Category: Uncategorized

Putusan Komisi Informasi Pusat – Sengketa Permohonan Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu

Minggu lalu, tepatnya pada tanggal 17 November 2020, Komisi Informasi Pusat (KIP) Provinsi DKI Jakarta membacakan hasil putusan dari sengketa dengan register perkara nomor: 0023/XI/KIP-DKI-PS-A/2019 yakni tentang ketidakterbukaan Polda Metro Jaya untuk merespon permohonan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap klien kami yang bernama Uhud Hamzah.

Sengketa informasi diajukan Pemohon yakni Istri dari klien kami terhadap Termohon (Polda Metro Jaya) sudah bergulir sejak Juli, 2019 sebanyak 7x, yang mana Pemohon melakukan permohonan asesmen kepada TAT BNN terhadap suaminya yang terjerat kasus narkotika.

Dalam persidangan di Komisi Informasi, Polda Metro Jaya menjelaskan alasan tidak diresponnya permohonan a). karena masuk kategori informasi yang dikecualikan yang dapat menghambat penyelidikan dan penyidikan; b) klien kami tidak berhak diajukan pemeriksaan TAT karena terjerat Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika. Namun, LBHM menilai jika alasan Polda Metro Jaya adalah standar ganda, karena dalam beberapa kasus betapa mudahnya seseorang dapat mengakses asesment terpadu.

KIP Propinsi DKI Jakarta akhirnya mengabulkan permohonan dari Pemohon (Istri dari klien kami) dan memutuskan serta memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menjalankan hasil putusan ini dengan membuka informasi secara tertulis.

Putusan lengkap dapat di baca di sini

Buku Panduan – Bantuan Hukum Selama Pandemi Covid-19

Persoalan hukum yang terjadi di masyarakat tidak berhenti sekalipun mengalami situasi pandemi. Permohonan bantuan hukum justru mengalamai kenaikan di masa pandemik ini. Dari situasi tersebut,
pengalaman memberikan bantuan hukum di saat pandemi merupakan hal yang berharga untuk dicatat dan dikabarkan kepada publik sebagai bahan pembelajaran, khususnya terhadap mereka pemberi bantuan hukum, yang memiliki resiko dan beban ganda, antara menjaga keselamatan dari paparan Covid-19 dan memberikan kualitas layanan hukum yang profesional.

Maka dari itu LBH Masyarakat (LBHM) bersama lembaga bantuan hukum lainnya seperti LBH Jakarta, LBH Pers, LBH APIK Jakarta, dan Forum Bantuan Hukum Untuk Kesetaraan (FBHUK) menuliskan sebuah buku panduan bantuan hukum di masa pandemik covid-19. Besar harapan kami buku panduan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi lembaga bantuan hukum lainnya dalam menjalankan dan memberikan layanan bantuan hukum secara maksimal walaupun sedang berada di masa pandemik.

Buku Panduan ini dapat teman-teman unduh di link ini

Monitoring dan Dokumentasi 2020 – Kerentanan Kurir Narkotika Perempuan dan Hukum Yang Tak Peka

Maskulinitas dalam kebijakan Narkotika Indonesia sangatlah tertampang jelas. Narkotika masih dianggap sebagai barang laki-laki sehingga keterlibatan perempuan di dalamnya dan keterlibatan perempuan di dalamnya terasa sebagai anomali, presepsi ini pun dituangkan dalam kebijakan narkotika (UU Narkotika, Nomor 35 Tahun 2009) dan menyebabkan adanya bias gender.

\"\"

Dalam banyak kasus narkotika, perempuan kerap kali terlibat seperti dalam kasus perdagangan narkotika. Keterlibatan perempuan ini banyak terjadi di level bawah atau sebagai kurir narkotika. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak laki-laki, namun temuan yang ada menemukan jika jumlah perempuan yang mendapatkan hukuman pemenjaraan karena terlibat dalam kasus narkotika naik signifikan. Hasil pemantauan dari Penal Reform Internasional dan Thailand Institute of Justice menunjukkan bahwa populasi perempuan di penjara karena tindak pidana narkotika meningkat 50% dalam kurun waktu 2000-2020. Keterlibatan perempuan menjadi kurir narkotika juga tidak bisa dipisahkan dengan adanya relasi kuasa serta faktor-faktor kerentanan perempuan, seperti ekonomi dan kekerasan yang mereka terima.

Masalah lain yang dihadapi perempuan yang terlibat dalam kasus narkotika adalah mendapatkan keadilan. Kerangka hukum yang masih bersifat punitif justru mempersulit perempuan yang terlibat dalam kasus narkotika untuk mendapatkan keadilan. Mereka juga kurang mendapatkan informasi tentang hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum.

Laporan lengkapnya dapat teman-teman baca di link ini

Pendampingan Hukum Bagi Orang-orang yang Berhadapan dengan Hukuman Mati: Sebuah Pedoman Praktik Terbaik

Praktik penjatuhan hukuman mati kepada narapidana masih sering terjadi di beberapa negara salah satunya di Indonesia. Indonesia hingga saat ini sudah melakukan eksekusi mati terhadap 18 orang terpidana dalam kurun waktu dua tahun (2015 – 2016). Sayangnya praktik hukuman mati ini dibarengi dengan pelanggaran hak seorang terpidana, salah satunya hak atas fair trial, seperti mendapatkan pendamping hukum yang kompeten. Realita saat ini, kerap kali banyak narapidana yang menghadapi hukuman berat mendapatkan pendamping hukum yang kurang kompeten atau tidak menguasai perkara—tidak hanya di hukuman mati begitupun di kasus lainnya.

LBH Masyarakat (LBHM) berinisiatif menerjemahkan pedoman Praktik Terbaik ini agar dapat menjadi panduan bagi para advokat di Indonesia yang menangani kasus hukuman mati. Tentu saja konteks dan sistem hukum Indonesia dengan sejumlah contoh di dalam Pedoman ini berbeda, namun gagasan atau pengalaman yang dibagikan di Pedoman ini diharapkan dapat menjadi inspirasi atau ide strategi dalam mendampingi orang-orang yang berhadapan dengan hukuman mati.

Pedoman ini merupakan hasil kolaborasi panjang dan produktif antara Death Penalty Worldwide, firma hukum Fredrikson & Byron P.A., dan World Coalition Against the Death Penalty, kumpulan pengacara di setidaknya 15 negara, serta mahasiswa hukum di klinik Advokasi HAM Professor Babcock.

Teman-teman dapat membaca dan mengunduh pedoman, silahkan mengklik di sini.

CSO Report: Review of Indonesia Drug Policy – Submmision to The Human Rights Comittee, 129th session.

LBHM, ICJR dan HRI bersama-sama menyusun laporan tentang situasi penegakan hukum dan HAM dalam kasus narkotika di Indonesia. LBHM bersama organisasi lainnya mendapatkan kesempatan untuk melaporkan temuannya ke dalam Rapat Komite HAM yang ke 129.

Dalam laporan ini menyertakan beberapa laporan tentang situasi Hukum dan HAM di Indonesia khususnya dalam isu narkotika seperti:

  1. Hukuman Mati dalam kasus narkotika,
  2. Extrajudicial killing dalam kasus narkotika,
  3. penyiksaan dan perlakuan buruk dalam kasus narkotika,
  4. Hukuman yang tidak proporsional dan situasi pemenjaraan dalam kasus narkotika,
  5. Penahanan dan perawatan wajib,
  6. Perlakuan buruk di pusat rehabilitasi dan kurangnya pemantauan.

Untuk melihat laporan lengkapnya, teman-teman silahkan mengaskes dokumennya di sini

CSO Report: Review of Indonesia Drug Policy – Submmision to The Human Rights Comittee 129th

Harm Reduction International, the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) and LBH Masyarakat (LBHM) welcome the opportunity of reporting to the Human Rights Committee ahead of its adoption of the List of Issues Prior to Reporting for the review of Indonesia, at its 129th Session.

This submission will assess the performance of Indonesia regarding its obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), with a specific focus on the country’s drug polic. Regarding:

  1. The imposition of the death penalty for drug offences (Art. 6, 7, 14, 26);
  2. Extrajudicial killings in the context of anti-drug operations and lack of accountability (Art. 2, 6, 7);
  3. Torture and ill-treatment in drug-related cases (Art. 7, 14);
  4. Disproportionate punishment for drug offences, and conditions of detention in prison (Art. 7, 9, 10, 14);
  5. Compulsory drug detention and treatment (Art. 7, 9, 10); and
  6. Ill-treatment in private drug detention centres and lack of monitoring (Art. 2, 7, 9, 10).

Please check the full version report in here

Monitoring dan Dokumentasi 2020 – Penjara Rentan Kematian: Carut-Marut Klasifikasi dan Manajemen Pemasyarakatan

Permasalahan kematian pada institusi pemasyarakatan agaknya menjadi isu yang tak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Sejak 2016, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) telah melakukan monitoring dan dokumentasi media tentang kematian di institusi pemasyarakatan.

Tragedi kematian dalam institusi pemasyarakatan adalah problem yang bersifat repetitif. Pada tahun 2019, terjadi penurunan angka kematian, dari 123 korban (dari 116 kasus) pada tahun 2018 menjadi 66 korban (dari 64 kasus). Penurunan angka kematian tersebut belum tentu menunjukkan perbaikan signifikan pada institusi pemasyarakatan.

Belum lagi kondisi Overkapasitas Penjara di Indonesia yang bukalah situasi yang baik bagi narapidana baik secara sisi kesehatan fisik dan mental, maupun sisi keamanan. Yang akhirnya membuat tragedi kematian di dalam lapas terus ada.

Simak laporan lengkapnya di tautan berikut ini

Laporan: Pengajuan ke United Nations Working Group tentang Penahanan Sewenang-wenang tentang penahanan dalam konteks kebijakan narkotika, sesuai dengan Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 42/22

LBH Masyarakat (LBHM) bersama dengan dua lembaga lainnya yakni Institue Criminal for Justice Reformr (ICJR) dan Harm Reduction International (HRI) menyambut resolusi 42/22 dari Dewan Hak Asasi Manusia yang memperbaharui mandat Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang (WGAD); dan meminta Kelompok Kerja ini untuk menyiapkan dan menyajikan laporan tentang penahanan sewenang-wenang terkait kebijakan narkotika.

Pengajuan berikut ini memberikan informasi tentang penahanan dalam konteks kebijakan narkotika di Singapura Indonesia, mengikuti struktur kuesioner yang diedarkan oleh WGAD pada 4 Februari 2020.

Laporan utuh dapat dilihat di sini.

Surat Laporan Khusus: Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Fisik dan Kesehatan Jiwa Selama Darurat Covid-19, Bagi Orang yang Menggunakan Narkotika.

LBH Masyarakat (LBHM) bersama Harm Reduction International, Canadian HIV/AIDS Legal Network, Eurasian Harm Reduction Association (EHRA), International Drug Policy Consortium (IDPC), International Network of People who use Drugs (INPUD), Release, dan Rights Reporter Foundation, membuat pernyataan sikap bersama melalui Special Rapporteur dan prosedur khusus lainnya tentang adopsi tindakan darurat untuk menanggapi pandemi COVID-19, dan juga mendorong negara-negara tetap mempertahankan penggunaan pendekatan HAM dalam mengatur pandemik ini.

Darurat Covid-19 ini menunjukkan permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terciptanya kerentanan dan memperburuk keadaan yang sudah ada. Salah satunya orang yang menggunakan narkotika yang terdampak dan menghadapi risiko baru seperti kriminalisasi, stigma, permasalahan kesehatan, pengucilan sosial, serta kerentanan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi, termasuk kurangnya akses ke perumahan dan layanan kesehatan yang memadai.

Jika hal ini dibiarkan saja tanpa ada penanganan yang baik dan serius, tentunya akan menimbulkan dampak buruk bagi kelompok rentan. Maka dari itu, berdasarkan bukti yang ada, kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam respon darurat untuk mengurangi penyebaran pandemik.

Rekomendasi dari Laporan Khusus ini dapat dilihat di sini.

Subordinated Below Ground

By Will Doran & Natasha Slater

The legality of sex work in Indonesia can be described, at best, as murky. Whilst not specifically provided for under the criminal code (other than the attempted criminalisation of pimps under Article 296 and Article 506), penal provisions regarding crimes against morality and decency have been interpreted to extend to workers in this industry. Thus, there is a vacuum for sex work to be practiced, despite the cultural and social stigma blatantly present. Sex work occurs in numerous places around the country, most commonly in brothel complexes, or lokalisasi. Recently, members from LBH Masyarakat, a leading human rights organization in Indonesia, went to East Jakarta to meet with sex workers in one such location.

The journey began by talking with the local preman, who is paid 5,000 rupiahs ($.37) per worker per day for “protection”. This was followed by a walk along the train tracks until we stumbled upon the lokalisasi dug out of the earth. Upon descending a makeshift stairwell, we entered into a waiting room that also served as a bar and lounge, surprisingly clean considering its location. Almost as if the rumble of the train overhead was a cue, then entered the women whom we were there with to converse. The purpose of our visit was to inform the workers about their health and legal rights, but more importantly, to be informed by them on what it was they wanted, and ultimately what they needed. Perhaps the most striking element present was the sense of community these workers had with one another. There was a warm family dynamic, full of maternal support from the elders, mockery and familial banter among the younger workers (although no single worker was a child or teenager, which is becoming more prevalent in Indonesia), and a sense of solidarity and support all around.

Our trip enlightened us to the realities of the sex work industry, the lives of those affected by the profession, and about Indonesian society as a whole. The stories that we were told covered a myriad of topics, including police brutality. The legal ambiguity of sex work is routinely extorted by the police and it is common knowledge that officials conduct raids on brothels for the purpose of pocketing bail funds. And it is not just the police: politicians also have been witnessed entrapping sex workers. The women recalled stories of abuse and were received with nods and murmurs of affirmation by the others present. All workers could relate to a tale of coercion or harassment. It almost seemed like the women began trying to outdo the vilest story that had previously been told. One woman recounted a time law enforcement officials stomped on her stomach deliberately until she defecated herself. The sole reason for act: enjoyment by the perpetrator. Other horror stories consisted of workers being accosted by law enforcement on the street, sometimes physically harassing them, poking and prodding them with sharp objects until they acquiesced into stripping. This seemed commonplace, and each recount of abuse was told with an evident lack of hope that the practice would change.

Unequipped for the candor of the women in talking about their lives, we made basic inquiries into the number of shifts the women work daily, the number of working days, and how many guests were received. We were informed that every day was a workday, divided into one day and one night shift and that the latter session was preferred as it attracted a larger number of “guests”. The consensus amongst the workers was that three “guests” were commonly received in a day. It was agreed that the most any individual would be paid by a guest was 200,000 rupiahs ($14.65) and that realistically they could receive as little as 10,000 rupiahs ($.73) for their services. Mitigating factors as to their payment could include race, religion, and age. Women of Chinese descent or of a Christian religious affiliation were handicapped with regard to wages. Similarly, older workers tended to make less money than younger ones. For example, a sex worker over the age of 40 receives a maximum of 45,000 rupiahs ($3.29), thus highlighting the desire for “younger” women. Yet when asked what the diverse group needed, almost in unison they answered “condoms”.

Once every three months, a social worker from the health department comes to test the workers for HIV. If a worker is found to be HIV positive, she is usually banished from the lokalisasi. Not only does she become a pariah to the establishment, but without access to proper treatment or medicine, she poses a threat of transmission to others and to society at large.

The universal account from these women is that they had travelled from afar to the big city Jakarta in hope of a better life, most commonly from small towns around Java and Sumatra. Some of the women made the trek themselves, others were delivered by relatives. The underground back alley where we sat was their final destination, clearly so far from their aspirations of a prosperous life.

Friendly, funny, and familial. These are the words we would use to describe the workers we met. All the women were chatty and willing to tell their story with full transparency and openness, juxtaposed to their literally underground and ultimately clandestine place of work. The irony that the government wants nothing to do with this profession publicly, yet secretly use workers in this industry privately, is not lost on us. And although last year was supposed to see the abolishment of localised sex work in Indonesia, it is apparent this profession is not going anywhere.

What can be done to help sex workers in Jakarta and Indonesia? Contraceptives should be priority one. This includes allowing outreach workers to not be harassed when delivering condoms and contraceptives during routine visits to lokalisasis. Not only will contraceptives help curb infectious diseases, such as HIV/AIDS, but also decrease the chance of any unplanned pregnancies. This may seem like common sense, nevertheless, the Indonesian government prohibits family planning services to provide contraceptives to unmarried couples. Moreover, with some police forces in Indonesia going out of their way to confiscate condoms, it is perturbing to think of how inaccessible these contraceptives might be in the near future. Adding to this dire situation is that the Jokowi administration wishes to “update” the penal code, with amendments that include prohibiting sex outside of marriage (although it has been currently halted due to public outcry), and the situation seems even more pessimistic with regard to sex workers in Indonesia.

With condoms selling at an average price of 20,000 rupiahs ($1.46), these items considered essential by the Western world are often too expensive at a local convenience for the average person. Aside from the hefty price tag, Indonesian cultural customs and societal expectations often negate the opportunity for individuals to purchase contraception. Furthermore, only last year the government wanted to prohibit the advertisement of contraceptives, and further criminalise the non-medical sales of condoms, making their future accessibility even more uncertain. This is sharply contrasted with Western countries where sex education and access to health care, especially with regard to contraceptives, are considered the norm.

From a human rights perspective, access to sufficient health care should be considered a priority. As was reported to us, sex workers are often denied proper treatment for their basic needs due to the reputation of their profession. Furthermore, many of the women do not have state or federal identification cards, thus denying them access to government insurance. With such a low daily income, it is impossible for individuals to pay out of pocket for medications that would greatly improve their quality of life.

It is very difficult to escape the issue of morality when discussing sex workers in Indonesia. One can pontificate if the perception of sex workers will change in the near future, or if violence against women in this industry will abate. These questions are hard to answer when from nearly all angles (social, religious, political and economic) there exists a shadow over the women and men who make a living in this industry. For many in Indonesia, sex work is considered a moral offense, and therefore, elicits a negative response from society. It is important to remember that whilst sex workers are considered to be aliens on the fringe of society, in reality, their practice is woven into the lives of the political, the powerful and the pious.

\"\"
Group photo before we left the prostitute.

Will Doran and Natasha Slater are interns at LBH Masyarakat. Will recently finished his Master’s degree at SOAS, University of London, while Natasha is currently a law student at the University of Adelaide.

Skip to content