenangan intelijen, dan kemungkinan mata rantai komando, termasuk dengan memanggil Panglima TNI, Kepala BAIS TNI, Menteri Pertahanan, dan pihak terkait.

Pengawasan tersebut semakin mendesak setelah putusan banding justru meringankan hukuman dan membatalkan pidana pemecatan. DPR RI tidak boleh pasif ketika terdapat dugaan penggunaan kekuatan atau kapasitas intelijen militer terhadap warga sipil. Komisi I dan Komisi III harus memastikan adanya pertanggungjawaban kelembagaan, kontrol sipil yang efektif, serta proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Lebih jauh, DPR RI juga harus mendorong reformasi struktural, termasuk percepatan revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum terhadap warga sipil dapat diproses melalui peradilan umum. Sikap diam dan tidak adanya tindak lanjut atas permohonan TAUD berpotensi menjadi bentuk pembiaran (omission) terhadap dugaan pelanggaran HAM dan praktik impunitas. DPR RI harus memastikan tidak ada institusi negara, termasuk TNI dan intelijen, yang berada di luar jangkauan pengawasan demokratis dan di atas hukum.

Oleh karena itu kami mendesak:

  1. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti secara serius dan transparan pengaduan korban terhadap praktik pelanggaran etik majelis hakim Dilmil II-08 Jakarta sekaligus menonaktifkan ketua Dilmil II-08 Jakarta dan Dilmilti II Jakarta atas dugaan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang mengabaikan prinsip-prinsip etika, independensi, imparsialitas, dan integritas hakim.
  2. Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan rekomendasi Komnas HAM yang meminta dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, mengingat kegagalan proses peradilan militer dalam mengungkap operasi penyiraman air keras dan ringannya vonis terhadap para Terdakwa.
  3. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti Laporan Polisi model A dan model B dengan korban Andrie Yunus. Termasuk mengungkap secara tuntas keterlibatan lebih dari 16 (enam) orang pelaku, sampai kepada mereka yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu, dan mendanai operasi penyiraman air keras kepada Andrie Yunus.
  4. Komnas HAM untuk segera mempercepat proses pembahasan internal dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini dan, apabila berdasarkan hasil penyelidikan terpenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat, menetapkannya sesuai kewenangan hukum yang berlaku serta menindaklanjutinya melalui mekanisme pro justitia.
  5. Mahkamah Konstitusi untuk segera memeriksa dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang TNI, serta memberikan putusan yang menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, termasuk dengan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Andrie Yunus selaku pemohon.
  6. Mereformasi dan membatasi kewenangan peradilan militer dalam perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, khususnya tindak pidana yang korbannya merupakan warga sipil. Peradilan militer tidak semestinya menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya impunitas bagi pelaku tindak pidana umum. Penanganan tindak pidana terhadap warga sipil semestinya berada dalam yurisdiksi peradilan umum, dengan tetap menghormati ketentuan khusus yang berlaku bagi anggota TNI.
  7. Memastikan korban dan warga sipil memperoleh akses terhadap keadilan, perlindungan hukum, serta pemulihan yang efektif, tanpa diskriminasi berdasarkan status, jabatan, maupun institusi pelaku
  8. DPR dan Mahkamah Agung untuk tegas dan terbuka membongkar hambatan one roof system dalam tubuh pengadilan militer sekaligus melakukan reformasi terhadap pengadilan militer.

Jakarta, 7 September 2026

Tim Advokasi Untuk Demokrasi

Afif Abdul Qoyim – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Fadhil Alfathan  – LBH Jakarta

Airlangga Julio – AMAR Law Firm & Public Interest Law Office

Jane Rosalina Rumpia – KontraS

Gema Gita Persada – LBH Pers

Wildan Siregar  – Trend Asia

Hussein Ahmad – Imparsial

Asep Komarudin – Greenpeace Indonesia

Yosua Octavian – LBH Masyarakat

Siaran Pers

Diseminasi Kajian Teologis Pendekatan Pengurangan Dampak Buruk Bagi Penggunan Narkotika Dalam Perspektif Islam & Kristen

Aug 31, 2026 by admin editor 0 Comments , , , , ,

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) berkolaborasi dengan Muslimah Reformis dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mendiseminasikan laporan kajian mengenai pengurangan dampak buruk (harm reduction) dalam perspektif teologis Islam dan Kristen. Kajian teologis ini berangkat dari persoalan pendekatan punitif yang selama ini digunakan negara dalam menangani persoalan narkotika, sehingga mengakibatkan ribuan orang yang menggunakan narkotika berada di penjara, bahkan menimbulkan persoalan akses terhadap keadilan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, pendekatan punitif juga perlahan mengikis pemahaman dan esensi dari pengurangan dampak buruk bagi orang yang menggunakan narkotika. 

Melalui kajian ini, LBHM, Muslimah Reformis, dan PGI menggali bagaimana Islam dan Kristen memandang pendekatan harm reduction serta keterkaitan nilai-nilai dalam kedua ajaran tersebut dengan harm reduction dan HAM. Bapak Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty sebagai Ketua Umum PGI membuka dialog dengan menekankan urgensi melihat persoalan narkotika dari sisi teologis. 

“Kajian ini mempertemukan bahasa teologis dan kesehatan publik yang jarang duduk di satu meja. Sumber daya teologis sangat memadai untuk membicarakan harm reduction karena belas kasih Allah lebih dulu daripada persoalan moral, sehingga penerimaan gereja bukan berarti mengabaikan pertobatan, tetapi sebagai upaya dialog ilmu pengetahuan untuk memahami kehidupan orang yang menggunakan narkotika.” 

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, ketua Muslimah Reformis juga mengamini hal serupa dan mendudukkan Islam dalam melihat harm reduction. Ia menyampaikan: 

“Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka seharusnya melihat orang yang menggunakan narkotika sebagai bagian dari kita. Tugas kita sebagai sesama manusia adalah membantu pulih, kembali ke masyarakat, memberikan kemanfaatan, serta mengurangi dampak buruk di Indonesia dan masyarakat secara luas.” 

Respon narkotika saat ini menimbulkan stigma, marginalisasi, dan eksklusi terhadap orang yang menggunakan narkotika, maka kolaborasi lintas sektor menjadi solusi yang perlu ditilik kembali. Albert Wirya selaku Direktur LBHM mengelaborasi pentingnya membangun jembatan antara kebijakan narkotika dan teologi menjadi salah satu solusi atas kondisi saat ini.

“Upaya membangun dialog tidak bisa dilakukan sendiri karena banyak hal yang berkaitan dengan hukum dan HAM ditentukan oleh aspek-aspek di luar hukum dan HAM. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa mengawinkan harm reduction dan teologis dalam konteks Indonesia yang sangat spesifik. Dialog hari ini  diharapkan bisa menjalar ke ruang-ruang lainnya untuk melanjutkan diskusi dan mengantarkan rahmat ke umatnya yang termarjinalkan.” 

Kegiatan diseminasi dihadiri sebanyak 178 peserta yang hadir secara luring dan daring. Adapun para peserta berasal dari beragam kelompok, mulai dari masyarakat sipil, kelompok keagamaan, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Perspektif Kristen

Sesi pagi dimulai dengan pemaparan hasil penelitian dari perspektif Kristen yang dipandu oleh Lidya Banni dari Biro Litbang PGI. Paparan disampaikan oleh Dr. Alfian Rico dari Kepala Biro Litbang PGI.  

Dalam paparannya, kajian ini menemukan bahwa harm reduction adalah persoalan teologis yang serius dan sebagai praktik teologis-etis yang berakar pada belas kasih Allah dan berorientasi pada pemeliharaan kehidupan. Penggunaan narkotika adalah bagian dari realitas sosial. Implikasinya, gereja tidak dapat mereduksi orang yang menggunakan narkotika sebagai “pelanggar” sebab mereka tetap manusia yang bermartabat yang dikasihi Allah. Gereja dipanggil bukan untuk menghakimi melainkan menghadirkan keadilan yang memulihkan, pendampingan yang membebaskan. Teologis Kristen mengajarkan pendekatan pencegahan dan belas kasih. Belas kasih sebagai kasih Allah yang memelihara, melindungi, dan memulihkan kehidupan serta sebagai karakter gereja. 

Untuk mengelaborasi dan memperkaya diskusi, turut hadir para penanggap dari sisi HAM, pengalaman right holders, serta pemangku kepentingan. Ardhany Suryadarma dari Rumah Cemara menyoroti pentingnya kajian teologis ini: 

“Kajian ini menjadi titik awal yang penting dan nilai-nilai teologis yang sejalan dengan harm reduction harus diterjemahkan dalam praktiknya. Bukan sekedar menyelamatkan atau menjadi sasaran pertobatan, namun mendengar pengalaman dan menempatkan orang yang menggunakan narkotika sebagai subjek.” 

Salah satu momentum yang strategis untuk mengintegrasikan perspektif teologis adalah revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), sebagaimana yang disampaikan oleh Girlie Lipsky Ginting, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR):

“Pemerintah telah menangkap sinyal bahwa tidak tepat mengirimkan orang yang menggunakan narkotika ke penjara. Namun, dalam prosesnya, pemerintah juga belum sepenuhnya memahami proses rehabilitasi yang tidak konstan. Rehabilitasi tidak harus menjadi jawaban, tapi segala intervensi harus berdasarkan assessment dan kebutuhan orang yang menggunakan narkotika.”

Sementara Bapak Mangarerak Baringbing, Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Umat dan Pengembangan Budaya (PUPB) dari Kementerian Agama RI, menawarkan kolaborasi dan siap memfasilitasi dengan program dan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Agama kaitannya dengan harm reduction.  

Catatan penting dari para penanggap terhadap laporan kajian teologis Kristen adalah gereja perlu hati-hati agar tidak memaknai harm reduction sebagai kontrol sosial. Kajian ini juga perlu menyoroti latar belakang seseorang menggunakan narkotika, siapa yang dimanfaatkan, diuntungkan, memiliki akses terhadap rehabilitasi sehingga menemukan solusi berdasar akar masalahnya. 

Perspektif Islam

Pada sesi siang, diskusi dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian dari perspektif Islam yang dipandu oleh Jung Nurshabah Natsir dari Muslimah Reformis. Mila Muzakkar dari Generasi Literat sebagai perwakilan tim penulis bertindak memaparkan hasil kajian.  

“Kajian ini menemukan bahwa perspektif teologis sangat penting dan dibutuhkan karena agama berpengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat Indonesia,” ujarnya. 

Dalam teologis Islam, rahmat menjadi landasan dalam melihat orang yang menggunakan narkotika. Jembatan Islam dan harm reduction tercermin dalam 5 (lima) nilai, yaitu perlindungan jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. Praktik harm reduction dan teologis Islam ditemukan di beberapa negara Islam. Di Malaysia, mengintegrasikan pendekatan medis dan spiritual. Iran menerapkan terapi metadon di penjara dan pusat rehabilitasi serta penyediaan layanan integrasi. Adapun praktik di Indonesia dapat ditemukan di Tasawuf Underground dan Abah Anom di Pesantren Suryalaya. 

Sebagaimana dalam model diskusi di sesi pagi, paparan dari Muslimah Reformis ditanggapi oleh 3 (tiga) penanggap dari sisi hukum, HAM, dan keagamaan. Ahmad Zulfi Aufar, Analis Kebijakan dari Bimas Kementerian Agama RI, menekankan relevansi ajaran Islam dengan harm reduction:

“Ada tahapan penetapan hukum dalam sejarah hukum Islam. Pertama peringatan, kedua peringatan keras, dan ketiga pelarangan. Rasulullah mencontohkan tidak langsung memprovokasi dan melakukan hal-hal buruk.”

Dani Damanik, dari Yayasan Karisma mengingatkan pentingnya menempatkan orang yang menggunakan narkotika sebagai subjek dan mendengar perspektifnya:

“Seberapa banyak dalam diskusi-diskusi yang kita lakukan memposisikan pengguna narkotika dalam posisi strategis bukan sekedar objek. Perspektifnya perlu juga dibalik menjadi bagaimana pengguna NAPZA melihat tokoh agama.”

Ma’ruf Bajammal, pengacara publik di LBHM mengajak peserta diskusi merefleksikan maqasid al syari’ah dengan kebijakan narkotika saat ini:

“Jika harm reduction bagian dari upaya menjaga kehidupan dan mengurangi mudharat, bagaimana konsekuensinya terhadap kehidupan negara. Apakah kebijakan yang dipilih justru menghadirkan mudharat lain yang lebih besar? Maqasid al syari’ah bisa menjadi dasar uji proporsionalitas penggunaan hukum pidana terhadap orang yang menggunakan narkotika saat ini. Teologi rahmah harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang rahmah, hukum yang rahmah, dan penegakan hukum yang rahmah.”

Diseminasi laporan ini memperlihatkan pentingnya untuk menempatkan persoalan narkotika tidak semata-mata melalui pendekatan penghukuman. Ketika hari ini jumlah orang yang menggunakan narkotika yang berada di balik jeruji besi atau berhadapan dengan hukum terus bertambah, pendekatan penghukuman yang selama ini diyakini patut untuk diuji dan diganti dengan pendekatan lain yang terbukti efektif dan humanis. Perspektif teologis menjadi salah satu pijakan untuk mengembangkan respon yang lebih manusiawi terhadap orang yang menggunakan narkotika dalam reformasi kebijakan narkotika di Indonesia.

Dari kegiatan diseminasi yang berlangsung, lahir sejumlah rekomendasi strategis sebagai berikut:

  1. DPR dan Kementerian Hukum sebagai koordinator dalam Panitia Antar-Kementerian (PAK) menguatkan pendekatan kesehatan dan mengintegrasikan pendekatan teologis yang memiliki nilai universal berupa kasih sayang dan rahmah dalam revisi UU Narkotika. 
  2. Kementerian Agama melalui lembaga dan tokoh agama mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif bagi orang yang menggunakan narkotika, di antaranya melalui membaca persoalan narkotika sebagai isu kehidupan, berfokus pada martabat dan keselamatan bukan sebatas moralitas, hukum, dan kepanikan moral, sehingga bisa mengubah narasi sosial dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan penyelamatan.
  3. Kementerian Agama bersama Kementerian Komunikasi dan Digital mengembangkan narasi teologis seputar narkotika, termasuk orang yang menggunakan narkotika dengan cara pandang yang humanis. 
  4. Kementerian Agama bersama Kementerian HAM memperkuat kapasitas dan peran tokoh agama mengenai harm reduction dan teologis yang mengedepankan penghormatan martabat manusia. 

Jakarta, 31 Agustus 2026

Narahubung:

Kimar: +62 852-1524-1116

Siaran Pers

Akuntabilitas Bukan Punitivitas: Ilusi Hukuman Mati Atas Penanggulangan Korupsi

Aug 27, 2026 by admin editor 0 Comments , , , , , ,

Di tengah tekanan ekonomi, sulitnya lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok yang terus naik, terkikisnya ruang hidup masyarakat, kriminalisasi masyarakat adat, penggusuran dan perampasan hak atas tanah, ekspansifnya militer dalam ruang sipil, serta merosotnya iklim kebebasan berekspresi, terlebih saat ini bencana terjadi di beberapa wilayah dan masih belum tuntas penuntasannya namun publik terus disuguhi perkara korupsi yang menyeret mereka yang seharusnya menjaga hukum dan menegakan keadilan, mulai dari hakim, jaksa, polisi, walikota, bupati, PNS hingga wakil rakyat. Kemewahan dan privilese yang menyertai kekuasaan pun semakin terang dipertontonkan, bukan hanya oleh para pejabat, tetapi juga oleh keluarga mereka. Kemarahan publik semakin dalam dan meluas ketika negara kehilangan harga diri karena mereka yang seharusnya menjaga hukum justru menyalahgunakan kekuasaan tanpa rasa malu. Dalam situasi ketika kepercayaan terhadap institusi penegak hukum terus merosot, hukuman mati mudah dianggap sebagai jawaban paling tegas untuk menghadirkan efek jera. Namun, benarkah hukuman mati mampu memutusrantai korupsi?

Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) memahami dan berdiri bersama kemarahan masyarakat terhadap korupsi yang terus menggerus kepercayaan publik. Korupsi, terlebih ketika dilakukan oleh aparat penegak hukum, adalah kejahatan serius yang harus ditindak tegas. Namun, ketegasan tidak boleh disamakan dengan punitivitas, dan pertanggungjawaban tidak boleh direduksi menjadi seberat mungkin hukuman yang dijatuhkan.

Persoalan utama pemberantasan korupsi bukan semata kurang beratnya ancaman pidana, melainkan sejauh mana negara mampu membongkar seluruh jaringan, menelusuri aliran uang, merampas hasil kejahatan, serta memastikan setiap pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban tanpa tebang pilih, bahkan sejauh mana aset hasil korupsi memulihkan keadilan bagi korban. Kita membutuhkan pertanggungjawaban yang paling serius, bukan sekadar hukuman yang paling berat.

Pengalaman JATI dalam memantau penerapan hukuman mati pada perkara narkotika menunjukkan bahwa hukuman ekstrim tidak otomatis memutus jaringan kejahatan. Pidana mati justru kerap menyasar mereka yang berada di lapis bawah, seperti kurir, sementara pengendali, penyandang dana, pelindung, dan pihak yang menikmati keuntungan tetap sulit dijangkau. Kasus Mary Jane Veloso seorang buruh migran asal Filipina yang hampir dieksekusi mati di 2016, beberapa jam sebelum eksekusi dilaksanakan ternyata pelaku utamanya terungkap hingga mengakibatkan eksekusi terhadap Mary Jane ditunda tanpa kepastian hingga akhirnya akhir 2025 dipulangkan ke negaranya. Pengalaman ini menjadi peringatan bahwa menghukum mati seseorang tidak sama dengan membongkar kejahatan dan jaringan yang menopangnya.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa ancaman hukuman paling ekstrim tidak dengan sendirinya menekan korupsi. China masih mempertahankan dan menjatuhkan pidana mati dalam perkara korupsi berat. Pada 2026, pengadilan di China masih menjatuhkan pidana mati, termasuk pidana mati dengan penangguhan, dalam sejumlah perkara suap dan korupsi. Namun, dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025, China memperoleh skor 43 dari 100 dan berada di peringkat 76 dari 182 negara. Vietnam, yang sebelumnya juga mengancam pidana mati untuk tindak pidana penggelapan dan penerimaan suap, memperoleh skor 41 dan berada di peringkat 81. Setelah bertahun-tahun mempertahankan ancaman tersebut, Vietnam kemudian menghapus pidana mati untuk kedua tindak pidana itu melalui perubahan hukum yang berlaku sejak 1 Juli 2025. Sementara di Indonesia, di tengah hukuman mati masih berlaku dan tren hukuman mati terus meningkat, Indeks Persepsi Korupsi 2025 menurut Laporan TII, Indonesia berada di skor 34 dari 100 dan peringkatnya berada di 109 dari 182. Tragisnya berdasarkan laporan Tren Vonis ICW tahun 2019-2023, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi mencapai Rp. 234,8 triliun. Namun, hanya Rp. 32,8 triliun atau sekitar 13,9 persen yang berhasil dirampas kembali ke negara. Berdasarkan kondisi ini menunjukan penerapan hukuman mati alih-alih menurunkan korupsi dan memulihkan aset hasil korupsi dan memberikan keadilan bagi korban, justru kenyataannya tidak memberikan jawaban terhadap penanggulangan korupsi menjadi lebih baik.

Pengalaman ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh seberapa berat negara dapat menghukum, tetapi oleh kepastian penegakan hukum, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta jaminan atas proses hukum yang adil (due process of law). Penegakan hukum harus berlaku tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat penegak hukum, tetapi tetap bebas dari intervensi kekuasaan dan dorongan untuk menentukan hukuman sebelum seluruh fakta diuji di pengadilan. Persoalan utama pemberantasan korupsi saat ini bukanlah terkait kurang beratnya ancaman pidana, melainkan rendahnya kepastian bahwa setiap pelaku akan diproses secara adil dan tanpa tebang pilih. Memperberat ancaman pidana tanpa memperbaiki kualitas penegakan hukum hanya akan menghasilkan ilusi ketegasan, bukan penyelesaian terhadap akar persoalan. China dan Vietnam menunjukkan satu hal yang penting, bahwa keberadaan hukuman mati tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi efektif hanya karena negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman paling ekstrim.

Lebih jauh, hukuman mati dijalankan melalui sistem penegakan hukum yang juga tidak kebal dari korupsi. Kewenangan untuk menentukan hukuman paling ekstrim justru dapat membuka ruang bagi pemerasan, suap, rekayasa perkara, dan penyalahgunaan kekuasaan ketika pengawasan lemah dan situasi kebebasan berekspresi yang turun memberikan pengaruh terhadap peran-peran oversight mechanism yang tidak optimal. Di lain pihak DPR sebagai lembaga pengawas juga terkesan tumpul dalam memperbaiki penanggulangan korupsi. Hal tersebut bisa disebabkan banyak anggota DPR terlibat korupsi dan menjadikan DPR sebagai lembaga yang tidak dipercaya publik. Di sinilah letak kontradiksinya, korupsi tidak dapat diberantas dengan memperbesar kekuasaan koersif dalam sistem yang masih rentan disalahgunakan. Dan menyerahkan pembahasan regulasi tentang pemberantasan korupsi oleh institusi yang korup dan tidak dipercaya publik mengikis akal sehat sejauh mana regulasi tentang perampasan aset akan berpihak pada pemberantasan korupsi yang hakiki. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika sebagian kalangan menilai bahwa isu desakan untuk mengesahkan aturan tentang perampasan aset menjadi alat transaksi politik dibanding memulihkan kerugian negara dan memihak keadilan bagi korban.

Di titik ini menolak hukuman mati bukan berarti menawarkan hukuman ringan. Pelaku korupsi berat tetap dapat dijatuhi pidana , disertai pelacakan dan perampasan aset, penerapan tindak pidana pencucian uang, pemulihan kerugian negara, serta pertanggungjawaban terhadap setiap pihak yang membantu, melindungi, atau menikmati hasil korupsi.

Pembatasan penerapan pidana mati juga sejalan dengan paradigma KUHP Nasional. Pasal 67 menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, sedangkan Pasal 98 menegaskan pidana mati sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Pasal 100 lebih lanjut menyatakan penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun dan pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila memenuhi syarat sikap dan perbuatan terpuji. Pembatasan ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) ICCPR yang membatasi penggunaan pidana mati pada the most serious crimes. Komite HAM PBB melalui General Comment No. 36 menegaskan bahwa kategori tersebut harus ditafsirkan secara ketat sebagai kejahatan dengan tingkat keseriusan ekstrem yang melibatkan pembunuhan yang disengaja, serta secara eksplisit menyatakan bahwa korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya tidak dapat menjadi dasar penjatuhan pidana mati. Prinsip serupa ditegaskan dalam Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty melalui Resolusi ECOSOC 1984/50. Oleh karena itu, menjadikan pidana mati sebagai instrumen pemberantasan korupsi tidak sejalan dengan kecenderungan pembatasan dalam hukum pidana nasional maupun standar HAM internasional. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak seharusnya diukur dari berapa banyak koruptor yang mati, melainkan dari seberapa banyak korupsi yang berhasil dicegah, dibongkar, dan dipulihkan kerugiannya. Ketegasan terhadap korupsi seharusnya diukur dari kemampuan negara memastikan pertanggungjawaban yang menyeluruh, bukan dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan.

Pada sisi lain JIKA hukuman mati diterapkan, lantas apakah akan langsung dieksekusi dan dengan pelaksanaan eksekusi mati akan memulihkan kerugian negara? Jika ditilik dari peraturan perundang-undangan, hukuman mati merupakan puncak dari hukuman dan menegasikan penerapan hukuman selain pidana mati seperti pidana tambahan atau denda. Berdasarkan ketentuan tersebut hukuman mati justru semakin menghambat pemulihan keuangan negara. Bahkan setelah disahkannya KUHP Nasional dan Undang-undang Penyesuaian Pidana, tidak serta merta hukuman mati dilaksanakan dan membuka peluang untuk dikomutasi menjadi non-pidana mati. Bahkan setelah diajukan grasi namun tidak ada eksekusi mati selama 10 (sepuluh) tahun, pidana mati demi hukum diubah menjadi non-pidana mati. Berbagai ketentuan tersebut hukuman mati tidak kompatibel dan sinkron dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) mendesak:

  1. Menghapus hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;
  2. Memastikan penegakan hukum yang akuntabel dan transparan pada semua pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, terutama bagi mereka yang oleh karena jabatan atau hartanya memiliki kekuasaan besar.
  3. Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal pada lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman) untuk mencegah dan mengatasi konflik kepentingan dan korupsi peradilan.
  4. Mendorong reformasi kelembagaan yang sistemik untuk menutup celah bagi praktik-praktik korupsi.
  5. Menjamin kebebasan berekspresi dan menghentikan kriminalisasi terhadap pegiat kebebasan berekspresi.

Jakarta, 26 Agustus 2026

Hormat kami,

Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI)

Narahubung:

  1. Imparsial: 0823-1823-5727
  2. LBHM: 0852-1524-1116
Siaran Pers

Dugaan Kekerasan Seksual oleh Anggota Polisi di Buton Selatan: Akuntabilitas Kepolisian Tidak Boleh Berhenti pada Penetapan Tersangka

Aug 21, 2026 by admin editor 0 Comments , , ,

Dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama seorang anggota kepolisian yang bertugas sebagai Kepala Unit (Kanit) Provos Polsek Lapandewa di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, yakni Aipda S, menimbulkan kembali kekhawatiran publik mengenai akuntabilitas dan pengawasan internal terhadap anggota kepolisian yang selama ini berjalan. Perkara ini harus menjadi perhatian serius lantaran terduga pelaku merupakan anggota kepolisian yang justru memiliki fungsi dalam penegakan disiplin dan pengawasan internal terhadap anggota Polri.

Berdasarkan pemberitaan beberapa media, Aipda S dilaporkan atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan pemilik warung di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Setelah menangkap terduga pelaku, Polres Buton kemudian meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan, dan menetapkan Aipda S sebagai tersangka. Penanganan perkara juga disebut dilakukan melalui jalur pidana dan mekanisme etik kepolisian.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) memandang bahwa penetapan tersangka terhadap Aipda S ini di satu sisi merupakan langkah penting dalam memastikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian tetap diproses melalui mekanisme hukum. Namun demikian, proses tersebut harus dilanjutkan secara transparan, akuntabel, serta dengan memastikan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban.

Perkara ini juga tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan tindakan individu seorang anggota kepolisian semata. Ketika dugaan kekerasan seksual dilakukan oleh anggota yang memiliki fungsi penegakan disiplin dan pengawasan internal di kepolisian, perkara tersebut sekaligus perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme pencegahan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang selama ini berlaku di dalam institusi kepolisian.

Atas dasar itu, LBHM menyampaikan lima (5) catatan kritis terkait kasus ini sebagai berikut.

Pertama, proses hukum terhadap Aipda S harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dugaan kekerasan seksual merupakan perkara yang berdampak serius terhadap kehidupan korban dan keluarga korban serta memiliki kaitan dengan kepentingan publik yang tinggi, terutama ketika terduga pelakunya merupakan anggota kepolisian. Penetapan tersangka tidak boleh menjadi akhir dari proses akuntabilitas. Kepolisian harus memastikan seluruh tahapan penanganan perkara yang dilakukan berjalan secara profesional, berdasarkan alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara juga penting disampaikan kepada publik untuk memastikan bahwa tidak ada perlakuan khusus (impunitas) terhadap anggota kepolisian yang sedang berhadapan dengan hukum. Pada saat yang sama, keterbukaan tersebut harus tetap menjunjung hak dan privasi serta tidak membuka informasi yang tidak relevan, yang dapat mengidentifikasi atau semakin merugikan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kedua, status sebagai anggota kepolisian tidak boleh memberikan perlakuan istimewa dalam proses hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Status sebagai anggota Polri, termasuk anggota yang memiliki jabatan dalam fungsi Provos, tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh “perlakuan berbeda” dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus diterapkan secara nyata. Jika terdapat bukti yang cukup mengenai tindak pidana, maka proses hukumnya harus berjalan sebagaimana mestinya tanpa mempertimbangkan pangkat, jabatan, maupun kedudukan pelaku di dalam institusi kepolisian.

Di saat yang bersamaan, LBHM juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan hak atas peradilan yang adil (fair trial). Akuntabilitas terhadap anggota kepolisian harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak setiap orang dalam proses hukum.

Ketiga, perlindungan dan pemulihan korban serta keluarga korban harus menjadi bagian utama dari penanganan perkara. Dalam perkara kekerasan seksual, proses hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan korban dan keluarga korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak (lihat Pasal 66 dan 71 UU TPKS) .

Kepolisian perlu memastikan korban dan keluarga korban tidak mengalami intimidasi, tekanan, reviktimisasi, maupun bentuk kekerasan lanjutan selama proses hukum berlangsung. Identitas dan informasi pribadi korban dan keluarga korban juga harus dijaga untuk mencegah korban kembali mengalami kerugian akibat pemberitaan maupun proses pemeriksaan perkara. Penanganan perkara kekerasan seksual harus menempatkan keselamatan, keamanan, dan kebutuhan, serta pemulihan korban dan keluarga korban sebagai bagian yang penting dari proses penegakan hukum.

Keempat, mekanisme pidana dan mekanisme etik harus berjalan secara paralel dan independen. Dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota Polri tidak secara otomatis menghapus kewajiban institusi untuk memproses dugaan pelanggaran etik. Sebaliknya, proses etik juga tidak boleh menggantikan atau menghambat proses pidana.

Dalam kasus Aipda S ini, proses pidana diperlukan untuk memastikan dugaan tindak pidana diperiksa melalui sistem peradilan pidana, sementara mekanisme etik diperlukan untuk menilai kepatutan perilaku yang bersangkutan sebagai anggota Polri. Pemberitaan mengenai perkara ini menyebut bahwa kedua mekanisme tersebut telah berjalan. Kedua proses tersebut harus dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest). Terlebih, Aipda S diketahui bertugas dalam fungsi Provos yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan disiplin dan pengawasan internal anggota kepolisian.

Kelima, kasus ini harus menjadi momentum penting untuk mengevaluasi secara serius terkait sistem pengawasan di internal kepolisian. Keterlibatan anggota kepolisian dalam dugaan kekerasan seksual ini sejatinya menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perilaku anggota tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme disiplin setelah suatu perkara terjadi. Institusi kepolisian perlu memastikan adanya mekanisme pencegahan, pengawasan, serta penanganan pengaduan yang efektif terhadap setiap bentuk kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang dilakukan oleh anggotanya.

Terlebih, ketika terduga pelaku merupakan anggota yang bertugas dalam fungsi Provos, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan internal telah mampu mencegah penyalahgunaan posisi dan memastikan tindakan anggota kepolisian sesuai dengan kewajiban profesinya.

Karena itu, penanganan kasus ini seharusnya tidak berhenti pada proses pidana terhadap individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian perlu melakukan evaluasi secara serius terhadap mekanisme pengawasan internal, sistem pertanggungjawaban etik, serta mekanisme perlindungan korban dan keluarga korban dalam perkara yang menyeret nama anggota Polri.

LBHM berpandangan bahwa anggota kepolisian seharusnya menjadi pihak yang menjamin keamanan dan perlindungan masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang diduga melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Ketika dugaan kekerasan seksual melibatkan anggota kepolisian, negara memiliki tanggung jawab “lebih besar” untuk memastikan proses hukum berlangsung secara independen, transparan, dan berorientasi pada perlindungan korban dan keluarga korban.

Penanganan kasus Aipda S juga harus menjadi momentum penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa tidak ada anggota kepolisian yang berada di atas hukum. Akuntabilitas kepolisian tidak cukup dibuktikan melalui penetapan tersangka, tetapi harus diwujudkan melalui proses hukum yang transparan, mekanisme etik yang efektif, perlindungan terhadap korban dan keluarga korban, serta pembenahan sistem pengawasan di internal kepolisian agar kasus serupa tidak kembali terjadi lagi di kemudian hari.

Jakarta, 21 Agustus 2026

Narahubung:

Staf Komunikasi dan Kampanye LBHM, Aan Afriangga, +62 852-1524-1116

Siaran Pers

Kasat Narkoba Jadi Tersangka Kasus Narkotika: Pembalikan Peran yang Terjadi Karena Lemahnya Akuntabilitas Kepolisian

Aug 4, 2026 by admin editor 0 Comments , , , ,

Dugaan keterlibatan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Tangerang Selatan, Ajun Komisaris Pardiman, dalam perkara tindak pidana narkotika, kembali menimbulkan kekhawatiran publik terhadap integritas aparat penegak hukum ketika menjalankan tugas penanganan kasus narkotika. Perkara ini mendapatkan perhatian luas lantaran menyeret beberapa aparat yang selama ini diberi kewenangan untuk menangani narkotika.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) memandang bahwa proses penegakan hukum kasus keterlibatan Kasat Narkoba Polres Tangsel haruslah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan hak atas peradilan yang adil (fair trial) tetap harus dijamin selama proses hukum berlangsung.

Yang juga tidak kalah penting, kasus ini tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan individual semata, melainkan momentum krusial untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan internal maupun eksternal di tubuh kepolisian. Oleh karena itu, LBHM menyampaikan lima (5) catatan kritis atas kasus ini sebagai berikut.

Pertama, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam tindak pidana narkotika merupakan perkara yang memiliki tingkat kepentingan publik tinggi karena menyangkut integritas institusi penegak hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan. Keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa proses hukum benar-benar berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi tersebut sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas negara dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Kedua, prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus ditegakkan tanpa pengecualian. Status sebagai aparat penegak hukum tidak boleh menjadi dasar untuk memperoleh perlakuan istimewa ataupun menghambat proses penegakan hukum. Sebaliknya, aparat yang diduga melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang sama, sebagaimana berlaku bagi setiap warga negara (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). Pada saat yang sama, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan hak atas peradilan yang adil (fair trial) tetap harus dijamin. Penegakan hukum yang berintegritas mensyaratkan adanya keseimbangan antara penegakan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang tanpa diskriminasi.

Ketiga, penanganan perkara ini harus diarahkan untuk mengungkap kemungkinan adanya persoalan yang lebih sistemik. Pengungkapan kasus ini harus mampu menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, keterlibatan pihak lain, dan sifat terorganisir dari perkara ini. Mengingat adanya dugaan keterlibatan Kasat Narkoba, sangat mungkin kasus ini sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama dan melibatkan lebih banyak lagi aparat dari yang sudah diidentifikasikan.

Keempat, mekanisme peradilan pidana dan mekanisme etik harus sama-sama berjalan. Dalam menghadapi kasus ini, kepolisian punya dua tugas, yakni menjalankan mekanisme peradilan pidana dan mekanisme peradilan etik. Peradilan pidana menjadi penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada siapapun, termasuk anggota polisi aktif, yang berada di atas hukum. Sementara itu, peradilan etik juga penting untuk memastikan individu yang bermasalah tidak lagi menjadi bagian dari institusi kepolisian. Dua proses ini harus berjalan secara akuntabel dan transparan.

Kelima, penanganan kasus narkotika tidak dapat dilepaskan dari reformasi tata kelola institusi penegak hukum. Kasus dugaan keterlibatan dalam perkara narkotika yang dilakukan Kasat Narkoba ini bukanlah yang pertama. Kita ingat terdapat beberapa kasus serupa seperti dugaan kerja sama mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Barat, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Deky Jonathan Sasiang, dengan salah satu bandar sabu di Kalimantan Timur. Juga, kasus dugaan setoran rutin dari bandar narkoba kepada mantan Kapolres Bima Kota, Ajun Komisaris Besar (AKB) Didik Putra Kuncoro, melalui mantan Kepala Satuan Narkoba Polres Bima Kota, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Malaungi.

Berulangnya perkara yang melibatkan aparat penegak hukum ini menunjukkan bahwa tantangan penanganan kasus narkotika tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada terlampau besarnya kewenangan kepolisian dan ketiadaan mekanisme pengawasan eksternal yang efektif. Tanpa evaluasi dan pembenahan terhadap aspek-aspek tersebut, kasus serupa berpotensi terus berulang dan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Oleh karena itu, LBHM berpandangan bahwa perkara berbaliknya peran anggota kepolisian—dari yang sebelumnya penegak hukum narkotika menjadi pemain kasus narkotika—harus dimanfaatkan sebagai momentum krusial untuk memperkuat sistem pengawasan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan setiap dugaan pelanggaran oleh aparat ditangani secara transparan dan akuntabel.

Jakarta, 4 Agustus 2026

Narahubung: 

Direktur LBHM, Albert Wirya, +62 852-1524-1116

Siaran Pers

Indonesia Menjadi Negara Abolisionis De Facto: Momentum untuk Memperbaiki Situasi Hukuman Mati

Jul 29, 2026 by admin editor 0 Comments , , , , , ,

Tanggal 29 Juli ini akan menandai tahun ke-10 Indonesia tidak melakukan eksekusi terhadap narapidana yang telah divonis pidana mati. Eksekusi terakhir dilakukan pada tanggal 29 Juli 2016 di Nusakambangan terhadap empat terpidana narkotika. Berdasarkan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketiadaan eksekusi selama sepuluh tahun ini akan membuat Indonesia yang sebelumnya negara retensionis menjadi negara abolisionis de facto (ADF). Negara ADF adalah negara yang masih memiliki aturan hukuman mati tetapi tidak melakukan eksekusi selama lebih dari sepuluh tahun atau telah membuat komitmen internasional untuk menerapkan moratorium.

Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI), yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan individu yang berkomitmen untuk menghapuskan hukuman mati, melihat perubahan status Indonesia ini sebagai salah satu prestasi bagi penghormatan, pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Perubahan status Indonesia dari negara retensionis ke negara ADF mengikuti tren banyak negara di dunia yang meninggalkan pidana mati, dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari 42 negara ADF lainnya di seluruh dunia. 

Namun, di tengah perubahan status ini, JATI mencatat masih adanya persoalan-persoalan mendasar di isu hukuman mati. Persoalan-persoalan ini perlu untuk dibenahi untuk memastikan bahwa identitas Indonesia sebagai negara ADF bukan hanya label kosong tetapi juga menjadi penanda komitmen yang sungguh-sungguh untuk, pada akhirnya, menghapus hukuman mati di Indonesia.

Ada empat permasalahan yang kami rangkum. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum melegalisasi aturan komutasi bagi terpidana mati. Sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap pidana mati datang dengan masa percobaan 10 tahun. Setelah terpidana menjalani masa percobaan tersebut, mereka berhak untuk mengajukan komutasi sehingga pidana mereka diubah menjadi seumur hidup.

Sekalipun KUHP sudah memberikan dua tahun masa transisi sebelum KUHP berjalan pada 2 Januari 2026, pemerintah belum mampu memfinalisasi aturan komutasi. Tanpa aturan komutasi yang jelas dan transparan, reformasi pidana mati dalam KUHP akan kehilangan makna karena para terpidana mati tetap berada di ambang batas eksekusi dan masa penghukuman yang tidak berujung

Ketiadaan aturan tentang komutasi ini juga membuat kebingungan di lapangan. Lebih dari 100 terpidana mati yang sudah menjalani masa hukuman selama lebih dari sepuluh tahun masih harus menunggu kepastian untuk mengajukan komutasi. Sementara itu, petugas di sejumlah lembaga pemasyarakatan telah berkoordinasi dengan terpidana mati, keluarga, atau perwakilan konsulernya untuk mempersiapkan komutasi, meskipun aturan pelaksananya belum ditetapkan.  Situasi ini akan memperburuk kondisi psikologis terpidana mati, di mana fenomena deret tunggu tidak sepenuhnya tereliminasi, tetapi bertransformasi menjadi bentuk penantian komutasi yang tidak pasti. 

Kedua, sebagian aparat penegak hukum masih mengandalkan hukuman mati dalam menindak berbagai perkara. Penggunaan pidana mati tidak sesuai dengan ruh Pasal 67 dan Pasal 98 KUHP yang telah memosisikan pidana mati sebagai pidana alternatif yang hanya bisa dijatuhkan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas. Putusan hakim haruslah menggunakan standar kehati-hatian dan pembuktian yang tinggi sebelum memutus pidana mati, serta mempertimbangkan hak asasi manusia yang paling fundamental yakni hak untuk hidup.

Bahkan berdasarkan berbagai data masyarakat sipil, putusan mati terus meningkat setiap tahunnya. Data Harm Reduction Internasional misalnya menyebutkan jumlah putusan pidana mati dalam kasus narkotika tahun 2025 di Indonesia mencapai rekor sebesar 143 putusan. Akibat dari peningkatan jumlah vonis ini, lebih dari 600 orang sekarang berada di deret tunggu.

Pidana mati juga menempatkan penyandang disabilitas mental dan intelektual pada risiko ketidakadilan yang lebih besar. Hambatan dalam memahami proses hukum, berkomunikasi, dan memberikan keterangan kerap membuat kebutuhan mereka tidak teridentifikasi, bahkan disalahartikan sebagai sikap tidak kooperatif atau tidak menunjukkan penyesalan. Risiko ini semakin besar ketika aparat tidak menyediakan penilaian personal, pendampingan, komunikasi yang aksesibel, bantuan hukum yang berkualitas, dan layanan kesehatan mental yang berkelanjutan. Karena itu, pidana mati seharusnya tidak boleh dikenakan kepada penyandang disabilitas mental dan intelektual apalagi yang selama ini tidak mendapatkan identifikasi dan akomodasi yang layak. 

Data-data ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum sungguh-sungguh memahami problematiknya pidana mati sehingga menggunakannya secara serampangan. Salah satu kasus yang paling menonjol terjadi di Maret tahun ini di mana seorang anak buah kapal bernama Fandi mendapatkan tuntutan pidana mati karena diduga terlibat menyelundupkan dua ton narkotika meskipun ia baru tiga hari bekerja di kapal tersebut dan tidak memiliki kuasa untuk menentukan isi muatan kapal. 

Ketiga, di Indonesia, hukuman mati masih berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk dalam kejahatan paling serius. Pasal 6 Kovenan Interasional Hak Sipil dan Politik yang sudah Indonesia ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mendesak negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk hanya menerapkan pidana ini terhadap kejahatan yang paling serius. Kejahatan yang paling serius diartikan sebagai kejahatan yang menunjukkan tingkat keseriusan ekstrem dan mengandung unsur penghilangan nyawa yang terencana. 

Sementara di Indonesia, hukuman mati paling banyak dijatuhkan kepada terpidana kasus narkotika. Menurut data terakhir, sebanyak 69% dari total terpidana mati adalah terpidana kasus narkotika. Padahal Konvensi Hak Sipol sudah menyatakan bahwa kasus narkotika tidak termasuk  dalam kejahatan paling serius sehingga penjatuhan hukuman mati terhadapnya tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang bisa dijustifikasi. 

Di mayoritas kasus narkotika yang mendapatkan hukuman mati, terpidana nyatanya hanyalah kurir yang seringkali tidak mengetahui asal muasal dari narkotika yang mereka bawa dan tidak mengendalikan peredaran gelap. Dalam banyak kasus kurir yang melibatkan perempuan, ada unsur pemaksaan, kekerasan, dan hubungan relasi kekuasaan yang menyebabkan mereka menjadi kurir. Kasus terpidana mati Mary Jane Veloso yang sudah dipindahkan kembali ke Filipina menunjukkan kemungkinan terpidana mati menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Di tengah masifnya penggunaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika, tidak ada bukti bahwa perdagangan gelap narkotika berhasil ditekan. Sebaliknya, jaringan peredaran gelap terus berkembang, semakin terorganisir, dan adaptif terhadap berbagai strategi penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak menghasilkan efek pencegahan (deterrent effect) yang efektif. Dalam banyak perkara, eksekusi terhadap pelaku justru menghentikan alur pengungkapan perkara yang seharusnya bisa dilanjutkan untuk mengungkap aktor intelektual (mastermind), pengendali jaringan, maupun pihak-pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar dari perdagangan gelap narkotika.

Keempat, Pemerintah Indonesia masih gagal mencegah warga negara Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan hukuman mati. Per April 2025, masih ada 157 WNI (termasuk pekerja migran) yang terancam hukuman mati di luar negeri. Sekitar 90% besar berada di Malaysia, dan sisanya berada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab. 

Banyak di antara mereka yang menjadi terpidana mati adalah buruh migran, yang harus mengadu nasib ke luar negeri untuk bertahan hidup. Kondisi mereka sebagai buruh migran yang jauh dari keluarga dan buta hukum meningkatkan risiko mereka dijatuhi hukuman mati dan akhirnya dieksekusi.

Eksekusi mati yang dilakukan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tuti Tursilawati di Arab Saudi pada tahun 2018 menunjukkan bagaimana Indonesia bukan hanya harus fokus pada upaya revisi aturan hukuman mati di dalam negeri, tetapi juga menunjukkan sikap untuk mengupayakan penghapusan hukuman mati di tingkat internasional. Dalam Sidang Umum PBB pada tahun 2024, Indonesia memilih abstain untuk resolusi yang mendorong moratorium pidana mati, suatu sikap yang mengkhianati upaya untuk membebaskan WNI/PMI yang terancam nyawanya di luar negeri. 

Berdasarkan situasi tersebut, JATI menyatakan bahwa berubahnya status Indonesia ke negara ADF perlu untuk menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk melihat kembali situasi hukuman mati di Indonesia dan memperbaiki sistem hukum agar mampu melindungi hak paling fundamental, yakni hak untuk hidup. Melihat permasalahan-permasalahan di atas, JATI mendesak:

  1. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum, segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang komutasi yang mampu menjadi acuan bagi terpidana mati mendapatkan kesempatan pengubahan hukuman.
  2. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, memastikan bahwa proses komutasi yang dilakukan berjalan secara transparan, aksesibel, dan akuntabel sehingga terpidana mati betul-betul mendapatkan keadilan untuk mengubah hukumannya.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat untuk memastikan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lagi memasukkan hukuman mati atas tindak pidana narkotika melainkan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan kasus narkotika.
  4. Aparat penegak hukum untuk mengevaluasi penerapan hukuman mati dan menghindari penggunaan pidana mati dalam kasus-kasus apapun, terutama kasus-kasus yang melibatkan individu rentan, seperti orang miskin, perempuan, buruh migran, warga negara asing, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan.
  5. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berupaya menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati di luar dan mencegah WNI untuk mendapatkan hukuman mati di luar dengan cara menyediakan bantuan hukum yang berkualitas, layanan konsuler yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan pemberian informasi yang transparan bagi keluarga di tanah air.  
  6. Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu memastikan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia harus berlanjut agar status negara ADF tidaklah menjadi titik akhir, melainkan sebagai titik awal untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara yang menghapus secara total hukuman mati. 

Jakarta, 29 Juli 2026

Jaringan Anti Hukuman Mati (JATI)

Terdiri dari organisasi:

  1. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat; contact@lbhmasyarakat.org
  2. Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (SPINN); womxnsvoice@gmail.com 
  3. IMPARSIAL; office@imparsial.org
  4. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); office@elsam.or.id
  5. MadCollective; madnotshame@pm.me
  6. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI); kabarbumipusat@gmail.com
  7. AKSI Keadilan Indonesia (AKSI); aksireset@gmail.com
  8. Forum Akar Rumput Indonesia (FARI); forumakarakarrumputindonesia@gmail.com
  9. LBH Perempuan dan Anak RI; wiandanitias@gmail.com
  10. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS); kontras_98@kontras.org
  11. Komunitas Sant’Egidio; info@santegidio.org
  12. Perhimpunan Jiwa Sehat; perhimpunan.jiwa.sehat@gmail.com / pjs-imha@pjs-imha.or.id
  13. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI); seknas@pbhi.or.id
  14. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR); info@icjr.or.id 
Siaran Pers

Mengadili Tanpa Menghukum Mati: Lima Catatan Kritis LBHM atas Desakan Pidana Mati terhadap Eks Jampidsus

Jul 21, 2026 by admin editor 0 Comments , , , ,

Santernya aroma dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, telah memicu perdebatan dari berbagai kalangan sekaligus memantik kemarahan publik. Di tengah berkembangnya proses hukum kasus tersebut, sejumlah wakil rakyat, di antaranya Ketua Kelompok Fraksi PDI-P, Komisi III DPR RI, Falah Amru, dan Ketua Kelompok Fraksi PAN, Komisi III DPR RI, Endang Agustina, turut mendorong agar yang bersangkutan dijatuhi pidana mati apabila terbukti bersalah. 

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) memandang bahwa tindak pidana korupsi, terlebih yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, merupakan kejahatan serius yang harus ditangani secara tegas. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti secara sah dan melawan hukum menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Namun demikian, ketegasan negara dalam memberantas korupsi tidak boleh diterjemahkan sebagai pembenaran untuk menjatuhkan pidana mati.

Alih-alih memperkuat agenda pemberantasan korupsi, desakan untuk menjatuhi pidana mati kepada terduga pelaku justru berisiko mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara memastikan sistem penegakan hukum bekerja secara efektif, akuntabel, dan mampu mencegah penyalahgunaan wewenang di masa mendatang. Oleh karena itu, LBHM menyampaikan lima (5) catatan kritis atas kasus ini sebagai berikut.

Pertama, proses hukum harus berjalan secara independen, adil, dan bebas dari impunitas. Kasus ini harus diusut secara tuntas dan menyeluruh tanpa “tebang pilih”. Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup dan pengadilan menyatakan terduga pelaku bersalah, maka pelaku harus dijatuhi pidana yang proporsional. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) juga harus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang diduga menyalahgunakan kewenangannya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana warga negara lainnya.

Namun demikian, penghormatan terhadap proses hukum yang adil (due process of law) harus tetap menjadi fondasi negara hukum. Proses hukum tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik (intervensi dari penguasa) maupun desakan publik untuk menjatuhkan hukuman tertentu sebelum seluruh fakta yang dihadirkan diuji secara adil dan sah di pengadilan.

Kedua, korupsi memang kejahatan serius, tetapi keseriusan suatu kejahatan tidak otomatis membenarkan pidana mati. Desakan dari masyarakat yang begitu hebat agar pelaku korupsi dijatuhi hukuman mati memang punya dasar hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membuka ruang penjatuhan hukuman tersebut. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa, “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” 

Namun, frasa “dapat dijatuhkan” memperlihatkan bahwa pidana mati bukanlah hukuman yang secara otomatis bisa dijatuhkan kepada setiap pelaku korupsi, melainkan pilihan yang hanya dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu. Yang dimaksud “keadaan tertentu” telah dijelaskan secara limitatif dalam bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (2), yakni “ketika korupsi dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, ketika terjadi bencana alam nasional, pada saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter, atau dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana korupsi”. 

Ini berarti, hukum positif Indonesia tidak menempatkan pidana mati sebagai sanksi umum bagi seluruh perkara korupsi, melainkan sebagai bentuk pemberatan yang hanya berlaku dalam keadaan luar biasa sebagaimana ditentukan undang-undang. Hal ini diperjelas dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif.

Ketiga, pidana mati tidak terbukti efektif sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, pada tahun 2021 pernah mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan hukuman lainnya. Banyak fakta telah menunjukkan, bahwa negara-negara yang secara konsisten memperoleh skor tinggi dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 seperti Denmark, Finlandia, dan Singapura, justru tidak menjadikan pidana mati sebagai instrumen utama untuk menindak tindak pidana korupsi. 

Tingkat korupsi lebih dipengaruhi oleh kepastian penegakan hukum, transparansi pemerintahan, efektivitas pengawasan, serta rendahnya peluang penyalahgunaan kewenangan. Dengan kata lain, persoalan utama pemberantasan korupsi bukanlah kurang beratnya ancaman pidana, melainkan rendahnya kepastian bahwa setiap pelaku akan diproses secara “adil dan tanpa tebang pilih”. Memperberat ancaman pidana tanpa memperbaiki kualitas penegakan hukum hanya akan menghasilkan ilusi ketegasan, bukan penyelesaian terhadap akar persoalan.

Keempat, desakan pidana mati tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Lewat pemberlakuan KUHP Baru, Indonesia justru mengubah paradigma penerapan pidana mati. Lewat Pasal 98, pidana mati ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), yang bersifat khusus dengan penerapan yang sangat terbatas. Apalagi KUHP Baru juga mengatur kemungkinan untuk komutasi yang memperjelas kehendak pembentuk undang-undang untuk semakin membatasi penggunaan pidana mati, sekaligus membuka ruang bagi evaluasi terhadap pelaksanaan pidana tersebut.

Karena itu, menjadikan pidana mati sebagai respons utama setiap kali muncul perkara yang menimbulkan kemarahan publik justru bertentangan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan pidana mati sebagai upaya yang sangat luar biasa dan tidak boleh digunakan secara serampangan, apalagi sewenang-wenang.

Kelima, pemberantasan korupsi harus diarahkan pada pembongkaran sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus terjadi. Kasus yang diduga menyeret pejabat tinggi instansi penegak hukum semestinya menjadi momentum krusial bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi tata kelola kelembagaan, memperkuat sistem pengawasan internal maupun eksternal, meningkatkan transparansi penanganan perkara, serta memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Tanpa reformasi kelembagaan, penjatuhan pidana mati terhadap terduga pelaku tidak akan serta-merta bisa menghentikan praktik korupsi yang sudah bersifat sistemik. Fokus yang semata-mata diarahkan pada beratnya hukuman justru berpotensi mengabaikan pembenahan terhadap akar persoalan.

Korupsi memang berdampak luas terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, maupun pembangunan, justru diselewengkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Saat korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum, dampaknya semakin besar karena turut merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang seharusnya menegakkan keadilan.

Karena itu, LBHM memahami kemarahan publik atas dugaan korupsi tersebut. Akan tetapi, kemarahan publik tidak boleh menjadi dasar dalam menentukan jenis pidana. Negara hukum menuntut agar pemidanaan didasarkan pada prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan pada dorongan untuk menjatuhkan hukuman yang paling berat.

Jakarta, 21 Juli 2026

Narahubung: 

Direktur LBHM, Albert Wirya +62 852-1524-1116

Siaran Pers

Menagih Janji Pembahasan Revisi UU Narkotika: Dari Penghukuman Menuju Kesehatan, HAM, dan Ilmu Pengetahuan

Jun 26, 2026 by admin editor 0 Comments , , , ,

Dalam rangka memperingati Hari Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) kembali menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap kebijakan narkotika di Indonesia. Momentum ini seharusnya tidak hanya digunakan untuk mengulang narasi perang terhadap narkotika (war on drugs), tetapi juga menjadi ruang refleksi kritis terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan narkotika yang selama ini lebih mengedepankan pendekatan penghukuman dibandingkan perlindungan hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, dan keadilan sosial.

Hingga saat ini, revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Padahal, berbagai persoalan mendasar dalam kebijakan narkotika terus berlangsung, mulai dari praktik penegakan hukum yang bermasalah, penggunaan hukuman mati, kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pengurangan dampak buruk (harm reduction), hingga belum terbukanya ruang pemanfaatan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan penelitian ilmiah.

Selama lebih dari satu dekade, pendekatan yang menitikberatkan pada penangkapan, pemenjaraan, dan penghukuman terbukti belum mampu menyelesaikan persoalan narkotika secara efektif. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru melahirkan berbagai konsekuensi sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia yang perlu menjadi perhatian serius negara. Oleh karena itu, JRKN memandang bahwa revisi UU Narkotika yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan perubahan paradigma kebijakan narkotika dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih berbasis kesehatan, ilmu pengetahuan, hak asasi manusia, dan kepentingan publik.

Berdasarkan pengalaman pendampingan kasus, hasil penelitian, serta masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan kelompok terdampak, JRKN menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam proses penyusunan revisi UU Narkotika tersebut sebagai berikut.

Pertama, praktik upaya paksa dan pelanggaran HAM dalam penegakan hukum narkotika. Selama ini, pengaturan upaya paksa dalam kebijakan narkotika membuka celah luas bagi praktik penyiksaan dan korupsi di ranah penegakan hukum. Kewenangan penangkapan hingga 3×24 jam yang bahkan masih dapat diperpanjang kerap disalahgunakan untuk memeras individu yang terlibat narkotika, memaksa pengakuan, hingga mencari informasi pengguna lainnya melalui cara-cara kekerasan. Penahanan yang panjang tanpa dukungan kesehatan memadai turut mendorong penghukuman yang tidak manusiawi. Selain itu, berbagai laporan masyarakat sipil menunjukkan maraknya praktik penjebakan (entrapment) dalam penggeledahan dan penyitaan yang kerap dilakukan tanpa izin pengadilan dengan dalih keadaan mendesak, di mana barang bukti secara tiba-tiba muncul di lokasi kejadian demi menjerat tersangka dengan pasal penguasaan narkotika.

Di sisi yang berbeda, pemaksaan tes urine, pengambilan sampel darah, maupun sampel tubuh lainnya yang seharusnya hanya dapat dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan, dalam praktiknya seringkali dipaksakan bahkan dijadikan bukti permulaan bagi aparat. Pemaksaan pengambilan sampel tanpa dasar hukum yang jelas sejatinya merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam draft Revisi UU Narkotika saat ini, masih mempertahankan sejumlah teknik penyidikan khusus seperti pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Namun belum terlihat pengaturan yang kuat mengenai batasan, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila teknik tersebut disalahgunakan. Atas seluruh persoalan tersebut, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU Narkotika guna membenahi permasalahan yang ada dan melakukan pembentukan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap praktik upaya paksa dalam penanganan kasus narkotika.

Kedua, pengaturan hukuman mati untuk kasus narkotika bertentangan dengan tren global dan memiliki risiko pelanggaran HAM lainnya. Indonesia masih mempertahankan pidana mati untuk sejumlah tindak pidana narkotika meskipun tren global menunjukkan semakin banyak negara yang menghapus atau membatasi penggunaannya. Selain tidak terbukti lebih efektif dibanding pidana lain dalam mencegah kejahatan narkotika, hukuman mati juga menimbulkan risiko pelanggaran hak hidup dan tidak dapat diperbaiki apabila terjadi kesalahan peradilan.

Draft revisi UU Narkotika masih mempertahankan pidana mati untuk tindak pidana narkotika tertentu. Padahal arah pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru justru bergerak menuju pembatasan dan penghapusan bertahap pidana mati. Selain itu, berbagai aturan HAM internasional, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyatakan bahwa tindak pidana narkotika tidak termasuk kategori the most serious crimes yang dapat dijatuhi pidana mati.

Ketiga, urgensi pergeseran dari paradigma war on drugs ke pendekatan kesehatan. Selama lebih dari satu dekade, kebijakan narkotika Indonesia didominasi pendekatan penghukuman (war on drugs). Pendekatan ini mengukur keberhasilan dari banyaknya penangkapan, penahanan, dan penghukuman. Namun pendekatan tersebut belum berhasil mengurangi peredaran narkotika secara signifikan. Sebaliknya, kebijakan ini berkontribusi terhadap overkapasitas lapas, tingginya kriminalisasi terhadap pengguna, besarnya biaya penegakan hukum, dan pelanggaran HAM lainnya.

Draft revisi UU Narkotika sebenarnya mulai memperkenalkan asas kesehatan masyarakat, pengurangan dampak buruk (harm reduction), HAM, dan nilai-nilai ilmiah sebagai dasar penyelenggaraan Undang-Undang (UU). Namun semangat tersebut masih perlu diterjemahkan lebih konsisten dalam ketentuan pidana dan penegakan hukumnya.
Keempat, alternatif pemidanaan dan pengarusutamaan kebijakan pengurangan dampak buruk (harm reduction).

Pengurangan dampak buruk atau harm reduction hadir sebagai kebijakan yang berfokus kepada perlindungan hak dan kesehatan pengguna narkotika secara realistis. Dibandingkan pendekatan punitif dan koersif, seperti pemenjaraan dan rehabilitas paksa, harm reduction mengurangi dampak dari penggunaan napza secara perlahan, tanpa memutus akses kepada narkotika secara permanen melalui substitusi zat. Kebijakan ini mendesak untuk untuk merespons kebutuhan pemulihan pengguna narkotika yang beragam dan tren penggunaan napza yang semakin beragam. Temuan KIOS dan PPH UAJ di lapangan menunjukkan semakin banyak orang yang rentan terhadap penggunaan napza. Penggunaan napza stimulan tipe amfetamin dan zat lainnya kini semakin meluas pada masyarakat umum untuk tujuan profesional dan rekreasional.

Dampak dari pergeseran penggunaan ini berdampak pada meningkatnya masalah kesehatan jiwa. Kondisi kesehatan jiwa mempengaruhi seseorang menggunakan napza, dan penggunaan napza memicu berbagai masalah kejiwaan. Temuan lapangan kami menemukan bahwa isu kesehatan jiwa masih tabu untuk dibicarakan di kalangan pengguna napza. Layanan kesehatan jiwa yang komprehensif menjadi kebutuhan untuk mengurangi dampak buruk pengguna napza. Saat ini, beberapa Puskesmas di Jakarta Barat telah bekerja sama dengan petugas lapangan untuk memastikan layanan kesehatan jiwa dapat diakses oleh pengguna napza.

Prinsip utama dari harm reduction adalah pragmatis, humanis, menyesuaikan dengan konteks dan realitas, cost-effective, dan berorientasi pada jangka pendek. Sehingga, harm reduction seharusnya menjadi langkah awal dalam merespons penggunaan napza. Draft revisi UU Narkotika sudah mengakui pendekatan pengurangan dampak buruk sebagai salah satu asas utama. Selain itu, terdapat mekanisme asesmen terpadu yang lebih menekankan kebutuhan kesehatan, dibanding penghukuman. Namun operasionalisasinya masih memerlukan penguatan agar benar-benar menjadi alternatif terhadap proses pidana.

Kelima, pentingnya pemanfaatan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sejumlah zat yang diklasifikasikan sebagai narkotika memiliki potensi manfaat medis apabila digunakan secara terkontrol dan berbasis bukti ilmiah. Namun, kerangka hukum Indonesia masih sangat restriktif sehingga membatasi penelitian dan pemanfaatan medis. Indonesia tidak boleh terus-menerus terjebak dalam ironi birokrasi, di mana para ilmuwan harus mengimpor standar baku zat psikoaktif dengan harga mahal dan prosedur rumit demi penelitian, sementara di sisi lain, kepolisian memusnahkan berton-ton barang bukti narkotika hasil sitaan setiap tahunnya. Revisi UU Narkotika harus membuka mekanisme legal bagi institusi riset dan universitas untuk mengakses zat-zat tersebut secara aman, baik melalui jalur resmi maupun pengalihan barang bukti (utilization of seized materials) yang telah inkrah.

Draft revisi UU Narkotika yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah membuka ruang lebih besar untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penggunaan tertentu dalam pelayanan kesehatan. Meski demikian, penggunaan Narkotika Golongan I masih dibatasi pada kondisi yang sangat sempit dan memerlukan persetujuan Menteri. JRKN menilai pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Keenam, dekriminalisasi pengguna narkotika dan urgensi perubahan pendekatan hukum terhadap pengguna. Salah satu persoalan terbesar dalam kebijakan narkotika Indonesia adalah masih dipidananya pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Untuk memahami urgensi dekriminalisasi, perlu dipertanyakan kembali apakah kriminalisasi terhadap pengguna masih efektif dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana. Setelah diterapkan selama puluhan tahun, pendekatan ini belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mengurangi penggunaan narkotika maupun menyelesaikan berbagai persoalan yang menyertainya. Sebaliknya, kriminalisasi justru berkontribusi pada tingginya jumlah pengguna narkotika yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkotika tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kriminal. Dalam banyak kasus, pengguna narkotika, terutama mereka yang mengalami ketergantungan, lebih tepat dipandang sebagai individu yang membutuhkan layanan kesehatan dan dukungan sosial. Namun, ancaman pidana dan stigma sebagai pelaku kejahatan sering kali menghalangi pengguna untuk mencari pertolongan, mengakses layanan kesehatan, atau mengikuti program rehabilitasi. Akibatnya, pendekatan kriminalisasi tidak hanya gagal menyelesaikan akar persoalan, tetapi juga dapat memperburuk dampak kesehatan dan sosial yang dialami pengguna.

Dalam konteks ini, dekriminalisasi pengguna narkotika menjadi penting sebagai upaya menggeser paradigma kebijakan dari penghukuman menuju kesehatan masyarakat. Dekriminalisasi tidak berarti melegalkan narkotika atau menghapus larangan terhadap penggunaannya, melainkan menghilangkan sanksi pidana terhadap pengguna dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih proporsional, seperti rehabilitasi, konseling, atau intervensi kesehatan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan negara memberikan respons yang lebih sesuai dengan karakter permasalahan yang dihadapi pengguna sekaligus mengalokasikan sumber daya penegakan hukum secara lebih efektif untuk menindak pengedar dan jaringan peredaran gelap narkotika.

Ketujuh, kebijakan narkotika saat ini belum sensitif gender. Kebijakan narkotika selama ini cenderung tidak sensitif gender, padahal dampaknya terhadap perempuan sangat berbeda. Banyak perempuan yang terlibat dalam perkara narkotika berada dalam posisi rentan, seperti kemiskinan, ketergantungan ekonomi, relasi kuasa dengan pasangan, dan eksploitasi terselubung oleh jaringan sindikat peredaran gelap narkotika. Namun sistem hukum saat ini sering memperlakukan mereka sama dengan pelaku utama jaringan.

Sejauh ini belum terlihat pengaturan yang secara khusus dalam revisi UU Narkotika yang mengakui kerentanan perempuan dalam perkara narkotika maupun mewajibkan pendekatan berbasis gender dalam penanganan kasus. Padahal banyak perempuan direkrut, dimanfaatkan, atau dijadikan kurir oleh jaringan yang lebih besar.

Jakarta, 26 Juni 2026

Hormat Kami,

Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN)

1. ICJR
2. Rumah Cemara
3. Dicerna
4. IJRS
5. LBH Masyarakat
6. PKNI
7. PBHI
8. CDS
9. LGN
10. YSN
11. LeIP
12. WHRIN
13. AKSI Keadilan
14. PEKA
15. LBH Makassar
16. PPH Unika Atma Jaya
17. Yakeba
18. EJA Surabaya
19. IPPNI
20. PKN Makasar
21. SPINN
22. PPKNP
23. ICDR
24. Inti Muda Indonesia

Siaran Pers

Masyarakat Sipil Menolak Pengalihan Tanggung Jawab Negara dan Perhatian Publik Lewat Wacana Kriminalisasi LGBTQ

Jun 17, 2026 by admin editor 0 Comments , , , , , , , , , ,

Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi mengecam wacana regulasi untuk menjerat orang-orang yang menyuarakan isu Lesbian-Gay-Biseksual-Transgender-Queer (LGBTQ). Wacana tersebut digaungkan untuk membentuk aturan yang mengkriminalisasi baik individu dengan identitas LGBTQ maupun individu yang mendukung dan menyuarakan hak individu LGBTQ di Indonesia. Situasi ini akan ada di media sudah spesifik disuarakasemakin membawa kemunduran demokrasi dan menutup ruang sipil dalam membahas isu-isu anti diskriminasi yang krusial.

Pada Kamis, 11 Juni 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI), diwakili oleh Wakil Ketua Umum KH M Cholil Nafis, menyarankan agar individu LGBTQ mendapatkan sanksi pidana untuk memberikan “efek jera” yang lebih berat daripada sanksi pidana perzinaan. Pernyataan ini merespon tindakan beberapa pemerintah daerah yang mengusulkan “pembinaan” individu LGBT.

Setelah pernyataan itu keluar, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapinya  dengan dukungan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, bahkan mengusulkan regulasi khusus yang melarang kampanye LGBTQ di media sosial—suatu inisiatif yang diklaimnya bisa melindungi masyarakat dari nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama dan Pancasila. Menurutnya, Komisi VIII siap untuk menggodok regulasi ini.

Organisasi Masyarakat Sipil yang bertandatangan di bawah ini menolak saran dari MUI dan juga respon dari Komisi VIII tentang wacana kriminalisasi ini. Setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi pertimbangan kenapa wacana kriminalisasi patut dihentikan, di antaranya: :

Pertama, tidak ada batasan jelas tentang apa yang dimaksud sebagai “kampanye LGBTQ”. Sering kali, hanya karena individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBTQ atau mereka melakukan edukasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari identitas mereka sebagai LGBTQ, orang-orang ini dicap mengampanyekan LGBTQ. Tuduhan ini umumnya berakar dari bias dan miskonsepsi tentang LGBTQ sebagai suatu yang sama dengan pornografi, penyimpangan seksual, atau ideologi berbahaya.

Penelitian Remotivi terhadap 517 responden LGBT menunjukkan bahwa 27% responden pernah mengalami penurunan konten di media sosial. Beberapa di antara mereka juga mengalami penangguhan akun (account suspension). Alasan utama dan paling sering konten tersebut diturunkan ialah karena bermuatan pornografi.

Padahal, banyak dari pembuat konten hanya menyuarakan pengalaman hidup mereka sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia (HAM). Orientasi seksual dan identitas gender seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan berpendapat maupun mendiskreditkan opini mereka di ruang publik. 

Kedua, wacana untuk menghukum seseorang semata-mata karena identitasnya adalah ujaran kebencian (hate speech) yang secara nyata merenggut hak-hak dasar seseorang. Nyatanya, narasi publik yang menghina dan memojokkan individu LGBTQ untuk mendukung penghukuman adalah ujaran kebencian yang sudah dilarang oleh berbagai instrumen hukum, termasuk dalam Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015.

Ujaran kebencian dapat memicu tindakan kekerasan secara masif terhadap individu atau kelompok LGBTQ. Pada 2016, ketika hate speech atas identitas LGBT bebas mengudara, terjadi eskalasi tindakan pengusiran, kekerasan, pembubaran acara, serta penolakan pada individu-individu LGBTQ di berbagai wilayah. Eskalasi dari hate speech ke tindakan persekusi ini sudah terlihat dari beberapa akun media sosial yang menamakan diri mereka “anti boti”. Akun ini acapkali melakukan doxxing dan pembocoran data pribadi orang-orang yang oleh akun ini dianggap sebagai individu gay.

Dalam ucapan resminya, Wakil Ketua Komisi VIII mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir akun-akun yang mengampanyekan  LGBTQ. Akan sungguh lebih bermanfaat jika koordinasi dilakukan untuk mencegah akun-akun yang melakukan ujaran kebencian terhadap individu LGBTQ, yang membuat ruang digital tidak aman bagi semua.

Ketiga, wacana kriminalisasi individu dan kampanye LGBTQ mengaburkan perhatian rakyat dari hal-hal penting dan mendesak yang sedang dihadapi Indonesia. Pada saat wacana anti LGBTQ hangat, terjadi berbagai permasalahan yang menuntut respon tanggap dari pemerintah dan DPR, misalnya kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis atau potensi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar dan melemahnya kurs rupiah.

Komisi VIII DPR, sebagai komisi yang membidangi aspek agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, dan pengelolaan haji, punya banyak tugas. Alih-alih membentuk regulasi yang menghardik hak-hak dasar individu LGBTQ,  Komisi VIII diharapkan untuk fokus memastikan program-program jaminan sosial diterima secara tepat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sedang berjalan, termasuk dalam kasus korupsi BGN.

Semua fungsi legislasi, kontrol, dan pembuatan anggaran pada isu-isu ini akan lebih bermakna ketimbang membuat aturan yang menargetkan kelompok LGBTQ yang selama ini sudah rentan. Sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi, individu LGBTQ juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang hak-hak dasarnya tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun. Faktanya, kebijakan saat ini memarjinalkan individu LGBTQ sehingga mereka tinggal di tempat-tempat rawan bencana dan membutuhkan jaminan sosial karena hidup di dalam kemiskinan. 

Kelompok minoritas tidak boleh dijadikan kambing hitam atau musuh bersama untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat. Tugas negara adalah melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali, bukan menciptakan ketakutan, stigma, dan permusuhan terhadap kelompok tertentu. 

Tiga poin di atas menjadi dasar bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengingatkan kembali bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Indonesia juga memiliki seperangkat undang-undang yang mendorong penerapan prinsip antidiskriminasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia seharusnya mampu menunjukkan komitmennya untuk menepati hukum-hukum HAM internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; keduanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Demokrasi mendesak pemerintah dan DPR untuk berhenti menunggangi wacana kriminalisasi LGBTQ demi mengalihkan perhatian publik atas isu-isu krusial yang sedang berlangsung. Sebaliknya, pemerintah dan DPR harus memperkuat kerangka hukum perlindungan bagi setiap orang agar bisa terbebas dari diskriminasi dan ujaran kebencian, sehingga mereka bisa menikmati akses yang setara di dunia pendidikan, sektor pekerjaan, dan layanan publik.

Jakarta, 17 Juni 2026

Organisasi yang Ikut Tergabung:

  1. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
  2. Centre for Legal Pluralism Studies (CLeP)
  3. YLBHI – LBH Surabaya
  4. Social Justice Indonesia/SJI
  5. Indonesia Policy Studies Society/IPSS
  6. @digitallytante
  7. Yayasan Kebaya Yogyakarta
  8. Lembaga Partisipasi Perempuan / LP2
  9. Logos ID
  10. Perkumpulan Suara Kita 
  11. Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)
  12. Dear Catcallers Indonesia 
  13. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)
  14. Emancipate Indonesia 
  15. Pelangi Nusantara
  16. Public Virtue Research Institute
  17. Women’s March Jakarta
  18. Inti Muda Indonesia
  19. Humanesia – Humanis Indonesia
  20. Cangkang Queer
  21. Proklamasi Anak Indonesia (PAI)
  22. Konsil LSM Indonesia
  23. Sanggar Swara 
  24. Yayasan Srikandi Sejati
  25. ASEAN Youth Forum
  26. YLBH APIK Jakarta
  27. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
  28. Arus Pelangi
  29. Lentera SIntas Indonesia
  30. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA)
  31. Solidaritas Perempuan (SP)
  32. the Institute for Ecosoc Rights
  33. Human Rights Working Group (HRWG)
  34. Kenapa Harus Peduli (KHP)
  35. Jakarta Feminist
  36. Marsinah.id

Narahubung:

Albert, +62 852-1524-1116

 

Referensi:

  1.  Arief Setyadi, “MUI Minta Rumuskan Regulasi Khusus LGBT, Hukum Lebih Berat dari Perzinaan,” news.okezone.com, 11 Juni 2026, diakses di https://news.okezone.com/read/2026/06/11/337/3223943/mui-minta-rumuskan-regulasi-khusus-lgbt-hukum-lebih-berat-dari-perzinaan
  2.  Anisa Febriani, “DPR RI Dukung Desakan MUI Tindak Tegas Pelaku LGBT,” detik.com, 12 Juni 2026, diakses di https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8529940/dpr-ri-dukung-desakan-mui-tindak-tegas-pelaku-lgbt.
  3. Winona Amabel, dkk., Menjadi Queer di Internet: Pembatasan Ekspresi dan Serangan Digital terhadap Individu dan Kelompok dengan Ragam Gender dan Seksualitas di Indonesia, (Jakarta: Remotivi, 2023).
  4. Human Rights Watch, “Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami” Kelompok LGBT Indonesia dalam Ancaman, (Jakarta, Human Rights Watch, 2016).
  5.  Anisa Febriani, Op. Cit.
  6. Norbertus Arya Dwiangga Martiar, “Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Jadi Tersangka Pengadaan Motor Listrik BGN,” Kompas.id, 12 Juni 2026, diakses di https://www.kompas.id/artikel/komisaris-pt-yasa-artha-trimanunggal-jadi-tersangka-pengadaan-motor-listrik-bgn
Siaran Pers

Jelang Vonis Siwalan Party: Majelis Hakim Harus Pertimbangkan Pelanggaran atas Hak Privat Warga

May 21, 2026 by admin editor 0 Comments , , ,

Agenda sidang putusan kasus Siwalan Party akan digelar besok, Jumat, 22 Mei 2026, di Pengadilan Negeri Surabaya. Kriminalisasi terhadap terduga komunitas gay bermula dari gathering komunitas LGBTQ+ yang kemudian dikenal sebagai “Siwalan Party” yang digelar pada 18 Oktober 2025 di dua kamar Hotel Midtown Residence, Surabaya. Kegiatan tersebut dihadiri sekira 39 orang dewasa yang dilakukan secara konsensual.

Seluruh rangkaian aktivitas berlangsung tertutup di dalam dua kamar hotel yang disewa para peserta. Tidak ada akses bagi publik, karena dilakukan pembatasan alat komunikasi untuk mencegah dokumentasi maupun penyebaran kegiatan ke luar.

Perkara ini kemudian diproses melalui beberapa berkas perkara yang terpisah (splitsing) dan diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang menetapkan 25 orang sebagai tersangka dengan dugaan telah melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan dan pornografi.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, khususnya perkara dengan nomor register 115/Pid.B/2026/PN.Sby, yang disampaikan dalam nota pembelaan (pledoi) serta keterangan kuasa hukum terdakwa, diketahui bahwa pada saat penggerebekan para peserta berada dalam keadaan mengenakan pakaian. Namun, dalam penggerebekan tersebut, menurut keterangan salah satu individu yang diamankan, mereka diperintahkan untuk membuka pakaian serta dilakukan perekaman video oleh aparat terhadap mereka yang dalam kondisi tanpa pakaian.

“Tindakan aparat ini adalah bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia, mempermalukan individu secara publik, yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan kehidupan pribadi seseorang. Hal ini dapat menimbulkan dampak psikologis bagi individu-individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan,” papar pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, M. Ramli Himawan, S.H., mewakili Tim Advokat dari para terdakwa atas nama AA, ARFR, EAP, dan RR.

Saksi Ahli Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Hukum, E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H, MA, Ph.D., dari Pusat Studi Pluralisme Hukum atau Center for Legal Pluralism Studies (CLeP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), menegaskan dalam persidangan bahwa penggrebekan dan seluruh yang dilakukan aparat kepolisian jelas bentuk pelanggaran privasi hak warga negara karena aktivitas para terdakwa dilakukan secara tertutup.

“Apa pun kegiatan yang dilakukan di ruang privat tidak masuk dalam kategori publikasi di tempat umum ataupun mempertontonkan sesuatu di depan umum,” ujar Joeni Arianto Kurniawan yang adalah pengajar di Fakultas Hukum UNAIR.

Amicus Curiae yang disusun Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) turut menyesalkan mekanisme penggerebekan aparat terhadap kegiatan gathering Siwalan Party ini. Mereka mempertanyakan apakah tindakan tersebut dilakukan semata-mata berdasarkan laporan masyarakat atau terdapat bentuk keterlibatan aktif aparat dalam memfasilitasi terjadinya peristiwa yang kemudian dijadikan dasar penindakan.

“Dalam praktik peradilan pidana modern, tindakan aparat yang secara aktif memicu atau memfasilitasi terjadinya suatu peristiwa pidana dapat menimbulkan persoalan serius terkait dengan praktik penjebakan (entrapment), yang dalam banyak sistem hukum dipandang sebagai praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam penegakan hukum,” papar Albert Wirya Direktur LBH Masyarakat dalam Amicus Curiae mengkritisi penggrebekan yang diduga melanggar hak asasi manusia (HAM).

Karena itu, bagi LBHM, menjelang vonis terhadap 25 terdakwa Siwalan Party, pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum dalam perkara ini berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan terhadap martabat manusia, serta penghormatan terhadap HAM.

“Majelis Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan secara cermat seluruh aspek yang berkaitan dengan proses penegakan hukum yang melatarbelakangi perkara ini, termasuk kemungkinan adanya kerentanan dalam proses tersebut serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan martabat individu yang terlibat,” lanjut Albert, LBHM.

Majelis Hakim oleh LBHM dituntut juga untuk mempertimbangkan secara lebih luas konteks sosial dan hukum dari penerapan norma pidana yang berkaitan dengan moralitas, khususnya dalam perkara yang menyentuh ranah kehidupan privat individu. Sebab, hukum pidana dalam sistem hukum modern pada dasarnya merupakan instrumen yang bersifat ultimum remedium, yaitu upaya terakhir yang digunakan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks tersebut, penting untuk membedakan antara ruang privat individu dengan ruang publik yang dapat dijangkau oleh hukum pidana.

“Maka, perilaku yang terjadi dalam ruang privat antara individu dewasa yang dilakukan secara sukarela pada prinsipnya berada dalam ranah kehidupan pribadi yang harus diperlakukan secara hati-hati apabila hendak dijadikan objek kriminalisasi oleh negara,” tegas Albert.

CP: Achmad Roni, LBH Surabaya 087851547061