Tag: HAM

Siaran Pers

Serangan Air Keras Dibalas Impunitas, Terdakwa Dihukum Ringan, 16+ OTK Masih Bebas

Sep 8, 2026 by admin editor 0 Comments , , , ,

Jakarta, 7 September 2026 – Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengecam putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Dilmilti II Jakarta) yang meringankan hukuman empat orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus. Putusan Dilmilti II Jakarta Nomor: 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 tertanggal 20 Agustus 2026 justru memberikan keringanan kepada pelaku, tidak menghadirkan keadilan bagi korban, memperkuat praktik impunitas, dan memberi kesan bahwa anggota militer memperoleh perlakuan eksklusif di hadapan hukum.

Putusan ini juga menutup persoalan yang lebih besar utamanya berkaitan dengan temuan TAUD tentang lebih dari 16 orang yang diduga terlibat dalam rangkaian serangan terhadap Andrie Yunus dan belum diproses secara hukum. Sejak awal, TAUD telah menyerahkan bukti dan mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang tidak hanya menjalankan serangan, tetapi juga diduga memerintahkan, merencanakan, mendanai, atau berada di balik serangan tersebut.

Sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jakarta Selatan) Nomor 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, seharusnya Negara tidak berhenti pada penghukuman terhadap empat pelaku dan memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban, termasuk mereka yang memberikan perintah dan menjadi aktor intelektual. Kegagalan untuk mengungkap dan mempertanggungjawabkan aktor-aktor tersebut bukan sekadar kegagalan investigasi, tetapi berpotensi menjadi bentuk pembiaran terhadap kejahatan. Jika Negara tidak berhasil mengungkap para pelaku maka dengan demikian Negara turut terlibat dalam kejahatan ini.

Atas situasi tersebut, TAUD menilai:

Pertama, putusan banding memperlihatkan pola pemidanaan berpihak pada para pelaku dan mengabaikan hak korban. Sedari awal, peradilan militer telah ditolak dengan tegas oleh Andrie Yunus sebagai korban. Namun, Dilmilti II Jakarta justru meringankan hukuman Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 6 (enam) bulan serta membatalkan pidana tambahan pemecatan. Pertimbangan bahwa keduanya masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI dengan alasan pemidanaan tidak semata-mata bersifat retributif, hasil pemeriksaan psikologi, masih dapat dibina secara internal, bukan residivis, mengakui perbuatan, memiliki keluarga, serta ketidakhadiran korban dalam persidangan tingkat pertama, justru mengabaikan beratnya kejahatan dan dampak yang ditanggung Andrie Yunus.

Status para pelaku sebagai prajurit TNI, terlebih mereka berasal dari Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, semestinya justru menjadi keadaan yang memberatkan. Para pelaku memiliki posisi dan kapasitas khusus yang seharusnya menuntut standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi, bukan menjadi dasar untuk mempertahankan mereka sebagai prajurit setelah melakukan tindak pidana serius terhadap warga sipil.

Lebih mengkhawatirkan, pertimbangan majelis mengenai ketidakhadiran dan kondisi medis Andrie justru menunjukkan kecenderungan victim blaming, karena korban seolah ditempatkan sebagai pihak yang turut dipersoalkan dalam menentukan keringanan hukuman bagi pelaku. Ketidakhadiran korban dalam persidangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi pertanggungjawaban pelaku, terlebih ketika ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan korban akibat serangan yang dialaminya.

Saat persidangan berlangsung, Andrie tengah menjalani perawatan intensif untuk luka bakarnya dan harus membatasi kontak dengan dunia luar guna meminimalkan risiko paparan bakteri. Perawatan tersebut juga bahkan dilakukan secara komprehensif dengan tim medis multidisiplin. Dalam persidangan di Dilmil II-08 Jakarta pada 20 Mei 2026, dokter spesialis mata dr. Faraby Martha telah menerangkan bahwa paparan air keras menyebabkan kerusakan sel punca kornea mata kanan sekitar 40% dan mengakibatkan gangguan penglihatan serius. Kini, mata kanan Andrie hanya mampu menangkap cahaya dan bahkan tidak mampu mengenali huruf dengan ukuran paling besar.

Selama lima bulan terakhir, Andrie telah menjalani tiga kali operasi mata, empat kali operasi bedah plastik, cangkok kulit akibat luka bakar yang mengenai sekitar seperlima tubuh bagian kanannya, dan masih terdapat rangkaian tindakan medis lanjutan hingga kebutuhan untuk segera operasi krusial bagi kornea mata kanannya. Dalam keadaan demikian, menjadikan ketidakhadiran korban sebagai salah satu dasar untuk meringankan hukuman pelaku bukan hanya tidak sensitif terhadap kondisi korban, tetapi juga membalikkan logika pertanggungjawaban pidana.

Kedua, pertimbangan putusan tersebut menunjukkan persoalan serius dalam kemampuan peradilan militer menilai fakta dan menjalankan fungsi kehakiman secara independen. Pertimbangan tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan serius dalam kemampuan majelis menilai fakta medis dan pembuktian berbasis ilmu pengetahuan (scientific evidence). Keterangan para dokter yang disampaikan di persidangan semestinya dinilai sebagai bagian penting dari pembuktian, terlebih ketika berkaitan langsung dengan akibat tindak pidana terhadap korban. Pengabaian terhadap fakta tersebut menunjukkan bahwa peradilan militer masih menghadapi persoalan dalam menerapkan standar pembuktian yang modern dan berbasis ilmu pengetahuan.

Persoalan ini menjadi semakin serius karena hakim militer berada dalam lingkungan yang memiliki struktur, pangkat, dan kultur komando militer, sementara fungsi kekuasaan kehakiman mensyaratkan independensi dan kebebasan dari campur tangan kekuasaan lain. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar ketika peradilan militer memeriksa tindak pidana yang dilakukan prajurit terhadap warga sipil. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung (MA) harus memastikan prinsip one roof system dalam menjalankan kekuasaan kehakiman terhadap badan peradilan di bawahnya dan melakukan reformasi terhadap peradilan militer agar fungsi yudisial tidak bercampur dengan struktur kekuasaan militer di bawah komando Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Ketiga, putusan banding tersebut juga menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan pidana di lingkungan peradilan militer yang semakin memperkuat dugaan adanya praktik impunitas. Majelis menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II masih layak dipertahankan sebagai prajurit karena masih dapat dibina secara internal. Namun, pertimbangan tersebut patut dipertanyakan apabila dibandingkan dengan setidaknya dua putusan lain yang ditemukan TAUD, yakni Putusan Dilmilti II Jakarta Nomor 41-K/PMT.II/BDG/AD/V/2026 tanggal 5 Agustus 2026 dan Nomor 47-K/PMT.II/BDG/AD/V/2026 tanggal 24 Juni 2026.

Dalam kedua perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana pemecatan meskipun hukuman penjaranya lebih ringan dibandingkan hukuman para pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus, masing-masing dalam perkara asusila dan penipuan. Lebih jauh, terdapat hakim yang sama dalam kedua putusan tersebut, yaitu Laksamana Pertama TNI Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., dan Kolonel Chk Masykur, S.T., S.H., M.H.

Perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan standar pemidanaan di peradilan militer. Jika pola seperti ini terus berlangsung, peradilan militer berisiko dipandang bukan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai ruang perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang berasal dari institusi militer.

Inkonsistensi tersebut semakin terlihat apabila dibandingkan dengan setidaknya dua putusan lain yang ditemukan TAUD, yakni Putusan Dilmilti II Jakarta Nomor 41-K/PMT.II/BDG/AD/V/2026 tanggal 5 Agustus 2026 dan Nomor 47-K/PMT.II/BDG/AD/V/2026 tanggal 24 Juni 2026. Dalam kedua perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana pemecatan meskipun hukuman penjaranya lebih ringan dibandingkan yang dijatuhkan kepada pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus, masing-masing dalam perkara asusila dan penipuan. Bahkan, terdapat hakim yang sama dalam kedua putusan tersebut, yakni Laksamana Pertama TNI Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., dan Kolonel Chk Masykur, S.T., S.H., M.H.

Di sisi lain, penggunaan paradigma KUHP Baru untuk mempertahankan status para Terdakwa sebagai prajurit juga tidak dapat diterapkan secara sederhana tanpa mempertimbangkan karakter khusus anggota militer, termasuk pendidikan, kewenangan membawa senjata, disiplin dan struktur komando, serta kapasitas dalam menggunakan kekerasan. Karena itu, perbedaan perlakuan pemidanaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi standar penghukuman di peradilan militer. Kondisi ini pada akhirnya bukan hanya merugikan korban, tetapi juga menempatkan masyarakat dalam bayang-bayang ancaman kekerasan oleh aparat yang seharusnya tunduk pada hukum.

Keempat, persoalan dalam perkara ini tidak berhenti pada putusan, tetapi juga menyangkut dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang terjadi sejak proses persidangan tingkat pertama dan hingga kini belum ditindaklanjuti secara serius.

Dalam persidangan pada 29 April, 6 Mei, dan 7 Mei 2026, TAUD mencatat sejumlah tindakan dan pernyataan Majelis Hakim yang patut diduga melanggar KEPPH, antara lain memegang dan menunjukkan barang bukti berupa botol tumbler tanpa pelindung atau sarung tangan sehingga berpotensi menghilangkan atau mengaburkan jejak, menggunakan kata-kata yang tidak pantas seperti “goblok”, memberikan penjelasan mengenai cara melakukan penyiraman air keras agar pelaku tidak terkena cairan, serta menyayangkan cara para Terdakwa melakukan tindak pidana yang disebut “amatir”. Majelis juga mendesak korban untuk hadir dalam persidangan, termasuk dengan ancaman pemanggilan paksa dan pidana, meskipun Andrie Yunus sejak awal menolak proses peradilan militer dan saat itu berada dalam kondisi medis serta psikologis yang membutuhkan pemulihan dan perawatan intensif.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, pada 18 Mei 2026 TAUD telah mengadukan tiga hakim tingkat pertama Dilmil II-08 Jakarta, yaitu Fredy Ferdian Isnartanto, Irwan Rasri, dan M. Zainal Abidin, kepada Komisi Yudisial, Badan Pengawas MA (Bawas MA), dan Kamar Pengawasan MA. Namun, lebih dari tiga bulan setelah pengaduan disampaikan, belum terdapat tindak lanjut yang transparan dan memadai.

Bawas MA terakhir menyampaikan Tembusan Surat Nomor 3582/BP/PW1.1.1/VII/2026 tertanggal 10 Juli 2026 mengenai permohonan klarifikasi kepada Kepala Dilmil II-08 Jakarta, sementara KY pada 29 Juni 2026 menyatakan telah melakukan analisis dan sebelumnya melakukan pemantauan persidangan hingga perkara selesai. Adapun Kamar Pengawasan MA tidak memberikan tindak lanjut atas pengaduan TAUD.

TAUD bahkan telah meminta informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan pada 27 dan 28 Juli 2026, tetapi tidak memperoleh jawaban. Padahal, Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan MA Nomor 9 Tahun 2016 menjamin hak pelapor untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan laporan, sementara Pasal 64 ayat (1) Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 mengatur batas waktu penanganan laporan dugaan KEPPH paling lama 60 hari sejak diregister hingga diputus dalam sidang pleno.

Kondisi tersebut patut diduga sebagai bentuk maladministrasi dalam penanganan pengaduan, mengingat tidak adanya kepastian mengenai proses verifikasi, pemeriksaan, maupun hasil tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan. Mekanisme pengawasan tidak seharusnya berhenti pada penerimaan laporan atau permintaan klarifikasi, tetapi harus memastikan setiap dugaan pelanggaran etik diperiksa secara serius, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, MA dan KY harus segera memberikan penjelasan mengenai status dan tindak lanjut pengaduan TAUD. Jika dugaan pelanggaran etik yang telah dilaporkan tidak diperiksa secara efektif, maka mekanisme pengawasan justru berisiko membiarkan pelanggaran terhadap prinsip etika, independensi, imparsialitas, dan integritas hakim.

Kelima, penyidikan Polda Metro Jaya mengalami kemandekan dan belum mengungkap keseluruhan rangkaian serangan, sehingga penegakan hukum tidak boleh berhenti pada empat pelaku yang telah diproses di peradilan militer. Hingga saat ini, belum terdapat perkembangan signifikan dalam penanganan Laporan Polisi model A, yang berdasarkan Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan Nomor 62/Pid.Pra/2026/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juni 2026 diperintahkan untuk kembali dilanjutkan penyidikannya, maupun Laporan Polisi model B.

Padahal, sejak awal telah terdapat informasi, temuan, dan petunjuk yang dapat dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan lebih dari 16 orang dalam rangkaian serangan terhadap Andrie Yunus. Karena itu, penyidikan harus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang memerintahkan, merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, atau mendanai serangan, sehingga pertanggungjawaban hukum tidak berhenti pada 4 orang yang telah diproses di peradilan militer.

Dalam perkembangan terakhir, penyidik Polda Metro Jaya menyatakan akan meminta keterangan dari anggota BAIS TNI yang perkaranya telah diproses dalam yurisdiksi peradilan militer. Namun, hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah konkret untuk menjalankan pemeriksaan tersebut maupun mengembangkan informasi yang dapat diperoleh darinya. Padahal, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai operasi percobaan pembunuhan berencana tersebut merupakan langkah penting untuk membuka penyidikan yang lebih mendalam, termasuk mengungkap bagaimana operasi direncanakan, dikoordinasikan, dan dijalankan.

Penyidikan juga harus bergerak melampaui pelaku yang melakukan serangan di lapangan dengan menelusuri mata rantai komando dan pihak-pihak yang memiliki hubungan vertikal, kewenangan, maupun tanggung jawab terhadap anggota yang diduga terlibat. Kepolisian harus mengungkap siapa yang memerintahkan, merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, maupun mendanai operasi tersebut, sebagaimana relevan dengan ketentuan pidana yang menjadi dasar Laporan Polisi model B. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dapat menjangkau seluruh pihak yang terlibat, bukan berhenti pada empat orang yang telah diproses di peradilan militer.

Kemandekan penyidikan semakin terlihat dari tidak adanya tindak lanjut terhadap 86 titik CCTV yang sebelumnya disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya dalam konferensi pers pada 16 Maret 2026. Padahal, pemeriksaan terhadap titik-titik tersebut semestinya dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengidentifikasi dan mengungkap keterlibatan lebih dari 16 orang dalam rangkaian serangan. Kepolisian juga belum menunjukkan langkah yang memadai untuk mengamankan dan memeriksa barang bukti penting, termasuk wadah yang digunakan untuk menampung air keras. Barang bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa, terlebih perintah pemusnahannya sebagaimana ditetapkan dalam putusan tingkat pertama justru dikuatkan dalam putusan banding Dilmilti II Jakarta.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyidikan belum berjalan secara utuh dan progresif. Kepolisian memiliki kewenangan, instrumen penyidikan, dan sumber daya untuk mengembangkan seluruh petunjuk yang tersedia. Karena itu, kegagalan menelusuri pelaku lain, mata rantai komando, serta bukti-bukti penting dalam perkara ini menguatkan dugaan bahwa penegakan hukum masih terhambat oleh kultur impunitas dan belum mampu mengungkap keseluruhan aktor yang bertanggung jawab.

 

Keenam, DPR RI telah gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekerasan yang melibatkan aparat militer. Dalam RDPU dengan Komisi III DPR RI dan Polda Metro Jaya pada 31 Maret 2026, Komisi III tidak memberikan rekomendasi maupun langkah pengawasan lebih lanjut setelah menerima informasi bahwa berkas perkara telah diserahkan kepada Puspom TNI.

Pada 8 April 2026, TAUD juga menyampaikan permohonan audiensi kepada Koordinator Tim Pengawas Intelijen DPR RI serta surat kepada Ketua Komisi I DPR RI untuk mendesak RDPU dengan Mabes TNI dan pihak terkait. Namun, hingga saat ini, tidak satu pun permohonan tersebut memperoleh tanggapan.

Padahal, DPR RI memiliki fungsi pengawasan sebagaimana dimandatkan Pasal 20A UUD NRI 1945. Dalam hal ini, Komisi III seharusnya memastikan proses penegakan hukum tidak berhenti pada empat pelaku yang telah diproses melalui peradilan militer, sementara Komisi I memiliki mandat untuk mengawasi bidang pertahanan dan intelijen. Komisi I semestinya mengoptimalkan Tim Pengawas Intelijen untuk meminta penjelasan mengenai dugaan keterlibatan BAIS TNI, penggunaan kewenangan intelijen, dan kemungkinan mata rantai komando, termasuk dengan memanggil Panglima TNI, Kepala BAIS TNI, Menteri Pertahanan, dan pihak terkait.

Pengawasan tersebut semakin mendesak setelah putusan banding justru meringankan hukuman dan membatalkan pidana pemecatan. DPR RI tidak boleh pasif ketika terdapat dugaan penggunaan kekuatan atau kapasitas intelijen militer terhadap warga sipil. Komisi I dan Komisi III harus memastikan adanya pertanggungjawaban kelembagaan, kontrol sipil yang efektif, serta proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Lebih jauh, DPR RI juga harus mendorong reformasi struktural, termasuk percepatan revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum terhadap warga sipil dapat diproses melalui peradilan umum. Sikap diam dan tidak adanya tindak lanjut atas permohonan TAUD berpotensi menjadi bentuk pembiaran (omission) terhadap dugaan pelanggaran HAM dan praktik impunitas. DPR RI harus memastikan tidak ada institusi negara, termasuk TNI dan intelijen, yang berada di luar jangkauan pengawasan demokratis dan di atas hukum.

Oleh karena itu kami mendesak:

  1. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti secara serius dan transparan pengaduan korban terhadap praktik pelanggaran etik majelis hakim Dilmil II-08 Jakarta sekaligus menonaktifkan ketua Dilmil II-08 Jakarta dan Dilmilti II Jakarta atas dugaan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang mengabaikan prinsip-prinsip etika, independensi, imparsialitas, dan integritas hakim.
  2. Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan rekomendasi Komnas HAM yang meminta dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, mengingat kegagalan proses peradilan militer dalam mengungkap operasi penyiraman air keras dan ringannya vonis terhadap para Terdakwa.
  3. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti Laporan Polisi model A dan model B dengan korban Andrie Yunus. Termasuk mengungkap secara tuntas keterlibatan lebih dari 16 (enam) orang pelaku, sampai kepada mereka yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu, dan mendanai operasi penyiraman air keras kepada Andrie Yunus.
  4. Komnas HAM untuk segera mempercepat proses pembahasan internal dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini dan, apabila berdasarkan hasil penyelidikan terpenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat, menetapkannya sesuai kewenangan hukum yang berlaku serta menindaklanjutinya melalui mekanisme pro justitia.
  5. Mahkamah Konstitusi untuk segera memeriksa dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang TNI, serta memberikan putusan yang menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, termasuk dengan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Andrie Yunus selaku pemohon.
  6. Mereformasi dan membatasi kewenangan peradilan militer dalam perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, khususnya tindak pidana yang korbannya merupakan warga sipil. Peradilan militer tidak semestinya menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya impunitas bagi pelaku tindak pidana umum. Penanganan tindak pidana terhadap warga sipil semestinya berada dalam yurisdiksi peradilan umum, dengan tetap menghormati ketentuan khusus yang berlaku bagi anggota TNI.
  7. Memastikan korban dan warga sipil memperoleh akses terhadap keadilan, perlindungan hukum, serta pemulihan yang efektif, tanpa diskriminasi berdasarkan status, jabatan, maupun institusi pelaku
  8. DPR dan Mahkamah Agung untuk tegas dan terbuka membongkar hambatan one roof system dalam tubuh pengadilan militer sekaligus melakukan reformasi terhadap pengadilan militer.

Jakarta, 7 September 2026

Tim Advokasi Untuk Demokrasi

Afif Abdul Qoyim – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Fadhil Alfathan  – LBH Jakarta

Airlangga Julio – AMAR Law Firm & Public Interest Law Office

Jane Rosalina Rumpia – KontraS

Gema Gita Persada – LBH Pers

Wildan Siregar  – Trend Asia

Hussein Ahmad – Imparsial

Asep Komarudin – Greenpeace Indonesia

Yosua Octavian – LBH Masyarakat

Kajian teologis harm reduction bagi pengguna narkotika dari perspektif Islam dan Kristen
Narkotika

Kajian Teologis Pendekatan Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) bagi Pengguna Narkotika

Sep 3, 2026 by Superadmin lbhm 0 Comments , , , , , , , , , , , ,

Pengguna narkotika masih kerap dipandang melalui stigma, hukuman, dan penilaian moral. Padahal, di balik penggunaan narkotika terdapat persoalan kesehatan, kerentanan, martabat manusia, serta kebutuhan akan dukungan dan pemulihan.

Lalu, bagaimana pengurangan dampak buruk (harm reduction) dapat dipahami dalam perspektif agama? Apakah pendekatan yang berfokus pada perlindungan kehidupan dan pengurangan penderitaan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, LBH Masyarakat bersama Persektuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) & Muslimah Reformis menghadirkan dua kajian teologis yang melihat harm reduction dari perspektif Islam dan Kristen. Keduanya mengajak kita melihat kembali bagaimana nilai agama dapat menjadi sumber empati, perlindungan, dan pemulihan bagi pengguna narkotika.

Baca kedua kajiannya dan temukan perspektif selengkapnya:

Pandangan Teologis Islam Tentang Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) Bagi Pengguna Napza 

Berpihak pada Kehidupan: Kajian Teologis Kristen Protestan Tentang Harm Reduction

Siaran Pers

Indonesia Menjadi Negara Abolisionis De Facto: Momentum untuk Memperbaiki Situasi Hukuman Mati

Jul 29, 2026 by admin editor 0 Comments , , , , , ,

Tanggal 29 Juli ini akan menandai tahun ke-10 Indonesia tidak melakukan eksekusi terhadap narapidana yang telah divonis pidana mati. Eksekusi terakhir dilakukan pada tanggal 29 Juli 2016 di Nusakambangan terhadap empat terpidana narkotika. Berdasarkan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketiadaan eksekusi selama sepuluh tahun ini akan membuat Indonesia yang sebelumnya negara retensionis menjadi negara abolisionis de facto (ADF). Negara ADF adalah negara yang masih memiliki aturan hukuman mati tetapi tidak melakukan eksekusi selama lebih dari sepuluh tahun atau telah membuat komitmen internasional untuk menerapkan moratorium.

Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI), yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan individu yang berkomitmen untuk menghapuskan hukuman mati, melihat perubahan status Indonesia ini sebagai salah satu prestasi bagi penghormatan, pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Perubahan status Indonesia dari negara retensionis ke negara ADF mengikuti tren banyak negara di dunia yang meninggalkan pidana mati, dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari 42 negara ADF lainnya di seluruh dunia. 

Namun, di tengah perubahan status ini, JATI mencatat masih adanya persoalan-persoalan mendasar di isu hukuman mati. Persoalan-persoalan ini perlu untuk dibenahi untuk memastikan bahwa identitas Indonesia sebagai negara ADF bukan hanya label kosong tetapi juga menjadi penanda komitmen yang sungguh-sungguh untuk, pada akhirnya, menghapus hukuman mati di Indonesia.

Ada empat permasalahan yang kami rangkum. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum melegalisasi aturan komutasi bagi terpidana mati. Sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap pidana mati datang dengan masa percobaan 10 tahun. Setelah terpidana menjalani masa percobaan tersebut, mereka berhak untuk mengajukan komutasi sehingga pidana mereka diubah menjadi seumur hidup.

Sekalipun KUHP sudah memberikan dua tahun masa transisi sebelum KUHP berjalan pada 2 Januari 2026, pemerintah belum mampu memfinalisasi aturan komutasi. Tanpa aturan komutasi yang jelas dan transparan, reformasi pidana mati dalam KUHP akan kehilangan makna karena para terpidana mati tetap berada di ambang batas eksekusi dan masa penghukuman yang tidak berujung

Ketiadaan aturan tentang komutasi ini juga membuat kebingungan di lapangan. Lebih dari 100 terpidana mati yang sudah menjalani masa hukuman selama lebih dari sepuluh tahun masih harus menunggu kepastian untuk mengajukan komutasi. Sementara itu, petugas di sejumlah lembaga pemasyarakatan telah berkoordinasi dengan terpidana mati, keluarga, atau perwakilan konsulernya untuk mempersiapkan komutasi, meskipun aturan pelaksananya belum ditetapkan.  Situasi ini akan memperburuk kondisi psikologis terpidana mati, di mana fenomena deret tunggu tidak sepenuhnya tereliminasi, tetapi bertransformasi menjadi bentuk penantian komutasi yang tidak pasti. 

Kedua, sebagian aparat penegak hukum masih mengandalkan hukuman mati dalam menindak berbagai perkara. Penggunaan pidana mati tidak sesuai dengan ruh Pasal 67 dan Pasal 98 KUHP yang telah memosisikan pidana mati sebagai pidana alternatif yang hanya bisa dijatuhkan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas. Putusan hakim haruslah menggunakan standar kehati-hatian dan pembuktian yang tinggi sebelum memutus pidana mati, serta mempertimbangkan hak asasi manusia yang paling fundamental yakni hak untuk hidup.

Bahkan berdasarkan berbagai data masyarakat sipil, putusan mati terus meningkat setiap tahunnya. Data Harm Reduction Internasional misalnya menyebutkan jumlah putusan pidana mati dalam kasus narkotika tahun 2025 di Indonesia mencapai rekor sebesar 143 putusan. Akibat dari peningkatan jumlah vonis ini, lebih dari 600 orang sekarang berada di deret tunggu.

Pidana mati juga menempatkan penyandang disabilitas mental dan intelektual pada risiko ketidakadilan yang lebih besar. Hambatan dalam memahami proses hukum, berkomunikasi, dan memberikan keterangan kerap membuat kebutuhan mereka tidak teridentifikasi, bahkan disalahartikan sebagai sikap tidak kooperatif atau tidak menunjukkan penyesalan. Risiko ini semakin besar ketika aparat tidak menyediakan penilaian personal, pendampingan, komunikasi yang aksesibel, bantuan hukum yang berkualitas, dan layanan kesehatan mental yang berkelanjutan. Karena itu, pidana mati seharusnya tidak boleh dikenakan kepada penyandang disabilitas mental dan intelektual apalagi yang selama ini tidak mendapatkan identifikasi dan akomodasi yang layak. 

Data-data ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum sungguh-sungguh memahami problematiknya pidana mati sehingga menggunakannya secara serampangan. Salah satu kasus yang paling menonjol terjadi di Maret tahun ini di mana seorang anak buah kapal bernama Fandi mendapatkan tuntutan pidana mati karena diduga terlibat menyelundupkan dua ton narkotika meskipun ia baru tiga hari bekerja di kapal tersebut dan tidak memiliki kuasa untuk menentukan isi muatan kapal. 

Ketiga, di Indonesia, hukuman mati masih berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk dalam kejahatan paling serius. Pasal 6 Kovenan Interasional Hak Sipil dan Politik yang sudah Indonesia ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mendesak negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk hanya menerapkan pidana ini terhadap kejahatan yang paling serius. Kejahatan yang paling serius diartikan sebagai kejahatan yang menunjukkan tingkat keseriusan ekstrem dan mengandung unsur penghilangan nyawa yang terencana. 

Sementara di Indonesia, hukuman mati paling banyak dijatuhkan kepada terpidana kasus narkotika. Menurut data terakhir, sebanyak 69% dari total terpidana mati adalah terpidana kasus narkotika. Padahal Konvensi Hak Sipol sudah menyatakan bahwa kasus narkotika tidak termasuk  dalam kejahatan paling serius sehingga penjatuhan hukuman mati terhadapnya tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang bisa dijustifikasi. 

Di mayoritas kasus narkotika yang mendapatkan hukuman mati, terpidana nyatanya hanyalah kurir yang seringkali tidak mengetahui asal muasal dari narkotika yang mereka bawa dan tidak mengendalikan peredaran gelap. Dalam banyak kasus kurir yang melibatkan perempuan, ada unsur pemaksaan, kekerasan, dan hubungan relasi kekuasaan yang menyebabkan mereka menjadi kurir. Kasus terpidana mati Mary Jane Veloso yang sudah dipindahkan kembali ke Filipina menunjukkan kemungkinan terpidana mati menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Di tengah masifnya penggunaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika, tidak ada bukti bahwa perdagangan gelap narkotika berhasil ditekan. Sebaliknya, jaringan peredaran gelap terus berkembang, semakin terorganisir, dan adaptif terhadap berbagai strategi penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak menghasilkan efek pencegahan (deterrent effect) yang efektif. Dalam banyak perkara, eksekusi terhadap pelaku justru menghentikan alur pengungkapan perkara yang seharusnya bisa dilanjutkan untuk mengungkap aktor intelektual (mastermind), pengendali jaringan, maupun pihak-pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar dari perdagangan gelap narkotika.

Keempat, Pemerintah Indonesia masih gagal mencegah warga negara Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan hukuman mati. Per April 2025, masih ada 157 WNI (termasuk pekerja migran) yang terancam hukuman mati di luar negeri. Sekitar 90% besar berada di Malaysia, dan sisanya berada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab. 

Banyak di antara mereka yang menjadi terpidana mati adalah buruh migran, yang harus mengadu nasib ke luar negeri untuk bertahan hidup. Kondisi mereka sebagai buruh migran yang jauh dari keluarga dan buta hukum meningkatkan risiko mereka dijatuhi hukuman mati dan akhirnya dieksekusi.

Eksekusi mati yang dilakukan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tuti Tursilawati di Arab Saudi pada tahun 2018 menunjukkan bagaimana Indonesia bukan hanya harus fokus pada upaya revisi aturan hukuman mati di dalam negeri, tetapi juga menunjukkan sikap untuk mengupayakan penghapusan hukuman mati di tingkat internasional. Dalam Sidang Umum PBB pada tahun 2024, Indonesia memilih abstain untuk resolusi yang mendorong moratorium pidana mati, suatu sikap yang mengkhianati upaya untuk membebaskan WNI/PMI yang terancam nyawanya di luar negeri. 

Berdasarkan situasi tersebut, JATI menyatakan bahwa berubahnya status Indonesia ke negara ADF perlu untuk menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk melihat kembali situasi hukuman mati di Indonesia dan memperbaiki sistem hukum agar mampu melindungi hak paling fundamental, yakni hak untuk hidup. Melihat permasalahan-permasalahan di atas, JATI mendesak:

  1. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum, segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang komutasi yang mampu menjadi acuan bagi terpidana mati mendapatkan kesempatan pengubahan hukuman.
  2. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, memastikan bahwa proses komutasi yang dilakukan berjalan secara transparan, aksesibel, dan akuntabel sehingga terpidana mati betul-betul mendapatkan keadilan untuk mengubah hukumannya.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat untuk memastikan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lagi memasukkan hukuman mati atas tindak pidana narkotika melainkan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan kasus narkotika.
  4. Aparat penegak hukum untuk mengevaluasi penerapan hukuman mati dan menghindari penggunaan pidana mati dalam kasus-kasus apapun, terutama kasus-kasus yang melibatkan individu rentan, seperti orang miskin, perempuan, buruh migran, warga negara asing, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan.
  5. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berupaya menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati di luar dan mencegah WNI untuk mendapatkan hukuman mati di luar dengan cara menyediakan bantuan hukum yang berkualitas, layanan konsuler yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan pemberian informasi yang transparan bagi keluarga di tanah air.  
  6. Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu memastikan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia harus berlanjut agar status negara ADF tidaklah menjadi titik akhir, melainkan sebagai titik awal untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara yang menghapus secara total hukuman mati. 

Jakarta, 29 Juli 2026

Jaringan Anti Hukuman Mati (JATI)

Terdiri dari organisasi:

  1. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat; contact@lbhmasyarakat.org
  2. Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (SPINN); womxnsvoice@gmail.com 
  3. IMPARSIAL; office@imparsial.org
  4. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); office@elsam.or.id
  5. MadCollective; madnotshame@pm.me
  6. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI); kabarbumipusat@gmail.com
  7. AKSI Keadilan Indonesia (AKSI); aksireset@gmail.com
  8. Forum Akar Rumput Indonesia (FARI); forumakarakarrumputindonesia@gmail.com
  9. LBH Perempuan dan Anak RI; wiandanitias@gmail.com
  10. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS); kontras_98@kontras.org
  11. Komunitas Sant’Egidio; info@santegidio.org
  12. Perhimpunan Jiwa Sehat; perhimpunan.jiwa.sehat@gmail.com / pjs-imha@pjs-imha.or.id
  13. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI); seknas@pbhi.or.id
  14. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR); info@icjr.or.id 
Siaran Pers

Masyarakat Sipil Menolak Pengalihan Tanggung Jawab Negara dan Perhatian Publik Lewat Wacana Kriminalisasi LGBTQ

Jun 17, 2026 by admin editor 0 Comments , , , , , , , , , ,

Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi mengecam wacana regulasi untuk menjerat orang-orang yang menyuarakan isu Lesbian-Gay-Biseksual-Transgender-Queer (LGBTQ). Wacana tersebut digaungkan untuk membentuk aturan yang mengkriminalisasi baik individu dengan identitas LGBTQ maupun individu yang mendukung dan menyuarakan hak individu LGBTQ di Indonesia. Situasi ini akan ada di media sudah spesifik disuarakasemakin membawa kemunduran demokrasi dan menutup ruang sipil dalam membahas isu-isu anti diskriminasi yang krusial.

Pada Kamis, 11 Juni 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI), diwakili oleh Wakil Ketua Umum KH M Cholil Nafis, menyarankan agar individu LGBTQ mendapatkan sanksi pidana untuk memberikan “efek jera” yang lebih berat daripada sanksi pidana perzinaan. Pernyataan ini merespon tindakan beberapa pemerintah daerah yang mengusulkan “pembinaan” individu LGBT.

Setelah pernyataan itu keluar, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapinya  dengan dukungan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, bahkan mengusulkan regulasi khusus yang melarang kampanye LGBTQ di media sosial—suatu inisiatif yang diklaimnya bisa melindungi masyarakat dari nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama dan Pancasila. Menurutnya, Komisi VIII siap untuk menggodok regulasi ini.

Organisasi Masyarakat Sipil yang bertandatangan di bawah ini menolak saran dari MUI dan juga respon dari Komisi VIII tentang wacana kriminalisasi ini. Setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi pertimbangan kenapa wacana kriminalisasi patut dihentikan, di antaranya: :

Pertama, tidak ada batasan jelas tentang apa yang dimaksud sebagai “kampanye LGBTQ”. Sering kali, hanya karena individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBTQ atau mereka melakukan edukasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari identitas mereka sebagai LGBTQ, orang-orang ini dicap mengampanyekan LGBTQ. Tuduhan ini umumnya berakar dari bias dan miskonsepsi tentang LGBTQ sebagai suatu yang sama dengan pornografi, penyimpangan seksual, atau ideologi berbahaya.

Penelitian Remotivi terhadap 517 responden LGBT menunjukkan bahwa 27% responden pernah mengalami penurunan konten di media sosial. Beberapa di antara mereka juga mengalami penangguhan akun (account suspension). Alasan utama dan paling sering konten tersebut diturunkan ialah karena bermuatan pornografi.

Padahal, banyak dari pembuat konten hanya menyuarakan pengalaman hidup mereka sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia (HAM). Orientasi seksual dan identitas gender seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan berpendapat maupun mendiskreditkan opini mereka di ruang publik. 

Kedua, wacana untuk menghukum seseorang semata-mata karena identitasnya adalah ujaran kebencian (hate speech) yang secara nyata merenggut hak-hak dasar seseorang. Nyatanya, narasi publik yang menghina dan memojokkan individu LGBTQ untuk mendukung penghukuman adalah ujaran kebencian yang sudah dilarang oleh berbagai instrumen hukum, termasuk dalam Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015.

Ujaran kebencian dapat memicu tindakan kekerasan secara masif terhadap individu atau kelompok LGBTQ. Pada 2016, ketika hate speech atas identitas LGBT bebas mengudara, terjadi eskalasi tindakan pengusiran, kekerasan, pembubaran acara, serta penolakan pada individu-individu LGBTQ di berbagai wilayah. Eskalasi dari hate speech ke tindakan persekusi ini sudah terlihat dari beberapa akun media sosial yang menamakan diri mereka “anti boti”. Akun ini acapkali melakukan doxxing dan pembocoran data pribadi orang-orang yang oleh akun ini dianggap sebagai individu gay.

Dalam ucapan resminya, Wakil Ketua Komisi VIII mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir akun-akun yang mengampanyekan  LGBTQ. Akan sungguh lebih bermanfaat jika koordinasi dilakukan untuk mencegah akun-akun yang melakukan ujaran kebencian terhadap individu LGBTQ, yang membuat ruang digital tidak aman bagi semua.

Ketiga, wacana kriminalisasi individu dan kampanye LGBTQ mengaburkan perhatian rakyat dari hal-hal penting dan mendesak yang sedang dihadapi Indonesia. Pada saat wacana anti LGBTQ hangat, terjadi berbagai permasalahan yang menuntut respon tanggap dari pemerintah dan DPR, misalnya kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis atau potensi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar dan melemahnya kurs rupiah.

Komisi VIII DPR, sebagai komisi yang membidangi aspek agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, dan pengelolaan haji, punya banyak tugas. Alih-alih membentuk regulasi yang menghardik hak-hak dasar individu LGBTQ,  Komisi VIII diharapkan untuk fokus memastikan program-program jaminan sosial diterima secara tepat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sedang berjalan, termasuk dalam kasus korupsi BGN.

Semua fungsi legislasi, kontrol, dan pembuatan anggaran pada isu-isu ini akan lebih bermakna ketimbang membuat aturan yang menargetkan kelompok LGBTQ yang selama ini sudah rentan. Sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi, individu LGBTQ juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang hak-hak dasarnya tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun. Faktanya, kebijakan saat ini memarjinalkan individu LGBTQ sehingga mereka tinggal di tempat-tempat rawan bencana dan membutuhkan jaminan sosial karena hidup di dalam kemiskinan. 

Kelompok minoritas tidak boleh dijadikan kambing hitam atau musuh bersama untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat. Tugas negara adalah melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali, bukan menciptakan ketakutan, stigma, dan permusuhan terhadap kelompok tertentu. 

Tiga poin di atas menjadi dasar bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengingatkan kembali bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Indonesia juga memiliki seperangkat undang-undang yang mendorong penerapan prinsip antidiskriminasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia seharusnya mampu menunjukkan komitmennya untuk menepati hukum-hukum HAM internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; keduanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Demokrasi mendesak pemerintah dan DPR untuk berhenti menunggangi wacana kriminalisasi LGBTQ demi mengalihkan perhatian publik atas isu-isu krusial yang sedang berlangsung. Sebaliknya, pemerintah dan DPR harus memperkuat kerangka hukum perlindungan bagi setiap orang agar bisa terbebas dari diskriminasi dan ujaran kebencian, sehingga mereka bisa menikmati akses yang setara di dunia pendidikan, sektor pekerjaan, dan layanan publik.

Jakarta, 17 Juni 2026

Organisasi yang Ikut Tergabung:

  1. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
  2. Centre for Legal Pluralism Studies (CLeP)
  3. YLBHI – LBH Surabaya
  4. Social Justice Indonesia/SJI
  5. Indonesia Policy Studies Society/IPSS
  6. @digitallytante
  7. Yayasan Kebaya Yogyakarta
  8. Lembaga Partisipasi Perempuan / LP2
  9. Logos ID
  10. Perkumpulan Suara Kita 
  11. Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)
  12. Dear Catcallers Indonesia 
  13. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)
  14. Emancipate Indonesia 
  15. Pelangi Nusantara
  16. Public Virtue Research Institute
  17. Women’s March Jakarta
  18. Inti Muda Indonesia
  19. Humanesia – Humanis Indonesia
  20. Cangkang Queer
  21. Proklamasi Anak Indonesia (PAI)
  22. Konsil LSM Indonesia
  23. Sanggar Swara 
  24. Yayasan Srikandi Sejati
  25. ASEAN Youth Forum
  26. YLBH APIK Jakarta
  27. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
  28. Arus Pelangi
  29. Lentera SIntas Indonesia
  30. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA)
  31. Solidaritas Perempuan (SP)
  32. the Institute for Ecosoc Rights
  33. Human Rights Working Group (HRWG)
  34. Kenapa Harus Peduli (KHP)
  35. Jakarta Feminist
  36. Marsinah.id

Narahubung:

Albert, +62 852-1524-1116

 

Referensi:

  1.  Arief Setyadi, “MUI Minta Rumuskan Regulasi Khusus LGBT, Hukum Lebih Berat dari Perzinaan,” news.okezone.com, 11 Juni 2026, diakses di https://news.okezone.com/read/2026/06/11/337/3223943/mui-minta-rumuskan-regulasi-khusus-lgbt-hukum-lebih-berat-dari-perzinaan
  2.  Anisa Febriani, “DPR RI Dukung Desakan MUI Tindak Tegas Pelaku LGBT,” detik.com, 12 Juni 2026, diakses di https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8529940/dpr-ri-dukung-desakan-mui-tindak-tegas-pelaku-lgbt.
  3. Winona Amabel, dkk., Menjadi Queer di Internet: Pembatasan Ekspresi dan Serangan Digital terhadap Individu dan Kelompok dengan Ragam Gender dan Seksualitas di Indonesia, (Jakarta: Remotivi, 2023).
  4. Human Rights Watch, “Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami” Kelompok LGBT Indonesia dalam Ancaman, (Jakarta, Human Rights Watch, 2016).
  5.  Anisa Febriani, Op. Cit.
  6. Norbertus Arya Dwiangga Martiar, “Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Jadi Tersangka Pengadaan Motor Listrik BGN,” Kompas.id, 12 Juni 2026, diakses di https://www.kompas.id/artikel/komisaris-pt-yasa-artha-trimanunggal-jadi-tersangka-pengadaan-motor-listrik-bgn
Siaran Pers

Prestasi atau Hipokrisi? Empat Catatan LBHM atas Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB

Jan 9, 2026 by admin editor 0 Comments , , , , ,

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mengingatkan bahwa pencapaian pemerintah Indonesia menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB – UN Human Rights Council) harus diikuti dengan komitmen pemerintah yang lebih besar untuk memperjuangkan HAM baik di dalam maupun luar negeri.

Pada tanggal 8 Januari lalu, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026. Kepemimpinan di Dewan HAM PBB dirotasi setiap tahunnya mewakili grup regional. Tahun ini merupakan giliran Grup Asia Pasifik dan Indonesia mendapatkan nominasi tunggal dari kawasan ini.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memiliki tugas yang berat. Presiden bertanggung jawab memimpin sesi-sesi Dewan HAM, mengajukan kandidat untuk mengisi ahli yang bertugas di prosedur khusus PBB, berkorespondensi dengan kantor perutusan tetap (permanent mission) negara-negara lain, serta melakukan penjangkauan dan diplomasi untuk memperkuat kredibilitas mekanisme Dewan HAM PBB. Dalam pidatonya, pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, juga menyampaikan bahwa Indonesia “akan percaya dan berkomitmen penuh atas prinsip utama universalitas, objektivitas, dan non-selektif dalam mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia.”

Tanggung jawab besar ini sulit untuk dicapai jika sikap Indonesia terhadap permasalahan HAM domestik, regional, dan internasional masih “begini-begini” saja. Untuk itu, LBHM memberikan empat rekomendasi mengenai bagaimana Pemerintah Indonesia bisa menjalankan amanahnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara lebih wahid. 

Pertama, pemerintah Indonesia perlu menjadi pemain aktif dalam menyuarakan isu-isu HAM kontemporer di sesi Dewan HAM PBB. 

Selama ini, meskipun sudah enam periode menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia masih pasif dalam menunjukkan keberpihakannya dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dunia di sidang-sidang Dewan HAM PBB. Indonesia hanya menjadi sponsor utama (main sponsor) atas 9 dari 193 resolusi yang dirumuskan dalam sidang Dewan HAM PBB selama tahun 2024-2025.  Yang lebih ironis lagi, di antara 9 resolusi ini, catatan kami menunjukkan Indonesia tidak pernah menjadi penanggung jawab (pen holder), yang umumnya bertanggung jawab menuliskan draft awal dan menjadi penanggung jawab utama dari resolusi. 

Prestasi ini kalah dari negara-negara lain yang juga termasuk sebagai negara Global South. Misalnya, sepanjang 2024-2025, Brazil menjadi sponsor utama sebanyak 21 kali yang mana 5 di antaranya mereka menjadi pen holder; Ghana 9 kali menjadi sponsor utama yang mana 7 di antara menjadi pen holder.

Absennya Indonesia untuk menjadi pen holder dalam pembuatan resolusi membuat posisi Indonesia di forum internasional ini menjadi ambigu. Tentu baik untuk mendukung banyak resolusi dengan berbagai tema, tetapi dunia internasional perlu juga mengetahui apa ciri khas perjuangan HAM Indonesia. Misalnya, sebagai salah satu negara yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, Indonesia bisa secara konsisten memperjuangkan hak bebas dari diskriminasi bagi semua, terlepas apapun identitasnya, di forum HAM tertinggi di dunia ini.

Kedua, misi menghapus penjajahan di dunia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 harus mendorong pemerintah Indonesia untuk  berperan aktif dalam mendorong resolusi yang memajukan pemenuhan HAM di suatu negara.

Salah satu pernyataan yang paling bombastis tentang mandat kepresidenan Dewan HAM datang dari Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Indonesia akan menangani masalah HAM di Venezuela. Sayangnya, ambisi untuk menjadi pihak yang mampu untuk memecahkan permasalahan HAM dan krisis humaniter dunia tidak tercermin dari posisi Indonesia selama ini di Dewan HAM PBB.

Selain tidak pernah menjadi sponsor utama di resolusi yang spesifik membahas krisis HAM di suatu negara di periode 2024-2025, Indonesia juga cenderung bersikap abstain bahkan menolak resolusi-resolusi seperti ini. Misalnya, Indonesia menolak sebuah resolusi pada Oktober 2025 terkait dengan kondisi krisis humaniter di Sudan akibat konflik bersenjata yang menyebabkan 12 juta orang terusir. Indonesia juga seolah masih bermain ‘aman’ di resolusi-resolusi menyangkut  negara-negara yang selama ini menjadi proksi negara sahabat Indonesia, misalnya resolusi yang menyangkut soal Burundi, Belarus, Syria, dan negara-negara lainnya.

Jikapun alasan untuk memilih tidak menyetujui atau abstain dari resolusi-resolusi ini adalah untuk menghargai kedaulatan suatu negara, perwakilan Indonesia seharusnya juga menawarkan resolusi lain yang lebih konstruktif. Misalnya, resolusi yang mendorong adanya tim independen untuk meninjau situasi pemenuhan HAM di sana atau menyarankan asistensi bagi negara tersebut untuk memperbaiki kebijakan-kebijakannya, dan lain-lain. Diplomasi yang bebas aktif menuntut Indonesia untuk secara kreatif menawarkan solusi dan menjembatani antara kedaulatan dan kemanusiaan.

Ketiga, Indonesia perlu menunjukkan dukungan yang bermakna pada prosedur-prosedur khusus yang tercipta dalam forum Dewan HAM PBB.

Salah satu keunggulan Dewan HAM PBB adalah kemampuannya untuk membentuk prosedur khusus (special procedures) untuk mendalami permasalahan HAM tertentu atau permasalahan HAM yang terjadi di suatu kawasan tertentu. Biasanya, prosedur khusus ini hadir dalam bentuk pelapor khusus (special rapporteur), ahli independen (independent expert), kelompok kerja (working group), dan lain-lain. Per November 2025, ada 59 prosedur khusus dengan beragam tipenya. Prosedur khusus memiliki kewenangan untuk melakukan kunjungan ke negara, berkomunikasi dengan negara, membuat standar HAM internasional, memberikan nasihat kepada negara untuk meningkatkan pemenuhan HAM di negara tersebut.

Dukungan bagi prosedur khusus ini bukan hanya dalam bentuk menerima laporan mereka yang disajikan di sidang Dewan HAM PBB, tetapi juga dalam menerima kunjungan mereka untuk memperbaiki kondisi HAM di dalam negeri. Sayangnya, pemerintah Indonesia seperti alergi atas kunjungan dari para prosedur khusus ini. Dari sekian banyak prosedur khusus yang ada dan menginginkan untuk mengunjungi Indonesia, baru ada sepuluh prosedur khusus yang diizinkan masuk ke Indonesia. Yang terakhir mendapat izin masuk ke Indonesia adalah Pelapor Khusus untuk Myanmar pada 13-21 Juni 2023. Sebanyak 33 prosedur khusus sudah meminta izin masuk ke Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia mengabaikan permintaan mereka atau menolak mereka untuk datang.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia semestinya bisa memberikan dukungan yang lebih besar atas mekanisme-mekanisme khusus ini. Mereka telah dipilih lewat proses yang tidak mudah dan mereka memiliki riwayat pekerjaan atau pendidikan yang memadai untuk memberikan bantuan teknikal bagi Indonesia untuk memperbaiki situasi HAM di sini. Kursi presidensi Dewan HAM PBB seharusnya menjadi momentum pemerintah Indonesia untuk menjadi lebih terbuka atas masukan para ahli.

Keempat, tanpa pembenahan permasalahan HAM di dalam negeri, kepresidenan Indonesia di Dewan HAM PBB berpotensi dipandang sebagai hipokrisi antara komitmen internasional dan praktik domestik.

“Foreign policy begins at home.” Agak tidak afdol rasanya jika Indonesia membangun reputasi internasional sebagai pejuang HAM ketika kondisi pemenuhan HAM di dalam negeri porak-poranda. 

Pekerjaan rumah Indonesia di isu kebebasan dan hak tidak sedikit. LBHM masih mencatat pelanggaran hak atas hidup, hak atas peradilan yang adil, hak untuk bebas dari diskriminasi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak kelompok rentan. Pada tahun 2025, ada 619 orang yang terancam nyawanya karena hukuman mati. Catatan LBHM tentang aksi penyiksaan dan pelanggaran hak atas peradilan yang adil bagi orang-orang yang berhadapan dengan hukum juga masih panjang. Di sisi lain, negara seperti abai atas persekusi yang dialami oleh kelompok rentan, seperti kelompok keberagaman gender dan seksualitas.

Bahkan yang lebih buruk lagi, jangan sampai apa yang disampaikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB kontradiktif dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Ini pernah terjadi. Pada Sesi Dewan HAM PBB ke-59, Indonesia menjadi sponsor utama dari resolusi berjudul “Hak untuk Bebas Berkumpul dan Berasosiasi Secara Damai” yang mendorong negara-negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kebebasan seseorang untuk berkumpul dan berasosiasi secara damai terlepas dari kewarganegaraan, etnisitas, agama, pekerjaan, gender, dan lainnya. Dua bulan sesudah resolusi yang diperjuangkan oleh Utusan Tetap Indonesia di Jenewa ini disepakati secara konsensus, terjadi penangkapan besar-besaran aktivis dan orang-orang yang berunjuk rasa di Demo Agustus 2025; kurang lebih 959 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan label sembrono ‘pelaku kerusuhan’.

Dengan dipegangnya mandat kepresidenan Dewan HAM PBB, Indonesia perlu lebih banyak menghubungkan pernyataan-pernyataan manis di depan para diplomat dengan kondisi riil yang ada di jalanan, di tempat-tempat penahanan, di institusi-institusi dasar, di layanan publik. Jika tidak dilakukan, selamanya jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dianggap gimmick belaka.

Empat catatan yang LBHM serukan tidak menutup apresiasi kami atas kerja keras Pemerintah Indonesia dalam mendapatkan kursi kepresidenan Dewan HAM PBB. Namun, upaya mendapatkan kursi itu harusnya juga dibarengi dengan kemampuan untuk meningkatkan keaktifan, menjaga kualitas kepemimpinan, dan secara konsisten bersuara lantang menentang pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan internasional, regional, dan domestik. 

“Jangan sampai jabatan Presiden Dewan HAM PBB ini hanya sebagai upaya pencitraan pemerintah untuk mengelak dari kritik publik atas permasalahan-permasalahan serius HAM di dalam negeri,” jelas Albert Wirya, Direktur LBHM. “Pemerintah Indonesia perlu memperlihatkan bahwa jabatan ini betul sebagai prestasi, bukan semata hipokrisi.”

 

Jakarta, 9 Januari 2026

Narahubung: 

Albert Wirya, +62 852-1524-1116, awirya@lbhmasyarakat.org

 

Referensi:

  1.  Eva Safitri “Pertama Kalinya, Indonesia Resmi Jadi Presidensi Dewan HAM PBB 2026,” detik.com, 8 Januari 2026, diakses di https://news.detik.com/berita/d-8298347/pertama-kalinya-indonesia-resmi-jadi-presidensi-dewan-ham-pbb-2026.
  2.  “Human Rights Council President,” diakses di https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/presidency 
  3.  Jayanty Nada Shofa, “Indonesia Officially Becomes UN Human Rights Council President,” jakartaglobe.id, 8 Januari 2026, diakses di https://jakartaglobe.id/news/indonesia-officially-becomes-un-human-rights-council-president 
  4.  Haryanti Puspa Sari dan Jessi Carina,”Natalius Pigai Sebut Indonesia Cetak Sejarah Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Akan Tangani Venezuela,” kompas.com, 6 Januari 2026, diakses di https://nasional.kompas.com/read/2026/01/06/16383791/natalius-pigai-sebut-indonesia-cetak-sejarah-jadi-presiden-dewan-ham-pbb.
  5.  Human Rights Council, “Resolution adopted by the Human Rights Council on 6 October 2025: 60/3.  Responding to the human rights and humanitarian crisis caused by the ongoing armed conflict in the Sudan,” 7 Oktober 2025, A/HRC/RES/60/3  
  6.  Human Rights Council, “Resolution adopted by the Human Rights Council on 6 October 2025: 0/15. Situation of human rights in Burundi,” 7 Oktober 2025, A/HRC/RES/60/15 
  7.  Human Rights Council, “Resolution adopted by the Human Rights Council on 3 April 2025 58/19. Situation of human rights in Belarus,” 4 April 2025, 7 Oktober 2025, A/HRC/RES/58/19
  8.  Human Rights Council, “Resolution adopted by the Human Rights Council on 10 October 2024 57/21. Situation of human rights in the Syrian Arab Republic,” 14 Oktober 2024, A/HRC/RES/57/21. 
  9.  “About special procedures,” ohchr.org, diakses di https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council 
  10.  Data bisa dilihat di https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&lang=en 
  11.  Data bisa dilihat di https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&lang=en 
  12.  Data per 31 Desember 2025, dilihat di https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh  
  13.  Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Laporan Tahunan 2024 Tersesat Dalam Transisi: Rakyat Berjuang Menavigasi, (Jakarta, 2025), diakses di https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2025/02/Indo-Layout-Laporan-Tahunan-2024-1.pdf 
  14.  Human Rights Council, “Resolution adopted by the Human Rights Council on 4 July 2025: 59/4. The rights to freedom of peaceful assembly and of association ,”  8 Juli 2025, A/HRC/RES/59/4.
  15.  Divisi Humas Polri, “959 Tersangka Ditetapkan Terkait Kerusuhan Demonstrasi Akhir Agustus 2025,” 24 September 2025, diakses di https://humas.polri.go.id/news/detail/2099737-959-tersangka-ditetapkan-terkait-kerusuhan-demonstrasi-akhir-agustus-2025 
Narkotika

Modul Pendampingan Kasus Narkotika bagi Pemberi Bantuan Hukum

Aug 19, 2025 by admin editor 0 Comments , , ,

Modul Pendampingan Kasus Narkotika bagi Pemberi Bantuan Hukum hadir untuk memperkuat kapasitas pemberi bantuan hukum dalam menangani kasus-kasus narkotika dengan pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dan kesehatan publik. Modul ini mengulas perkembangan kebijakan narkotika di tingkat global, tantangan penegakan hukum di Indonesia, serta berbagai pelanggaran hak yang kerap dialami oleh pengguna narkotika dalam sistem peradilan pidana.

Melalui pembahasan yang komprehensif, modul ini membantu pembaca memahami posisi pengguna narkotika sebagai kelompok yang rentan terhadap kriminalisasi, hambatan akses bantuan hukum, serta pentingnya strategi pendampingan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar. Selain itu, modul ini juga menawarkan panduan praktis untuk mendukung upaya advokasi dan reformasi kebijakan narkotika yang lebih adil dan manusiawi.

Baca selengkapnya untuk memahami bagaimana bantuan hukum dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak pengguna narkotika dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berkeadilan.

Siaran Pers

Negara Harus Mengusut Pelanggaran HAM serta Menindak Tegas Pelaku Kekerasan terhadap Warga Sipil di Yuguru, Nduga, Papua Pegunungan

Jun 13, 2025 by admin editor 0 Comments , , ,

Jakarta, 13 Juni 2025 – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus HAM di Yuguru mengecam keras tindakan penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) terhadap seorang warga sipil Papua bernama Abral Wandikbo (27 tahun), asal Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Tindakan keji ini diduga dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 22–25 Maret 2025 ketika menjalankan operasi militer di Kampung Yuguru.

Abral  Wandikbo  bukanlah  anggota  kelompok  bersenjata,  kelompok pro-kemerdekaan Papua, dan tidak memiliki keterlibatan apapun dalam aktivitas bersenjata. Justru sebaliknya, almarhum dikenal aktif membantu aparat dalam pembangunan kembali lapangan terbang Yuguru, demi memfasilitasi mobilitas masyarakat.

Namun, pada 22 Maret 2025, Abral ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat TNI saat memeriksa rumah warga satu per satu. Dia ditangkap tanpa alasan yang jelas dan tanpa bukti yang sah serta tanpa didampingi kuasa hukum. Ia kemudian dibawa ke pos TNI di lapangan terbang Yuguru dan tidak pernah kembali.

Baru pada 25 Maret 2025, Abral ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya termutilasi, telinga, hidung, dan mulut hilang, kaki dan betis melepuh serta kedua tangan terikat dengan borgol plastik (plasticuff). Koalisi menduga kuat bahwa Abral menjadi korban penyiksaan berat sebelum akhirnya dibunuh. Ironisnya, sebelumnya aparat TNI menyampaikan kepada keluarga bahwa Abral akan dipulangkan dalam keadaan hidup, namun kemudian menyebarkan narasi menyesatkan bahwa korban “melarikan diri”.

YKKMP bersama koalisi masyarakat sipil pada Jumat, 13 Juni 2025 telah melakukan audiensi resmi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta untuk melaporkan kasus tersebut sebagai dugaan pelanggaran HAM berat, seperti yang diatur dalam konstitusi Indonesia dan standar internasional.

Hak korban untuk hidup, tidak disiksa, dan hak untuk merasa aman jelas-jelas dilanggar. Begitu pula hak korban untuk mendapat pendampingan hukum ketika ditangkap juga diabaikan begitu saja oleh aparat yang menangkapnya.

Selain pembunuhan di luar hukum atas korban, koalisi juga mendapat laporan bahwa sebelum terjadinya kasus tersebut, aparat TNI juga diduga merusak rumah-rumah warga dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Sebelum kasus mutilasi Abral Wandikbo, investigasi YKKMP juga menemukan fakta-fakta bahwa anggota

TNI telah melakukan perusakan terhadap sejumlah rumah warga dan fasilitas publik di kampung tersebut. Warga melihat anggota TNI melakukan pembongkaran sembilan rumah warga dan satu puskesmas, untuk mengambil papan, kayu-kayu, dan peralatan lainnya, pada tanggal 22-23 Februari 2025. Kemudian sekolah juga digeledah oleh anggota TNI pada tanggal 24 Februari 2025 hingga peralatan belajar dihamburkan seperti buku-buku, ijazah, surat baptis, dan lain sebagainya. Ini jelas pelanggaran hak warga untuk merasa aman, begitu pula pelanggaran atas hak kesehatan, hak atas pendidikan dan hak anak.

Komnas HAM mencatat ada 113 peristiwa terkait hak asasi manusia terjadi di Papua sepanjang tahun 2024, 85 kasus di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Konflik ini menimbulkan dampak besar terhadap warga sipil, termasuk korban jiwa, luka-luka, dan pengungsi internal. Koalisi diterima oleh Ketua Komnas HAM Anies Hidayah dan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian.

Anis menyatakan keprihatinannya terhadap aksi kekerasan berupa pemukulan, pembunuhan dan mutilasi terhadap warga sipil di kampung Yuguru, Papua.

“Komnas HAM mengecam aksi kekerasan itu, karena hak.hidup adalah hak fundamental. Kami mendorong tidak terjadi impunitas atas kasus kekerasan di Papua,” kata Anis Hidayah

Atas tragedi kemanusiaan ini, Koalisi menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah dan TNI harus segera mengusut tuntas dugaan penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Abral Wandikbo, serta dugaan perusakan rumah dan fasilitas umum di Yuguru. Aparat TNI di lapangan maupun pimpinan mereka di tingkat komando harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara adil dan transparan.

Kedua, Pemerintah harus memberikan pemulihan menyeluruh kepada keluarga korban dan warga Kampung Yuguru yang turut terdampak. Pemerintah daerah juga harus merenovasi fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas yang rusak, serta memastikan kebutuhan pendidikan dan kesehatan warga terpenuhi.

Ketiga, Komnas HAM harus menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat dan segera memulai penyelidikan pro justitia sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Keempat, Pelaku penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan harus diadili secara terbuka di pengadilan sipil, bukan militer, demi menjamin keadilan dan akuntabilitas publik.

Kelima, Negara harus segera menghentikan pendekatan militeristik dalam penyelesaian konflik di Tanah Papua, yang selama ini makin memperparah kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil.

Keenam, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi pemantau HAM independen, jurnalis, dan organisasi kemanusiaan ke wilayah Papua, termasuk ke Kampung Yuguru, sebagai bentuk transparansi dan jaminan hak atas informasi. Tanpa akses yang adil bagi media dan semua pemantau HAM independen di Papua, maka Papua akan terus berada dalam bayang bayang ketertutupan dan potensi pelanggaran HAM yang luput dari pengawasan publik akan terus terjadi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus HAM di Yuguru: 
  1. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua
  2. Amnesty International Indonesia
  3. Biro Papua PGI
  4. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
  5. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
  6. Asia Justice and Rights
  7. LBH Masyarakat (LBHM)
  8. AJI Indonesia
  9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
  10. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  11. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Kesehatan Jiwa

[Laporan Penelitian] Komparasi Sistem Dukungan Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Orang dengan Disabilitas Psikososial

Aug 13, 2021 by Superadmin lbhm 0 Comments , , , , , , ,

Sejak diresmikan, Pasal 12 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) tentang kapasitas hukum telah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan akademisi, ahli hukum, dan tenaga medis. Hal ini memancing banyak respon dari banyak kelompok, seperti kelompok aktivis disabilitas yang merayakan keberadaan pasal itu, karena memberikan pengakuan setara terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas. Disamping itu ada juga kelompok pihak-pihak lain yang memiliki interpretasi berbeda, bahkan menolak keberadaan Pasal 12 dalam CRPD ini Keberagaman pendapat itu menyebabkan adanya variasi dalam pengimplementasian pengakuan universal atas kapasitas hukum oleh negara-negara yang meratifikasi CRPD.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi CRPD, Indonesia sudah mengimplementasikanya dalam sebuah Undang-Undang (UU) yakni UU Nomor 19 Tahun 2011. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa mereka menghormati hak asasi orang dengan disabilitas dengan mengakomodirnya dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas).

Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODP) masih menjadi salah satu kelompok rentan yang masih belum bisa merasakan sepenuhnya hak-haknya. Seperti hak atas kapasitas hukum. Masih banyak ODP yang terampas hak atas kapasitas hukumnya, hal ini terjadi karena tidak dianggap kompeten untuk mengambil keputusan dikarenakan kondisi kejiwaanya, yang pada akhirnya kapasitas hukum mereka terenggut/dicabut.

Dalam pengambilan keputusan bagi seorang ODP, Indonesia masih menggunakan sistem perwalian, sistem ini dianggap tidak efektif dan dinilai melanggar hak asasi, serta sangat diskriminatif. Padahal seharusnya ODP dapat diperlakukan secara setara (equal) dalam proses hukum, seperti yang dituang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Sudah saatnya Indonesia meninggalkan sistem perwalian dan mulai memakai pendekatan yang supportif terhadap ODP yakni Support Decission Making (SDM). LBHM sejak tahun 2020, telah melakukan penelitian terkait pengambilan keputusan untuk ODP dengan melakukan perbandingan sistem pengambilan keputusan yang ada di seluruh dunia. Secara garis besar dalam laporan ini mengenalkan kepada publik terkait sistem pengambilan keputusan yang baik untuk ODP.

Laporan penelitian ini terbagi dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia, & English), untuk mengunduh dokumen silahkan mengklik link dibawah ini:

Versi Indonesia

English Version

[Indonesia] Komparasi Sistem Dukungan Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Orang dengan Disabilitas Psikososial

[English] Comparison of Support Systems in Decision-Making for Persons with Psychosocial Disabilities

Siaran Pers

Rilis Pers – Tuduhan Kekerasan Tanpa Bukti Terhadap Dua Aktivis Papua

Jul 1, 2021 by Superadmin lbhm 0 Comments , , , ,

Pada Rabu, 30 Juni 2021, persidangan terhadap dua aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yakni Ruland Rudolof Karafir dan Finakat Molama (Kevin) dengan agenda persidangannya adalah Pembuktian. Pada persidangan tersebut hadir saksi korban, yakni Rajid Patiran, dengan saksi security dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni Nurdiansyah dan Syahroni.

Pada persidangan tersebut, saksi-saksi didengarkan keterangannya mengenai dugaan tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Ruland dan Kevin. Namun, di dalam keterangan yang bunyi di persidangan pada hari ini tidak ada satu pun keterangan meyakinkan yang dapat membuktikan bahwa Ruland dan Kevin lah yang melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan Rajid Patiran luka-luka ringan. 221e46

Di dalam persidangan, pada intinya Rajid menyatakan bahwa dirinya mendapatkan tiga (3) pukulan, yang masing-masing didapatkan dari Ruland, Kevin, dan satu orang lagi yang dia tidak ketahui identitasnya. Berdasarkan kesaksian Rajid Patiran, pemukulan pertama dilakukan oleh Ruland dan mengenai bagian mata sebelah kirinya. Namun, keterangan tersebut disangkal oleh Ruland di persidangan dan menerangkan bahwa pukulannya tersebut tidak mengenai Rajid Patiran. Pemukulan Kedua, disangkakan kepada Kevin. Hal ini dikarenakan Rajid Patiran melihat video yang menampilkan Kevin. Namun, setelah video tersebut dipertontonkan di dalam persidangan, tidak ada satu video pun yang secara jelas memperlihatkan Kevin melakukan pemukulan kepada Rajid Patiran. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Kevin di dalam persidangan bahwa dirinya tidak ada melakukan pemukulan kepada Rajid Patiran.

Selain itu, security BKN yang hadir hari ini pun menyatakan bahwa mereka tidak melihat secara langsung mengenai adanya pemukulan kepada Rajid Patiran dan tidak melihat adanya luka-luka pada Rajid Patiran. Bahkan para saksi ini menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengidentifikasi siapa-siapa saja yang ada pada saat itu karena merasa orang-orang yang ada pada saat kejadian hampir mirip secara ciri-ciri fisiknya.

Atas hasil pemeriksaan saksi-saksi di atas, Tim Penasihat Hukum kedua aktivis Papua dari Tim Advokasi Papua, yang terdiri dari  LBH Masyarakat (LBHM), LBH Jakarta, serta Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menilai bahwa tidak ada satu pun keterangan meyakinkan yang dapat membuktikan bahwa Ruland dan Kevin lah yang melakukan pemukulan dan memiliki relasi sebab-akibat pada luka-luka yang dimiliki oleh Rajid Patiran.

Sedari awal, kami, Tim Advokasi Papua, sangat menyayangkan kasus ini bisa sampai sejauh ini masuk ke dalam persidangan yang mulia dengan alat bukti dan barang bukti yang sangat kabur, sehingga terkesan sangat dipaksakan. Selain itu, dalam kasus ini juga ditemukan kejanggalan-kejanggalan, dari proses penangkapan dan penetapan sebagai tersangka yang langsung diberikan kepada Ruland dan Kevin, tanpa memeriksa kedua aktivis AMP tersebut sebagai saksi sebagaimana biasanya dalam kasus tuduhan Pasal 170 KUHP. Maka dari itu, Tim Advokasi Papua menilai patut dipertanyakan apa sebenarnya yang menjadi motif untuk meneruskan kasus ini.

Kami khawatir proses hukum yang menimpa dua orang Aktivis Papua ini hanyalah upaya untuk meredam gerakan demonstrasi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan oleh mahasiswa Papua untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Melihat hal-hal di atas, maka Tim Advokasi Papua menyatakan:

  1. Menghentikan segala diskriminasi dan Pelanggaran HAM terhadap warga Papua;
  2. Melakukan penegakan hukum secara adil dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  3. Menghentikan segala diskriminasi dan Pelanggaran HAM terhadap warga Papua;
  4. Meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ke dua aktivis Papua memeriksa secara jernih dan mengabaikan segala intervensi serta mengedepankan kebenaran materil dalam menjatuhkan putusannya.

Tim Advokasi Papua:
LBH Masyarakat (LBHM), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Papua itu Kita.

HIV

Laporan Penelitian – Intervensi Berbasis Keluarga Dalam Kebijakan HIV: Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia

Dec 1, 2020 by Superadmin lbhm 0 Comments , , , , , ,

Dalam upaya penanggulangan HIV, keluarga memiliki peran sejak tahap
pencegahan sampai pengobatan dan perawatan. Keluarga menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, termasuk dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip yang berorientasi pada pertahanan
dan kesejahteraan keluarga, sebagaimana diadopsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS (Permenkes 21/2013).

Sayangnya keluarga juga dapat menjadi pendorong penyebab penularan HIV hal ini dikarenakan adanya permasalahan internal seperti kurangnya dukungan keluarga, perceraian, kurang kasih sayang dll. yang dimana dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan perilaku berisiko.

Keluarga dengan ketahanan yang baik dapat menjauhkan individu dari perilaku yang berisiko tinggi menularkan HIV, dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh ODHA sehingga mereka tetap dapat menjadi individu yang berkualitas dan produktif demi kemajuan bangsa.

Internvensi pemerintah dalam memnentukan \’keluarga\’ lewat konsep ketahanan keluarga ternyata memunculkan banyak permasalahan yang dampat berdampak pada kelompok rentan seperti Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Intervensi yang minim bukti ilmiah justru sangat berbahaya karena dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi, seperti munculnya rancangan undang-undang Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang kontroversial menempatkan keluarga sebagai benteng atas ‘bahaya LGBT’ yang dinilai menyebarkan infeksi HIV.

Hasil laporan ini dapat teman-teman baca dan nikmati di sini