Home / Seri Monitor dan Dokumentasi 2019: Disabilitas Psikososial dalam Sengkarut Hukum HAM

Seri Monitor dan Dokumentasi 2019: Disabilitas Psikososial dalam Sengkarut Hukum HAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) telah dibuat, perbuat stigma dan diskriminasi masih kerap kali terjadi terhadap Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODP). Selain stigma dan diskriminasi, ODP kerap mengalami tindakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Setidaknya ada 18.000 orang yang dipasung karena penyakitnya dianggap sebagai kutukan atau kerasukan, padahal pemerintah sudah melarang pemasungan 1977.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dikombinasi dengan data rutin dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menunjukkan gejala depresi dan kecemasan sudah diidap orang Indonesia sejak usia 15 tahun. Presentasinya pun cukup banyak, untuk penderita depresi saja ada sekitar 14 juta orang, sedang prevalansi gangguan psikososial berat, seperti skizophrenia ada sekitar 400 ribu orang. Jumlah yang tinggi ini tidak dibarengi dengan layanan fasilitas yang mencukupi dan memadai.

Menurut data Kementrian Kesehatan (Kemenkes), Indonesia baru memiliki 48 rumah sakit jiwa, 50%-nya berlokasi di 4 (Empat) provinsi. Data lainnya, menunjukkan hanya 30% dari 9.000 puskemas di seluruh Indonesia yang memiliki program layanan kesehatan jiwa. Selain itu, hanya ada 249 (dua ratus empat puluh sembilan) dari total 445 (empat ratus empat puluh lima) rumah sakit umum di Indonesia yang bisa melayani segala macam perawatan kesehatan jiwa. Ditambah ada delapan provinsi di Indonesia yang belum melayani pasien gangguan psikososial.

Fasilitias dan pelayanan kesehatan yang langka pun memicu terjadinya pelanggaran hak-hak dasar para penyadang disabilitas psikososial. Misalnya, menempatkan pasien perempuan dan laki-laki di bangsal yang berdekatan dan ini berpotensi menimbulkan pelecehan, selain itu juga penyuntikkan alat kontrasepsi tanpa adanya persetujuan klien, dan juga tindak kekerasan yang dilakuka di lembaga pelayanan kesehatan jiwa yakni dengan melakuka pembatasan fisik (pemasungan).

Hak atas kebebasan semestinya diperoleh oleh setiap orang tanpa terkecuali, baik itu kebebasan berpikir, berpendapat, berekspresi, maupun kesehatan. Hal ini diatur dalam instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia dan tersebar dalam beberapa Pasal. Misalnya, Pasal 28 G ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Instrumen yang signifikan tentang Hak ODP terdapat dalam Pasal 42 UU HAM.

LBH Masyarakat (LBHM) mengeluarkan laporan Monitoring dan Dokumentasi (Mondok) untuk memperkaya pemahaman dan pengayaan terkait isu Kesehatan Jiwa, agar dapat bermanfaat untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif dan berpijak padan norma-norma HAM.

Untuk melihat laporan penuh silahkan unduh di sini

About Admin Web

Check Also

Rilis Pers – Sengketa Informasi Penolakan Ganja untuk Kepentingan Kesehatan ke Publik

Juni lalu Pemerintah dan BNN sepakat untuk menolak rekomendasi WHO terkait legalisasi Ganja untuk kepentingan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *