LBH Masyarakat LBH Masyarakat Website
Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.
Breaking News
- Pemuda Bekasi Dianggap Teroris: Penegakan Hukum Spekulatif Oleh Densus 88 Anti Teror Polri
- Universal Periodic Review – Joint Stakeholders’ Report on the 4th UPR of Indonesia on Issues Relating to the Death Penalty
- Vonis Mati Herry Wirawan: Negara Lalai, Hak Korban Diabaikan!
- Laporan Kerja (Annual Report) LBHM Tahun 2021
- Perlunya Perubahan Besar Dalam Undang-Undang Narkotika
- Universal Periodic Review – Joint Submission Human Rights Situation in Indonesia With Specific focus on Vulnerable Groups
- Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual: Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Pernyataan Bersama Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) Terkait Eksekusi Mati 2 Terpidana Mati di Singapura
- Perbudakan Modern Berkedok Rehabilitasi (Illegal)
- Laporan Pendokumentasian: Pendampingan Kasus Focal Point Konsorsium Crisis Resnponse Mechanism
- Kondisi Disabilitas Bukan Alasan Mengecualikan Mereka dari Akses Terhadap Keadilan
- Fact Sheet: Penahanan Sewenang-wenang Berkaitan dengan Kebijakan Narkotika
- Lowongan Staf Magang Keuangan (Internship)
- Pengumuman Bantuan Hukum LBHM Dimasa Pandemi Covid-19
- Bayangkan Jika Kamu Saat Ini Tinggal di Penjara
- Kerangkeng Bupati Langkat: Bukti Suburnya Praktik Rehabilitasi Liar
- Modul – Pelatihan Untuk Pendampingan Orang yang Berhadapan dengan Hukuman Mati
- Rumah Tahanan Polisi Ladang Penyiksaan: Hentikan Penahanan di Kantor-Kantor Kepolisian, Revisi KUHAP dan UU Narkotika Sekarang!
- Hentikan Pendekatan Punitif Dalam Kasus Narkotika & Penjatuhan Hukuman Mati
- Tunda dan Gratiskan Vaksin Booster: Prioritaskan Kelompok Rentan dan Kesetaraan Vaksin Untuk Semua
- Rilis Pers – Menjatuhkan Pidana Mati adalah Tindakan yang Keliru: Tinjauan & Rekomendasi Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Perkara Okonkwo Kingsley
- Rilis Pers – Peluncuran Pokja P5 HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental
- Rilis Pers – Tuntutan Pidana Mati Koruptor: Melenceng dari Pemberian Efek Jera dan Menghambat Pemenuhan Keadilan Korban
- Rilis Pers – Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Yorita Sari, Perempuan Korban Peredaran Gelap Narkotika
- Rilis Pers – REKAYASA KASUS NARKOTIKA: ANGGOTA DPRD PAPUA AJUKAN PRA PERADILAN
- Jurus ‘Mas Menteri’ Tangkal Kekerasan Seksual
- Informasi Bantuan Hukum LBHM
- Rilis Pers – Audiensi Koalisi Pemantau Peradilan ke Komisi Yudisial
- Dokumen Kebijakan – Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021
- Hiring – Konsultan Video Jajak Pendapat ODP
- Surat Dukungan Publik Untuk Merri Utami
- Rilis Pers – Buruk Rupa Pemerintah dalam Menanggulangi Kebakaran Lapas Tangerang kepada Keluarga Korban
- [Laporan Penelitian] Gambaran Disabilitas Psikososial di Indonesia: Pemetaan Isu-Isu Strategis
- Hiring – Konsultan Video LBHM
- Rilis Pers – Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021: Mampukah Menghasilkan Hakim Agung yang Berintegritas dan Profesional?
- Join Letter – Civil society requests for the 42nd ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD) and 7th ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD)
- Rilis Pers – Kebakaran Lapas Tangerang: Saatnya Reformasi Kebijakan Hukum Pidana
- Kasus Nia Ramadhani: Potret Si Buruk Rupa Kepolisian
- Rilis Pers – Tuduhan Kekerasan Tanpa Bukti Terhadap Dua Aktivis Papua
- [Laporan Penelitian] Mengungkap Sikap Publik Indonesia Terhadap Hukuman Mati
- Rilis Pers – Mengungkap Sikap Publik Indonesia Terhadap Hukuman Mati
- Rilis Pers – LBHM Menggunggat Kepala BNN dan Presiden ke PTUN Jakarta Atas Pernyataan War On Drugs
- Rilis Pers – Penghambatan Akses Kesehatan Terdakwa 2 Aktivis Mahasiswa Papua (AMP)
- Rilis Pers -RKUHP BUTUH DIBAHAS TERBUKA BUKAN SOSIALISASI SEARAH
- Rilis Pers – Surat Dakwaan Terhadap Dua Aktivis Aliansi Mahasiswa Papua Tidak Dapat Diterima
- Laporan Tahunan 2020
- Rilis Pers – Pemerintah Harus Membuka Informasi Pembahasan Perubahan RKUHP Secara Partisipatif
- Dokumen – Uji Materil UU Narkotika Terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi
- Rilis Pers – Decarceration: Solusi Permasalahan Pemasyarakatan Yang Menahun
- Rilis Pers – Kasus Jeff Smith: Pendekatan Kesehatan untuk Pengguna dan Edukasi Publik Berbasis Penelitian
- Rilis Pers – Dalam Semangat Hari Kartini, Tiga Ibu Lanjutkan Perjuangan Uji Materil Larangan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi
- Dokumentasi – Risalah Sidang MK: Judicial Review Narkotika Medis
- Publikasi – Kelompok Keragaman Seksual dan Gender di Tengah Pusaran Pandemi: Antara Kerentanan dan Resiliensi
- Menggantung Asa pada GANJA
- Laporan Penelitian – Pemenuhan Hak Pengguna Narkotika di Masa Pandemi Covid-19
- Polemik UU ITE, Bukti Anti Kebebasan Berpendapat?
- Briefing Release – Prison and COViD-19: Lesson From an Ongoing Crisis
- Rilis Pers – Pemerintah Beralasan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Karena RKUHP, Aliansi: Langkah Mundur!
- Buku Panduan – Ruang Aman Untuk Pekerja Media & Seni
- Rilis Pers – 6 CATATAN UNTUK PARA HAKIM DI HARI KEHAKIMAN
- Rilis Pers – JERAT NARKOTIKA DI BADAN POLRI: BUKTI HUKUMAN MATI TIDAK LAGI RELEVAN, SEKALIGUS MENYUBURKAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
- Rilis Pers – Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakya Mendesak dan Siap Mengawal
- Laporan Penelitian – Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial
- Pemuda Bekasi Dianggap Teroris: Penegakan Hukum Spekulatif Oleh Densus 88 Anti Teror Polri
- Laporan Masyarakat Sipil: Universal Periodic Review Indonesia 2022 tentang Hukuman Mati
- Universal Periodic Review – Joint Stakeholders’ Report on the 4th UPR of Indonesia on Issues Relating to the Death Penalty
- Vonis Mati Herry Wirawan: Negara Lalai, Hak Korban Diabaikan!
- Laporan Kerja (Annual Report) LBHM Tahun 2021
- Perlunya Perubahan Besar Dalam Undang-Undang Narkotika
- Universal Periodic Review – Joint Submission Human Rights Situation in Indonesia With Specific focus on Vulnerable Groups
- Universal Periodic Review – Joint Submission on LGBTIQ Right for Indonesia’s
- Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual: Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Catatan Untuk Hakim Dalam Memperingati Hari Kehakiman Nasional