Di Indonesia, Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODP) masih kesulitan mendapatkan/menikmati hak asasinya secara penuh.
Kemarin, tanggal 23 Oktober 2020, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan Disability Rights Fund (DRF) mengadakan diskusi bertema “Mengenal Hambatan Hak Asasi Manusia Orang dengan Disabilitas Psikososial”. Diskusi ini merupakan salah satu rangkaian dari Forum Temu Inklusi 2020 #4.
Narasumber membagikan temuan-temuannya terkait pengaruh dari praktik formal dan non-formal terhadap kapasitasl legal (legal capacity) seorang ODP, yang ternyata selama ini ternyata mendegradasi hak asasi mereka. Selama ini ODP selalu berada di bawah pengampuan dan banyak dari mereka yang justru berakhir/ditempatkan di pusat rehabilitasi, hal ini tentunya melanggar hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas privasi dan hak-hak lainnya.
Teman-teman dapat membaca rilis lengkap di sini
ENGLISH
Human rights barriers of people with psychosocial disabilities (PPD) in Indonesia is a fact.
During the meeting yesterday as part of Temu Inklusi, various speakers shared how formal and informal practices renounce PPD’s legal capacity and thus, diminishing their basic human rights.
Due to this renunciation, PPD are forced to be placed under guardianship and many of them ended up in compulsory rehabilitation centres, which violates their freedom, rights to security, rights to privacy, etc.
Learn more of what we can do together so they could live independently and participate in an inclusive society.
You can read the detail of the event in here
