Category: Siaran Pers

Siaran Pers LBHM

Siaran Pers

Rilis Pers – Bongkar Korupsi Obat HIV/AIDS Segera!

Dec 2, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments ,

LBH Masyarakat mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mempercepat upaya membongkar dugaan praktik korupsi pengadaan obat anti retroviral (ARV) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Obat-obat anti retroviral digunakan dalam terapi guna menekan laju perkembangan HIV dalam tubuh serta meningkatkan produksi imun orang dengan HIV/AIDS. Terapi ARV berperan penting dalam upaya pencegahan HIV. Ketika virus berhasil ditekan sampai pada tingkat tidak terdeteksi, sangat kecil kemungkinannya virus tersebut dapat ditularkan.

Korupsi pengadaan obat ARV, dengan demikian, bukan hanya merugikan negara dan orang dengan HIV/AIDS, tetapi juga masyarakat yang lebih luas.

Dugaan praktik korupsi pengadaan obat ARV semakin terdengar sejak awal tahun 2018. Beberapa pihak sudah dipanggil dan didengar keterangannya, namun sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. Praktik korupsi pengadaan obat ARV ini menciderai semangat penanggulangan HIV di Indonesia.

Ke depan, LBH Masyarakat mendesak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan investigasi secara efektif dan transparan. Kementerian Kesehatan juga harus bersikap ksatria dan memberikan akomodasi seluas-luasnya bagi Kejaksaan Agung RI dalam melakukan investigasi.

1 Desember kemarin seharusnya tidak berhenti pada Peringatan Hari AIDS sedunia, namun juga untuk bertanya pada pemerintah, khususnya Kejaksaan Agung dan Kementerian Kesehatan: serius atau tidak untuk mengatasi masalah HIV/AIDS di negeri ini?

 

Jakarta, 2 Desember 2018

Ajeng Larasati – Koordinator Riset dan Kebijakan LBH Masyarakat

Siaran Pers

Rilis Pers – Tiada Penanggulangan HIV Tanpa Penghapusan Stigma dan Diskriminasi

Nov 30, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

Dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya, LBH Masyarakat mendesak pemerintah Indonesia mencabut segala kebijakan diskriminatif yang menghambat upaya penanggulangan HIV di Indonesia; dan menghormati hak-hak orang dengan HIV maupun populasi kunci[1].

Sejak kasus HIV pertama ditemukan di Indonesia, sampai pada hari ini, terdapat sejumlah perkembangan penanggulangan HIV yang positif. Salah satunya adalah dengan diadopsinya kebijakan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) dengan tiga jenis intervensi di kota/kabupaten se-Indonesia sejak tahun 2015. Terlepas dari tantangan geografis penyediaan layanan pencegahan dan pengobatan di seluruh wilayah Indonesia, adanya komitmen untuk memperluas jangkauan layanan guna mencapai target 90-90-90[2] perlu mendapatkan apresiasi.

Namun demikian, LBH Masyarakat menyayangkan ketiadaan situasi lingkungan yang kondusif yang dapat mendukung optimalisasi layanan HIV. LBH Masyarakat mencatat setidaknya terdapat 4 (empat) persoalan mendasar yang menghalangi upaya penanggulangan HIV secara efektif.

Pertama, pembubaran Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). Dengan dibubarkannya KPAN, maka upaya koordinasi antar instansi pemerintah dan kerjasama dengan masyarakat sipil menjadi lebih lambat dan tidak efektif. Kedua, sosialisasi informasi ataupun pendidikan ke masyarakat mengenai penularan HIV yang tidak didasarkan pada bukti ilmiah. Sosialisasi cenderung dilakukan dengan pendekatan moral yang menyudutkan orang dengan HIV dan populasi kunci, serta didasarkan pada ketakutan akan HIV yang tidak beralasan. Pemberitaan di sejumlah media pun cenderung bermuatan negatif, tidak berimbang, dan menakut-nakuti. Ketiga, adanya peraturan-peraturan daerah yang mengkriminalisasi transmisi HIV maupun perilaku berisiko. Keberadaan perda ini justru bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU Kesehatan, maupun UUD 1945. Keempat, maraknya persekusi terhadap kelompok masyarakat yang memiliki perilaku beresiko. Persekusi terhadap populasi kunci justru akan membuat mereka yang rentan terkena HIV semakin ‘hilang’ (underground) sehingga menyulitkan upaya penjangkauan dan perawatan HIV.

Keempat persoalan di atas yang saling berkelit-kelindan hanya akan melanggengkan stigma HIV yang sudah mengakar kuat di masyarakat dan, sering kali, berujung pada kriminalisasi dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan kelompok masyarakat yang memiliki perilaku beresiko. Artinya, keempat persoalan tersebut bukan hanya tidak berpihak pada kelompok masyarakat yang termarjinalkan, tetapi juga diskriminatif dan justru kontra-produktif dengan program penanggulangan HIV yang efektif maupun komitmen internasional Indonesia.

Dalam kaitannya dengan Hari AIDS Sedunia 2018, peringatan tahun ini mengambil tema ‘Ketahui Status Anda’. Ironisnya, kebijakan yang diskriminatif dan hambatan hukum yang ada akan membuat orang-orang takut mengetahui statusnya. Ketakutan tersebut bukanlah karena tidak ada obatnya, sebab, HIV sudah ada obatnya. Tetapi takut menjadi korban stigma, diskriminasi, dipecat dari pekerjaannya, dikucilkan dari masyarakat, dan dikeluarkan dari sekolah – seperti yang baru-baru ini dialami oleh tiga orang anak dengan HIV di Samosir. Ketakutan inilah yang menjauhkan orang dengan HIV dari pencegahan dan pengobatan HIV.

Dalam kesempatan kali ini, LBH Masyarakat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan stigma dan diskriminasi HIV. Secara khusus, LBH Masyarakat mendesak negara untuk (1) menghapus segala kebijakan yang diskriminatif; (2) mengkaji secara mendalam setiap kebijakan yang akan diambil agar berbasis bukti ilmiah dan tidak menghambat upaya penanggulangan HIV, (3) memastikan aparat pemerintah memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai HIV dan AIDS. Dengan demikian, langkah menuju Indonesia bebas stigma dan diskriminasi HIV akan semakin terwujud.

 

Jakarta, 30 November 2018

Ajeng Larasati – Koordinator Riset dan Kebijakan LBH Masyarakat

 

[1] Individu-individu yang rentan terkena HIV

[2] Di akhir 2020, 90% orang dengan HIV mengetahui status HIV mereka; 90% orang yang terdiagnosis dengan infeksi HIV akan mendapatkan terapi antiretroviral-nya (ARV); dan 90% orang dengan HIV yang menjalani terapi ARV, laju virus HIV-nya dapat tertahan.

Siaran Pers

Rilis Pers – Menyoroti Perilaku Jaksa dan Wajah Peradilan Indonesia

Nov 18, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

Baru-baru ini publik ramai membicarakan kasus Ibu Baiq Nuril yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Padahal, yang bersangkutan adalah korban pelecehan seksual. Di antara banyak persoalan hukum yang muncul di kasus tersebut, perilaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) patut menjadi catatan. Di kasus tersebut, JPU sangat berhasrat untuk memenjarakan Ibu Nuril. Karena di pengadilan tingkat pertama Ibu Nuril telah divonis bebas, JPU kemudian langsung mengajukan kasasi. Semangat JPU untuk memenjarakan tersebut berbanding terbalik dengan keseriusan JPU untuk melakukan penuntutan dalam persidangan pada tingkat pengadilan negeri. Hal ini tercermin, misalnya, dari tidak adanya barang bukti berupa ponsel dan rekaman percakapan asli yang dihadirkan oleh jaksa ke persidangan.

Ketidakseriusan JPU dalam melakukan penuntutan sebenarnya bukan hanya di kasus Ibu Nuril saja. Sadikin Arifin, klien LBH Masyarakat yang saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengalami persoalan serupa. Bahkan dalam persidangan Sadikin, JPU secara eksplisit menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan bukti rekaman percakapan dan transkrip percakapan, yang LBH Masyarakat minta untuk dihadirkan di persidangan. Padahal bukti rekaman percakapan tersebut memegang peranan yang sangat krusial menyangkut pembuktian perkara yang dituduhkan kepada terdakwa.

Selain itu, dalam persidangan yang saat ini LBH Masyarakat tengah jalani, JPU telah menunda agenda persidangan untuk pembacaan surat tuntutan sebanyak enam kali. Bahkan di penundaan yang terakhir JPU dengan Hakim mencari justifikasi untuk melakukan penundaan pembacaan surat tuntutan dengan alasan ketidaklengkapan Majelis Hakim yang bersidang. Perilaku JPU yang terus menunda-nunda persidangan dan tidak profesional itu sesungguhnya telah menyandera persidangan. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 50 KUHAP yang mengamanatkan agar seorang tersangka/terdakwa dapat menjalani proses hukum dengan segera tanpa penundaan yang tak beralasan (undue delay).

Mengingat tindakan jaksa yang sewenang-wenang dan tidak profesional, maka perlu dilakukan upaya koreksi terhadap perilaku jaksa. LBH Masyarakat meyakini ketidakprofesionalan jaksa baik di kasus Ibu Nuril maupun Sadikin adalah sedikit dari sekian banyak kasus yang tidak banyak terangkat atau tersorot media. Atas dasar hal tersebut, LBH Masyarakat akan melayangkan somasi kepada Jaksa Agung, sebagai bentuk teguran sekaligus pengingat bahwa tindakan kesewenangan jaksa harus berhenti. Hal tersebut kami lakukan juga dengan harapan agar Jaksa Agung dapat segera mengembalikan marwah institusi Kejaksaan ke arah tegaknya keadilan, demi terselenggaranya negara hukum yang melindungi harkat dan martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi.

 

Jakarta, 18 November 2018

Ma’ruf Bajammal – Pengacara Publik LBH Masyarakat

Siaran Pers

Rilis Pers – Moratorium Hukuman Mati, Upaya Diplomasi Menyelamatkan Ratusan Pekerja Migran

Oct 31, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

LBH Masyarakat mengecam keras eksekusi mati terhadap Tuty Tursilawati, seorang pekerja migran Indonesia, oleh Saudi Arabia, tanggal 29 Oktober 2018 kemarin.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri RI, eksekusi tersebut dilakukan oleh Saudi Arabia tanpa didahului dengan notifikasi oleh otoritas setempat kepada perwakilan Indonesia di Saudi Arabia. Eksekusi mati tersebut adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sekaligus juga menciderai tata krama diplomasi internasional.

LBH Masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan yang tegas untuk merespon kejadian tersebut, dan mengevaluasi hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Saudi Arabia, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja migran Indonesia di Saudi Arabia.

LBH Masyarakat kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk secara resmi menerapkan moratorium hukuman mati di Indonesia. Hal ini penting guna memaksimalkan upaya diplomasi Indonesia dalam rangka menyelamatkan ratusan tenaga kerja migran Indonesia yang masih berhadapan dengan hukuman mati dan eksekusi di luar negeri.

 

Jakarta, 30 Oktober 2018

Ricky Gunawan – Direktur LBH Masyarakat

Siaran Pers

Rilis Pers – 10 Oktober, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia: Hentikan Stigma, Sayangi Jiwa

Oct 11, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

Hari ini, 10 Oktober, adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Sayangnya persoalan kesehatan jiwa di Indonesia masih menjadi isu marjinal. Diskursus tentang kesehatan jiwa seringnya diselimuti mitos, yang tak jarang menghasilkan stigma dan diskriminasi tak berkesudahan bagi orang dengan disabilitas psikososial (ODP).

Masyarakat masih sering menganggap orang dengan disabilitas psikososial sebagai individu yang tidak mampu berpikir rasional, sulit diajak bicara, dan membahayakan masyarakat atau kerap berbuat onar. Selain stigma, orang dengan disabilitas psikososial juga sering mengalami kekerasan. Temuan LBH Masyarakat tahun 2017 menunjukkan setidaknya terdapat 159 orang dengan disabilitas psikososial mengalami kekerasan. Bentuk kekerasannya pun beragam dan dampaknya begitu mengkhawatirkan dampaknya, antara lain pemerkosaan, pembunuhan, pengeroyokan yang menyebabkan kematian, penelantaran, pengamanan paksa, hingga pemasungan. Orang dengan disabilitas psikososial juga mendapat kekerasan dalam panti rehabilitasi yang seharusnya menjadi tempat mereka menjalani perawatan. Tercatat ada 17,6% korban yang mengalami kekerasan saat berada di panti sosial.

Meski pemerintah telah berkomitmen menciptakan Indonesia bebas pasung, nyatanya angka kekerasan berupa pasung masih menjadi yang tertinggi. Laporan LBH Masyarakat di 2017 juga menemukan bahwa terdapat korban pasung sebanyak 35,2%, di mana 6 kasus di antaranya merupakan kasus pemasungan anak-anak. Ada berbagai alasan keluarga melakukan pemasungan. Sebanyak 7,1% keluarga beralasan masalah finansial. Sementara 12,5% keluarga mengaku melakukan pasung untuk keselamatan korban, dan 62,5% untuk menjaga keselamatan orang lain. Alasan-alasan ini menunjukkan kurangnya informasi yang tepat dan masih abainya pemerintah terhadap permasalahan kesehatan jiwa.

Mengambil momentum 10 Oktober ini, LBH Masyarakat mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kesehatan jiwanya, mulai dari memperhatikan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial. Dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, sudah seyogyanya pemerintah menjamin penuh perlindungan hak orang dengan disabilitas psikososial. Jika hak atas kebebasan fisik dan bebas dari kekerasan saja tidak dapat dilindungi oleh negara, bagaimana kita bisa memastikan orang dengan disabilitas psikososial memiliki hak atas politik, pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, atau bahkan menjamin hak-hak mereka ketika berhadapan hukum.

 

Jakarta, 10 Oktober 2018

Astried Permata – Staf Komunikasi

Siaran Pers

Rilis Pers – Menanti Keseriusan Negara Mengatasi Masalah Overdosis

Aug 31, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

LBH Masyarakat mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong Pemerintah dan Parlemen untuk menciptakan kebijakan yang betul-betul mengatasi problem overdosis. Overdosis adalah situasi di mana konsumsi atas obat atu zat di atas dosis atau takaran yang semestinya. Hal ini dapat mengakibatkan kematian.

Hari ini, 31 Agustus, diperingati secara internasional sebagai International Overdose Awareness Day di mana kita mengenang mereka yang meninggal dunia akibat overdosis. Tentunya, tidak akan ada perubahan yang akan tercipta dengan sekedar mengenang, namun kenangan tersebut haruslah menjadi alasan yang cukup untuk perubahan kebijakan demi terciptanya situasi yang lebih baik.

Pemerintah Indonesia, melalui BNN dalam pimpinan Heru Winarko, terus mengampanyekan angka puluhan orang mati setiap tahunnya melalui berbagai kesempatan, misalnya acara-acara di televisi. Kampanye yang disaksikan banyak orang tersebut sesungguhnya dilandaskan pada penelitian yang sudah sering dikritisi oleh banyak akademisi, aktivis, dan peneliti baik di nasional maupun internasional karena metodenya yang bermasalah.

Andai pun angka-angka yang diproklamirkan Pemerintah itu benar adanya, sejauh apa sebenarnya Pemerintah sudah serius mengatasi problem overdosis?

Pemerintah tidak mengizinkan naloxone, yakni obat untuk mengatasi overdosis opioid untuk dapat digunakan rekan-rekan pekerja LSM di bidang pengurangan dampak buruk narkotika. Padahal obat tersebut sangat dibutuhkan agar rekan-rekan pemakai narkotika dapat menolong rekannya dengan cepat apabila muncul insiden overdosis.

Karena overdosis adalah problem kesehatan yang menyasar pada pemakai narkotika, maka sudah sepatutnya kita mengedepankan pendekatan kesehatan. Apa yang terjadi pada Fariz RM dan Richard Muljadi belakangan menunjukan hal yang berbeda. Ternyata yang dikedepankan untuk persoalan narkotika Indonesia masihlah instrumen hukum pidana. Bila seorang pemakai narkotika malah disodori penyidik, bukannya perawat atau konselor, bagaimana kita bisa berharap angka kematian akibat overdosis akan berkurang?

Meningkatnya eskalasi kekerasan akibat narasi war on drugs juga mengkhawatirkan. Riset LBH Masyarakat menunjukan bahwa sepanjang 2017, setidaknya ada 99 kematian karena tembak mati dalam penanganan kasus narkotika. Beberapa saat lalu di Aceh, ada seorang polisi yang meninggal dunia saat berhadapan dengan mafia peredaran gelap. Eskalasi kekerasan ini, selain berakibat fatal pada rekan-rekan penegak hukum, juga akan membuat intervensi kesehatan pada pemakai narkotika semakin sulit karena pemakai narkotika akan makin tersembunyi dari mata Pemerintah dan LSM.

Hal ini juga diperparah oleh hukum kita yang belum memberikan jaminan pada mereka yang memberikan pertolongan pada orang yang mengalami overdosis. Pasal 531 KUHP mengancam pidana seseorang yang tidak memberikan pertolongan pada orang yang terancam nyawanya namun di lain pihak Pasal 131 UU Narkotika mengancam pidana orang-orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika namun tidak melapor pada penegak hukum. Untuk apa seseorang yang nyawanya terancam kita laporkan ke penegak hukum?

Oleh karena empat hal di atas, LBH Masyarakat melihat bahwa ada beberapa hal yang patut kembali diserukan pada hari ini untuk mengatasi problem overdosis di Indonesia hari ini:

  1. Mencabut aturan terkait pidana narkotika dari RKUHP karena pidana narkotika sangat berkaitan dengan intervensi dan urusan-urusan tentang kesehatan yang spesifik. Sifat RKUHP yang sangat umum tidak dapat memaktub hal tersebut;
  2. Merevisi UU Narkotika yang ada sekarang dengan mendekriminalisasi pembelian, penguasaan, dan pemakaian narkotika dalam jumlah terbatas agar Pemerintah dapat lebih mudah berkomunikasi dengan komunitas dan memberikan intervensi pengetahuan dan kesehatan yang diperlukan; dan
  3. Memastikan adanya jaminan hukum di tingkat undang-undang bahwa mereka yang membantu menyelamatkan nyawa orang lain, yang tengah mengalami overdosis misalnya, tidaklah dapat dijerat pidana.

 

Jakarta, 31 Agustus 2018

Yohan Misero – Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat

 

Siaran Pers

Dibutuhkan: Fundraising and Engagement Officer

Jul 26, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

LBH Masyarakat sedang membutuhkan seorang Fundraising and Engagement Officer. Posisi ini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan dan menjalankan serangkaian aktivitas dan program kerja terkait dengan strategi penggalangan dana publik (fundraising) LBH Masyarakat, guna meningkatkan jumlah pendanaan organisasi.

Jika anda tertarik mengisi posisi ini, silahkan mengirim surat lamaran dan CV terbaru kamu ke rekrutmen@lbhmasyarakat.org dengan subyek email: Aplikasi FEO_nama kamu

Aplikasi ini ditutup pada hari Jumat, 10 Agustus 2018, 17:00 WIB.

Untuk informasi lebih detil, silakan klik di sini.

 

Siaran Pers

Rilis Pers – Penjara Bukan Solusi untuk Tyo Pakusadewo dan Seluruh Pemakai Narkotika

Jul 19, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

Jakarta, 17 Juli 2018 – LBH Masyarakat menilai bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Irwan Susetyo alias Tyo Pakusadewo bin Setiono Hardjo terlampau tinggi dan berharap Majelis Hakim yang akan memutus perkara ini dapat melihat bahwa penjara bukan solusi bagi pemakai narkotika.

Dalam kasus narkotika yang menimpa aktor Tyo Pakusadewo, JPU mengajukan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda 1 miliar rupiah subsider 6 bulan. Bagi kami hal ini memperlihatkan sekali lagi kegagalan Pemerintah dalam memahami persoalan pemakai narkotika.

Kegagalan ini sebenarnya sudah dapat dibaca dari dakwaan JPU yang masih menggunakan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 yang mengatur tentang penguasaan narkotika bukan tanaman memang kerap digunakan untuk menjerat pemakai narkotika.

Dalam konteks pemakai narkotika bukan tanaman, umum terjadi bahwa seorang pemakai haruslah membeli dahulu, yang membuat kemudian ia menguasai narkotika tersebut, sebelum akhirnya narkotika itu dipakai. Oleh karena itu, nyawa rehabilitasi yang ada di dalam Pasal 127, yang sebetulnya juga bermuatan pidana, dihabisi ketika JPU masih juga menempatkan Pasal 112 di dakwaan.

Di sisi lain, kami juga menyesalkan rekomendasi RS Bhayangkara yang menyarankan agar Tyo Pakusadewo ditahan saja karena dalam penanganan tidak kooperatif. Pertama, itu bukan rekomendasi yang dapat diberikan institusi medis. Kedua, bukankah kita seharusnya juga ingat bahwa justru ancaman pemenjaraan ini membuat terdakwa tidak nyaman untuk melaksanakan perawatan?

Mungkin banyak yang bertanya, kenapa perlu repot-repot mengangkat dan membahas kasus ini? Mengapa para akademisi dan organisasi HAM membuat Amicus Curiae untuk kasus ini? Jawabannya sederhana sekali: kasus ini terjadi berulang kali serta membuang waktu, anggaran, dan energi penegak hukum dan oleh karena itu kami akan selalu mencari ruang untuk menyerukan bahwa bagi pemakai narkotika: penjara bukan solusi.

Di rancangan perubahan UU Narkotika yang terbaru, yang eksistensinya terancam oleh ketentuan narkotika di dalam RKUHP, disebutkan bahwa untuk pemakaian pada diri sendiri maka penguasaan narkotika tidak dipidana. Kami harap di sini Majelis Hakim juga dapat merasakan adanya pergeseran persepsi dan pemahaman di masyarakat, yang tercermin dalam rancangan perubahan UU Narkotika, bahwa seorang pemakai narkotika tidak perlu dipenjara.

Salah satu argumen JPU tentang hal-hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa Tyo Pakusadewo tidak mendukung program pemerintah untuk persoalan narkotika. Justru dakwaan dan tuntutan JPU di sini yang mengancam kelangsungan program rehabilitasi yang dilaksanakan Pemerintah. Di sini Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan, apakah ingin menunjukan wajah ketegasan tanpa efektivitas atau justru memberikan kesempatan bagi seorang manusia untuk memulihkan diri dan membangun hidupnya kembali?

 

Yohan Misero (Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat)

 

Rilis Pers ini telah disampaikan di bilangan Cikini, Jakarta Pusat dalam konferensi pers mengenai Amicus Curiae untuk Tyo Pakusadewo dari LBH Masyarakat, PKNI, ICJR, Mappi FHUI, dan tiga pengajar STH Indonesia Jentera yakni Miko Ginting, Anugerah Rizki Akbari, dan Estu Dyah.

 

Siaran Pers

Program LIGHTS (Living The Human Rights) 2018

Jul 9, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments ,

LIGHTS adalah program pengenalan HAM intensif bagi mahasiswa/I fakultas hukum atau non-hukum yang sudah diadakan sejak tahun 2008. Dalam program ini, peserta akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari teori-teori HAM, implementasi pemenuhan HAM serta mengunjugi lembaga-lembaga negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga memiliki perhatian pada pemenuhan HAM. LIGHTS 2018 akan diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 6 hingga 17 Agustus 2018.

Untuk kedua kalinya, tersedia kesempatan bagi calon peserta yang berkuliah dan berdomisili dari luar pulau Jawa untuk mendapatkan beasiswa secara penuh, yang meliputi;

– Tiket Pesawat (PP),

– Akomodasi, serta

– Uang saku

Untuk persyaratan calon peserta LIGHTS 2018 antara lain:

  1. Mahasiswa aktif pada Universitas Swasta maupun Negeri.
  2. Pendaftaran dibuka untuk semua Fakultas,
  3. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di website LBH Masyarakat
  4. Menyerahkan CV
  5. Menyerahkan esai tentang “Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia dalam era populisme dan pasca kebenaran?” Esai ditulis dengan ketentuan 650-800 kata dan ketentuan lain yang terdapat di form pendaftaran.
  6. Bagi pelamar beasiswa, menyerahkan esai tentang, “Bagaimana partisipasi dalam LIGHTS 2018 dapat bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar Anda?” Esai ditulis dengan ketentuan 300-500 kata dan ketentuan lain yang juga terdapat di form pendaftaran.

 

Unduh formulir pendaftaran dengan klik tautan ini.

Kirim formulir dan persyaratan ke mbajammal@lbhmasyarakat.org

 

Pendaftaran dibuka hingga 20 Juli 2018 

Narahubung: Ma’ruf (0812 8050 5706)

 

Siaran Pers

Rilis Pers – Suara yang Terlupakan Setiap 26 Juni

Jul 3, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

LBH Masyarakat menyerukan agar 26 Juni 2018 ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk merenungkan kembali kebijakan perang terhadap narkotika yang dikobarkan beberapa tahun terakhir ini. Perang yang terbukti mengorbankan berbagai aspek hak asasi manusia serta masa depan anak bangsa sendiri.

26 Juni kerap diperingati di Indonesia sebagai Hari Anti Narkotika Internasional (HANI). Padahal 26 Juni sesungguhnya diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada Desember 1987 sebagai “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” yang dalam Bahasa Indonesia dapat disebut sebagai “Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Obat.”

Penyederhanaan terminologi menjadi semata ‘anti-narkotika’ saja tentunya membawa implikasi dalam konteks narasi di tengah publik. Publik tidak diedukasi untuk bagaimana mengentaskan problem kesehatan yang timbul akibat pemakai narkotika namun justru diajak untuk mengenyahkan teman-teman pemakai narkotika, yang adalah bagian dari masyarakat. Publik tidak diajak untuk mencari solusi efektif mengatasi peredaran gelap narkotika namun justru didorong untuk menyalurkan dendam dengan mengelu-elukan eksekusi mati.

26 Juni 2018 ini mestinya kita gunakan untuk mengecam keberadaan lebih dari 30.000 pemakai narkotika yang mendekam di dalam penjara, setidaknya sampai Mei lalu. Angka tersebut bisa jauh lebih besar lagi karena kacaunya regulasi pidana dalam persoalan narkotika, hal yang hanya akan bertambah kacau bila RKUHP jadi disahkan.

26 Juni 2018 ini mestinya kita gunakan untuk mempertanyakan sudah sejauh mana fasilitas kesehatan diberikan negara pada pemakai narkotika dan sudah seefektif apa program-program pemulihan narkotika. Apakah hal-hal tersebut sudah menjadi prioritas? Jika Pemerintah mengklaim bahwa programnya efektif, mengapa angka pemakai narkotika terus meningkat setiap tahunnya?

26 Juni 2018 ini mestinya kita gunakan untuk mempersoalkan Pemerintah Indonesia yang, di bawah masa Presiden Joko Widodo, mengeksekusi mati 18 orang dan menembak mati 99 orang di luar proses hukum atas nama perang terhadap narkotika. Setiap satu gelombang eksekusi mati, selalu diikuti adanya pemberitaan tentang BNN atau Polri menghadang masuknya narkotika ilegal. Bukankah hal ini menunjukkan peluru tidak menyelesaikan masalah?

26 Juni 2018 ini mestinya kita gunakan untuk mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar serius memperjuangkan perdamaian dunia seperti ditulis dalam Konstitusi. Tahun ini Indonesia ditetapkan kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Posisi ini diharapkan oleh banyak pihak agar Indonesia dapat mendorong terciptanya perdamaian di berbagai belahan dunia, seperti di Myanmar dan Palestina. Namun, apa yang bisa kita harapkan dari negara yang tega memenjarakan warga negaranya hanya karena menguasai selinting ganja? Apa yang kita bisa harapkan dari negara yang membunuh manusia hanya untuk menunjukkan usaha mereka mengatasi masalah narkotika? Perdamaian dunia seperti apa yang yang ingin diciptakan negara yang Presidennya tanpa ragu memproklamirkan perang terhadap narkotika tanpa mengindahkan kemanusiaan yang adil dan beradab?

Hari ini semestinya kita pakai untuk mendorong perubahan kebijakan narkotika, terutama dalam persoalan pidana, ke arah yang berbasis bukti – bukannya emosi. 26 Juni 2018 ini sepatutnya kita manfaatkan untuk mengevaluasi kebijakan Presiden Joko Widodo dalam persoalan narkotika yang, sayangnya, jauh dari istimewa dan justru bangga atas metode-metode yang tak efektif dan tak manusiawi. Sepertinya Presiden Joko Widodo mesti menyadari bahwa yang ada yang lebih genting dari situasi narkotika Indonesia, yakni strategi Beliau.

 

Jakarta, 26 Juni 2018

Yohan Misero – Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat