Opini

The Forgotten Vulnerability of Female Drug Couriers

Feb 11, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

Today’s date, March 8, marks International Women’s Day. The concept on International Women’s Day was first proposed in 1910 at the International Conference of Women Workers by Clara Zetkin, the leader of the Women’s Office of the Social Democratic Party of Germany.[1] Today, International Women’s Day represents a global celebration and call for gender equality.[2] Among the many problems still faced in the struggle to end discrimination against women, one issue which seems yet to have received widespread attention is the involvement of women in drug trafficking as couriers.

In April 2015, Mary Jane Veloso, a Filipino woman, was nearly executed by Indonesia after being convicted of involvement in drug trafficking operation as a courier. Despite undertaking exhaustive legal efforts, Mary Jane had received no pardon, not even from President Joko Widodo. Sections of Indonesian society and the international community then urged President Widodo to intervene and prevent her execution. These efforts illustrated the power of the public as, in the final minutes before Mary Jane was due to be executed, President Widodo granted a stay of execution.

Mary Jane is just one of a long list of women exploited into becoming drug couriers. In January 2015, Indonesia executed Rani Andriani after she was caught attempting to smuggle drugs into Thailand. Then there are the cases of Mut, EYS, I and N.[3] There are no signs to suggest this long list will stop growing. In 2015, then-head of the National Anti-Narcotics Agency, Anang Iskandar, stated that in 2014 alone there were 4,297 women caught involved in drug trafficking. Generally these women were couriers, both inside and outside the country.[4] The recruitment of female drug couriers is done by various means but features a common thread – the exploitation of the vulnerability of women.

Indonesia’s drug laws, which adopt the paradigm of a ‘war on drugs’, are harsh on drug couriers and carry a maximum sentence of death. The hardline national attitude towards these individuals and laws insensitive to gender further corner women who, from the moment they are arrested, hold far poorer bargaining positions than their male counterparts because of unbalanced power relations. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) states that women who lack education; are economically disadvantaged; or are victims of violence are often exploited by drug trafficking syndicates.[5] Recruiting is done by forming personal relationships with the victims as wives or girlfriends, before exploiting their subsequent economic and psychological dependence or using threats of violence to coerce.[6]

Other common methods of recruitment by syndicates include exclusively targeting women who are poor and in need of employment, or deceiving victims into unknowingly transporting and delivering drugs. It can be said that these kinds of exploitation of women by syndicates involve systematic planning. Sulistyowati Irianto, dkk., says this systematically planned and organised recruitment of women as couriers constitutes a form of human trafficking.[7] Women are recruited and transported using threats of violence, violent coercion, deception, or entrapment through financial debt. Whether they are paid or not, this can still be categorised as trafficking of women.[8]

Through its punitive lens, the legal apparatus does not acknowledge the issue of women’s vulnerability when handling or ruling on drug cases. Sulistyowati Irianto, dkk., says when drug courier cases exceed a certain degree of seriousness according to the relevant articles of law, judges no longer take into consideration the poverty and vulnerability of the women.[9]

The threat of the death penalty or other kinds of severe punishment for female drug courier exacerbates the problems of recruitment and human trafficking, meaning women become one of the groups in society who suffer most in the war on drugs.

In this ‘war’, women who are already susceptible to exploitation face the death penalty or decades in jail because of their disadvantaged position. As such, the state must reconsider its punitive drug policy and abolish the death penalty for drug offences as an initial step in the legal protection of women. It needs to view women as victims of human trafficking rather than as the main offenders of drug trafficking. State policy and the law must be responsive to issues of gender and provide protection to women, instead of harming them.

Author: Arinta Dea Dini Singgi, Program Development Officer at Community Legal Aid Institute, is interested in the issue of women and narcotics. More work by Arinta can be accessed at arintadds.wordpress.com

Editor: Yohan Misero

Translator: Iven Manning

[1] See http://www.internationalwomensday.com/About to find out more about International Women’s Day

[2] Ibid.

[3] The author has intentionally left out the full names as these cases are still going in Indonesia.

[4] “4.297 Wanita Indonesia Kurir Narkoba Internasional”, https://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/22/063630260/4-297-wanita-indonesia-kurir-narkoba-internasional. Interestingly and ironically, the Indonesian government – namely The National Anti-Narcotics Agency (BNN) and the Ministry for Female Empowerment and Child Protection (PPPA)- have already recognised that women are often exploited as drug couriers, but there are yet to be  comprehensive efforts by the government to tackle this problem. See  http://www.indopos.co.id/2014/09/perempuan-rentan-jadi-kurir-narkoba.html.

[5] Satgas PBB untuk Kejahatan Internasional Lintas Negara dan Perdagangan Narkotika sebagai Ancaman terhadap Keamanan dan Stabilitas, “A Gender Perspective on the Impact of Drug Use, the Drug Trade, and Drug Control Regime”, Juli 2014.

[6] Khoirun Hutapea, “Pola-pola Perekrutan, Penggunaan dan Kegiatan Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional”, Juni 2011, hal. 64.

[7] Sulistyowati Irianto, dkk., “Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika”, 2005, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

[8] Aliansi Global Melawan Perdagangan Perempuan, “Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan: Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak yang Diperdagangkan, 1999, hal. 11-12.

[9] Op.Cit.

This piece was first published in Bahasa Indonesia at LBH Masyarakat official website on March 8th 2016. You can visit the original piece here.

Siaran Pers

Rilis Pers – RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak!

Feb 11, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

” Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena apabila RKUHP saat ini disahkan oleh DPR, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dianggap sebagai rezim yang membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi.”

 

Rapat paripurna Komisi III DPR RI pada 14 Februari 2018 mendatang akan membahas nasib draft RKUHP dan keputusan untuk mengesahkan baru akan terjawab pada saat rapat paripurna tersebut. Menanggapi hal tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyampaikan beberapa catatan sebagai alasan kuat untuk menolak pengesahan RKUHP yang saat ini ada.

Ketujuh alasan ini adalah gambaran apakah Pemerintah dan DPR serius dalam melakukan dekolonialisasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena apabila RKUHP saat ini disahkan oleh DPR, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dianggap sebagai rezim yang membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi. Presiden Joko Widodo justru juga akan mengingkari Nawacita karena gagal memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, tidak terwujudnya reformasi penegakan hukum, tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat,  dan tentu saja, tidak akan terjadi revolusi mental sebagaimana salah satu tujuan utama Presiden Joko Widodo.

Ketujuh catatan itu ialah:

Pertama, RKUHP berperspektif pemenjaraan dan sangat represif membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP produk kolonial (over-criminalization). RKUHP menghambat proses reformasi peradilan karena memuat sejumlah kriminalisasi baru dan ancaman pidana yang sangat tinggi yang dapat menjaring lebih banyak orang ke dalam proses peradilan dan menuntut penambahan anggaran infrastruktur peradilan. RKUHP memuat 1251 perbuatan pidana, 1198 di antaranya diancam dengan pidana penjara. Kebijakan ini akan semakin membebani permasalahan lembaga pemasyarakatan yang kekurangan kapasitas (overcrowd).

Kedua, RKUHP belum berpihak pada kelompok rentan, utamanya anak dan perempuan. Dengan sulitnya akses pada pencatatan perkawinan, pengaturan pasal perzinahan dan samen leven tanpa pertimbangan yang matang berpotensi membahayakan 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55% pasangan menikah di rumah tangga miskin yang selama ini kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi. Kriminalisasi hubungan privat di luar ikatan perkawinan berpotensi meningkatkan angka kawin yang sudah dialami 25% anak perempuan di Indonesia. RKUHP juga memidana mereka yang menggelandang, berpotensi memidana anak, masyarakat miskin tanpa dokumen resmi dan korban kekerasan seksual.

Ketiga, RKUHP mengancam program pembangunan pemerintah, utamanya program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat. Larangan penyebaran informasi tentang kontrasepsi dalam RKUHP berpotensi menghambat program kesehatan dan akses terhadap layanan HIV karena layanan kesehatan reproduksi dan HIV akan semakin sulit menjangkau anak, remaja, dan populasi yang rentan yang takut diancam pidana. RKUHP juga menghambat program pendidikan 12 tahun karena pernikahan akan semakin dirasa sebagai pilihan rasional untuk menghindari pemenjaraan akibat perilaku seks di luar nikah. RKUHP menghambat program-program kesejahteraan sebagai dampak ikutan dari terlantarnya puluhan juta anak yang lahir dari pasangan yang dianggap “tidak sah”. RKUHP juga masih menuntut pemidanaan bagi pecandu dan pengguna narkotika, hal ini akan menghancurkan program Presiden Joko Widodo dalam upaya penyelamatan para pecandu dan pengguna narkotika.

Keempat, RKUHP mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi. Kembalinya pasal penghinaan presiden, yang merupakan salah satu monumen penjajah kolonial, adalah bukti RKUHP bertentangan dengan Konstitusi. Ketentuan lain juga menyumbang iklim ketakutan untuk berdemokrasi seperti pasal-pasal pidana yang dapat menjerat kritik terhadap pejabat, lembaga Negara dan pemerintahan yang sah, larangan mengkritik pengadilan, dan lain sebagainya. Belum lagi diperburuk dengan ancaman pidana yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk membunuh kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi.

Kelima, RKUHP memuat banyak pasal karet dan tak jelas yang mendorong praktik kriminalisasi, termasuk intervensi terhadap ruang privat warga. RKUHP akan memberikan kewenangan pada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa indikator dan batasan yang jelas dan ketat. RKUHP juga memiliki banyak pasal-pasal multitafsir dan tak jelas seperti pidana penghinaan, penghinaan presiden dan lembaga negara, kriminalisasi hubungan privat, dan lain sebagainya yang pada dasarnya dapat memenjarakan siapa saja.

Keenam, RKUHP mengancam eksistensi lembaga independen. DPR dan Pemerintah sama sekali tidak mengindahkan masukan dari beberapa lembaga independen Negara seperti KPK, BNN, dan Komnas HAM yang telah menyatakan sikap untuk menolak masuknya beberapa tindak pidana ke dalam RKUHP seperti Korupsi, narkotika dan pelanggaran berat HAM. Hadirnya tindak pidana-tindak pidana yang memiliki kekhususan pendekatan ini dalam RKUHP jelas mengancam eksistensi dan efektifitas kerja lembaga terkait.

Ketujuh, berdasarkan 6 (enam) poin permasalahan yang telah disebutkan di atas, telah nyata terlihat bahwa RKUHP dibahas tanpa melibatkan sektor kesehatan masyarakat, sosial, perencanaan pembangunan, pemasyarakatan, dan sektor-sektor terkait lainnya. Misalnya RKUHP sama sekali tidak melibatkan perspektif pemasyarakatan untuk melihat kesiapan Negara dalam menanggulangi beban pemidanaan yang begitu besar, atau sektor kesehatan yang tidak pernah diajak duduk bersama terkait masalah dampak kesehatan publik akibat sejumlah kriminalisasi dalam RKUHP.

Melihat 7 (tujuh) poin permasalahan tersebut di atas, cukuplah alasan untuk Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut Presiden Joko Widodo dan DPR agar:

  1. Hentikan seluruh usaha mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan dan masih mengandung rasa penjajah kolonial.
  2. Meminta Pemerintah untuk menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, lembaga terkait, dan masyarakat sipil.
  3. Menolak RKUHP dijadikan sebagai alat dagangan politik.

 

Hormat Kami,

Aliansi Nasional Reformasi KUHP: ICJR, Elsam, YLBHI, ICW, PSHK, LeIP, AJI Indonesia, KontraS, LBH Pers, Imparsial, HuMA, LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT, Rumah Cemara, PKNI, PUSKAPA Universitas Indonesia, PBHI.

 

Rilis pers ini telah disampaikan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP pada konferensi pers hari Minggu, 11 Februari 2018 di area Cikini, Jakarta Pusat.

Siaran Pers

Rilis Pers – Narkotika dalam RKUHP: Ancaman Besar bagi Kepastian Hukum

Jan 26, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

Koalisi Advokasi UU 35/2009 dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak tindak pidana narkotika dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasalnya, selain melanggengkan kriminalisasi terhadap Pengguna Narkotika, hal ini justru melahirkan ketidakpastian hukum bagi pengguna narkotika, yang berdampak pada semakin jauhnya upaya pendekatan kesehatan bagi pengguna narkotika yang diamanatkan Pasal 4 UU Narkotika.

Kebijakan narkotika di Indonesia selama ini cenderung mengkriminalisasi pengguna narkotika. Sejak dikeluarkannya UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkotika karena tidak jelasnya pembedaan antara pengguna Narkotika dan pengedar narkotika. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang saat ini pun sedang direvisi oleh Pemerintah.

UU No. 35/2009 tentang Narkotika menerapkan teori “double track system” bagi pengguna narkotika, yang di dalam pengaturannya terdapat 2 jenis pemidanaan yang berbeda yakni penjara dan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tujuan penerapan UU Narkotika yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan “…menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika”.

Permasalahan penerapan pasal tindak pidana dalam UU Narkotika merupakan permasalahan terbesar dalam UU Narkotika. Kriminalisasi kepada Pengguna Narkotika dalam Pasal 127 UU Narkotika merupakan bentuk pendekatan yang buruk dan tidak sejalan dengan tujuan UU Narkotika itu sendiri. Pemberian sanksi pidana kepada Pengguna Narkotika terbukti tidak membawa dampak menurunnya angka perdagangan gelap narkotika namun justru menimbulkan permasalahan baru. Pada praktiknya, Pengguna Narkotika tidak hanya dikriminalisasi karena penyalahgunaan namun mereka mengalami kriminalisasi yang berlebihan karena pemilikan, penyimpanan, penguasaan, pembelian atau penanaman narkotika, walaupun narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Dampak buruk kriminalisasi bagi para pengguna narkotika – seperti kekerasan dan penyiksaan, manipulasi perkara, serta dampak psikologis, sosial, ekonomi, serta kesehatan – menunjukkan bahwa penjara bukanlah solusi bagi pengguna narkotika. Dampak kesehatan inilah yang dapat menimbulkan efek domino bagi pengguna narkotika dan juga populasi umum. Ketiadaan akses kesehatan bagi pengguna narkotika dalam proses pidana mengakibatkan gejala putus zat (sakaw/sakau/withdrawal), penyakit menular (HIV/AIDS, Hepatitis, TBC), serta angka kematian pengguna narkotika.

Selama 9 tahun UU Narkotika berlaku, kami menilai tujuan UU sebagaimana tersebut di atas belum tercapai. Pada prakteknya jumlah pengguna narkotika yang dipidana penjara masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberikan rehabilitasi. Menurut data Ditjenpas, sampai Desember 2017 ada sejumlah 33,698 pengguna narkotika yang dipenjara.

Hal ini menurut kami merupakan salah satu indikator masih adanya kesimpangsiuran di tataran implementasi atas jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Di saat Pemerintah berupaya memperbaiki UU Narkotika melalui proses penyusunan revisi RUU Narkotika, sudah muncul keputusan untuk memasukan pengaturan tentang narkotika ke dalam RKUHP yang dengan kata lain akan ada 2 dasar hukum yang kurang lebih memuat aturan yang sama atas 1 perbuatan yang dilakukan. Hal ini kami nilai akan berdampak pada praktek pemenjaraan terhadap pengguna narkotika yang lebih tinggi lagi.

Dengan kondisi ini, tidaklah tepat mengatur pasal-pasal narkotika ke dalam KUHP, sebab seluruh pengaturan mengenai ketentuan pidana narkotika sangat bergantung pada ketentuan yang secara khusus diatur dalam UU Narkotika itu sendiri. Hal-hal seperti ini tidak dapat diatur terpisah dalam KUHP. Terlebih, tidak ada perubahan yang amat mendasar dari susunan pidana narkotika yang ada di RKUHP, baik dari rumusan pasal maupun pemidanaan. Hal ini membuat pendekatan kriminalisasi semakin langgeng dalam RKUHP.

Langgengnya kriminalisasi terhadap pengguna narkotika dalam RKUHP diperburuk karena pada dasarnya KUHP memiliki fleksibilitas yang sangat kaku, tidak mudah dirubah dan memiliki politik pemidanaan yang sangat tinggi. Sifat ini berbeda dengan isu narkotika yang sangat dinamis dan memiliki tingkat perubahan yang sangat tinggi. Perbedaan sifat ini mengakibatkan semakin sulitnya merevisi kebijakan narkotika.

Pusaran ancaman pidana bagi pengguna narkotika bukan merupakan sebuah tindakan penyelamatan anak bangsa, melainkan sebuah “penistaan” terhadap tujuan untuk memberikan jaminan atas kesehatan melalui rehabilitasi medis atau sosial bagi pengguna narkotika.

Atas hal-hal tersebut di atas, Koalisi Advokasi Revisi UU 35/2009 dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan:

  1. Mendesak DPR RI mengeluarkan tindak pidana narkotika dari RKUHP
  2. Mendorong Pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk tidak menyepakati usulan Legislatif.
  3. Mendorong Pemerintah dan DPR RI melakukan dekriminalisasi dengan pendekatan kesehatan dan Harm Reduction (pengurangan dampak buruk) dalam revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

 

Jakarta, 19 Januari 2018

 

Koalisi Advokasi UU 35/2009

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

 

Rilis pers ini dibuat untuk konferensi pers mengenai “Narkotika dalam RKUHP: Ancaman Besar bagi Kepastian Hukum ” yang diselenggarakan oleh LBH Masyarakat di kantor LBH Masyarakat pada 19 Januari 2018. Yang menjadi pembicara pada konferensi pers ini ialah Yohan Misero, S.H. (Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat), Alfiana Qisthi, S.H. (Pelaksana Advokasi Hukum PKNI), Asmin Fransiska, S.H., LL.M, Ph.D (Pengajar dan Kepala LPPM Unika Atmajaya), Totok Yulianto, S.H. (Kepala Badan Pekerja PBHI),  Subhan Panjaitan, S.H., M.H. (Advocacy Officer Rumah Cemara), dan Rima Ameilia, S.Sos, M.Krim (Peneliti Mappi FHUI).

Siaran Pers

Press Release – Narcotics in the Criminal Code Revision: A Serious Threat for Legal Certainty

Jan 19, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

The Act 35/2009 Advocacy Coalition and National Criminal Code Reform Alliance reject the inclusion of criminal drug offences in the revised draft Criminal Code (RKUHP). Aside from perpetuating the criminalisation of people who use drugs, the proposed changes merely create legal uncertainty for these individuals and further ostracize them from the health-based approaches stipulated in Article 4 of the Narcotics Act.

Up until the present, Indonesian narcotics policy has tended towards criminalising people who use drugs. Since the enactment of Act No.9 1976 concerning Narcotics, the government has imposed criminal sanctions on users due to opacity in the differentiation between narcotics dealers with people who use drugs. The prevalence of criminal penalties for people who use drugs continued to rise up until the introduction of Act No. 35 2009 concerning Narcotics; which at this moment is also undergoing revision by the government.

The Narcotics Act adopts a “double track system” for people who use drugs, allowing for two different kinds of sentence: prison and rehabilitation. The aim of this system is to fulfill one of the objectives of the Act, inserted in Article 4 letter d, which “…guarantees the arrangement of medical and social rehabilitation efforts for narcotics abusers and addicts”.

The biggest problem with the Narcotics Act lies in the application of the article concerning criminal acts. The criminalisation of people who use drugs in Article 127 represents an approach which is both worn-out and not in accordance with the objectives of the Narcotics Act as a whole. It has been proven that imposing criminal sanctions on people who use drugs does not bring a reduction in rates of illegal drug trafficking, but instead gives rise to new problems. In practice, users are not only criminalised for drug abuse, but experience excessive sanctions for the possession, purchase, storage or cultivation of narcotics which are for personal use only.

The negative impacts of criminalisation for people who use drugs – such as violence, torture and trial manipulation, along with impacts on psychological, social, economic and health – indicate that prison is not the solution for these individuals. The health impacts in particular can have a domino effect for both people who use drugs and the general population. The absence of access to healthcare for users throughout criminal proceedings can result in symptoms associated with withdrawal, contagious illnesses (HIV/AIDS, hepatitis, tuberculosis), and death.

Throughout the nine year period it has been in effect, we believe the objectives of the Narcotics Act as outlined above are yet to be achieved. The reality is the number of people who use drugs receiving prison sentences remains far greater than the number receiving rehabilitation. According to the Director General of Correctional Institution’s data, as of December 2017 there were 33,698 people who use drugs in detention.

In our opinion, these figures indicate ongoing confusion regarding the implementation of the rehabilitation efforts guaranteed for people who use drugs under the Narcotics Act. At the same the moment the government began efforts to improve the Act through the compiling of draft revisions, the decision to include regulations about narcotics in the draft revised Criminal Code emerged. In other words, there is slated to be two elements of law which contain approximately the same regulations concerning one kind of behaviour. We believe this will have a stimulative impact on the practice of imprisoning people who use drugs.

In the light of this, it is ill-advised to include narcotics articles in the Criminal Code given any regulation of criminal narcotics provisions is exclusively covered by the Narcotics Act. Such matters should not be regulated separately in the Criminal Code, especially since there are no fundamental changes in the proposed criminal offences in the RKUHP, in either the formulation of articles or matters of punishment and sentencing. These proposed changes will only serve to perpetuate criminalisation.

This criminalisation of people who use drugs in the RKUHP is further aggravated by the essentially unyielding, difficult to change and highly political nature of the existing Criminal Code. These traits are at odds with the issue of narcotics, which is dynamic and subject to drastic change; a discrepancy which makes narcotics policy increasingly difficult to revise.

The vortex of legal threats for people who use drugs do not represent the salvation of the nation’s youth, but are instead “blasphemies” against the aim to guarantee the right to healthcare for people who use drugs through medical and social rehabilitation.

 

In relation to the matters above, the Act 35/2009 Advocacy Coalition and National Criminal Code Reform Alliance:

 

  1. Urge the People\’s Representative Council to remove criminal narcotics offences from the draft revised Criminal Code (RKUHP).
  2. Urge the relevant government bodies, namely the National Anti-Narcotics Agency, the Ministry of Health and the Ministry of Social Affairs, not to agree to this legislative proposal
  3. Urge the government and People’s Representative Council to decriminalise drug offenders by adopting the harm reduction and health-based approaches mandated in revisions to Act No. 35 2009 concerning Narcotics.

 

The Act 35/2009 Advocacy Coalition and National Criminal Code Reform Alliance,

January 19th, 2018

 

 

This press release was created for a press conference titled “Narcotics in the draft revised Criminal Code: A Serious Threat for Legal Certainty” held at the office of LBH Masyarakat on the 19th of January, 2018. The speakers at this press conference were Yohan Misero, S.H. (Drug Policy Analyst at LBH Masyarakat), Alfiana Qisthi, S.H. (PKNI Legal Advocate), Asmin Fransiska, S.H., LL.M, Ph.D (Lecturer and Head of LPPM Unika Atmajaya), Totok Yulianto, S.H. (Head of the PBHI), Subhan Panjaitan, S.H., M.H. (Rumah Cemara Advocacy Officer) and Rima Ameilia, S.Sos, M.Krim (Mappi FHUI Researcher). This press release was translated by Iven Manning.

 

 

Narkotika

Kertas Kebijakan: Tembak di Tempat, Kebijakan Penanganan Narkotika yang Salah Arah

Jan 6, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments

Tanggal 27 Desember kemarin, Budi Waseso beserta jajaran BNN lainnya dengan bangga mengumumkan hasil pemburuan meraka. Anak buah BNN menembak mati 79 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Entah apa yang ada di pikiran Buwas (Budi Waseso), begitu ia sering disapa, memamerkan dengan bangga jumlah manusia yang berhasil ia bunuh atas nama perang terhadap narkotika.

Mungkin kebanggaan ini juga muncul karena seruan Presiden Joko Widodo pada salah satu acara peringatan Hari Narkotika Sedunia tahun 2016 silam. Jokowi sempat bergurau ” Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya di kementerian, di lembaga, di aparat-aparat hukum kita, kejar mereka (pengedar narkotika), tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau Undang-Undang memperbolehkan, dor mereka.” Ucapan Jokowi kini bukan hanya sekedar auman belaka, praktik tok hang di Filipina kini nyata diterapkan di Indonesia.

Praktik yang memakan banyak korban tidak bersalah di Filipina, dan mendapat berbagai kecaman dari dunia internasional, nyatanya jelas-jelas ditiru oleh aparat penegak hukum di Indonesia, tidak hanya BNN tetapi juga Kepolisian RI. Kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat juga ikut-ikutan bertindak brutal. Penggerebekan pada 13 Juli lalu misalnya, Pasukan polri menembak mati warga negara Taiwan yang diduga terlibat dalam perdagangan gelap narkotika.

Atas semua pihak yang terlibat dengan aksi ugal-ugalan ini, mulai dari Presiden, Kepala BNN, hingga Kapolri RI, yang patut kita pertanyakan adalah benarkah Indonesia membutuhkan tindakan membabi buta, menerkam banyak nyawa demi memberantas narkotika? Atau mereka (pemerintah) hanya terjebak dalam citra? Bingung dan tidak tahu arah?

Sebelum menelan lebih banyak lagi korban jiwa, LBH Masyarakat bersama PKNI dan PBHI merumuskan kertas kebijakan sebagai kritik praktik tembak di tempat. Melalui kertas kebijakan ini kami menggambarkan bahaya tembak mati di Indonesia dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Kertas kebijakan ini juga mendeskripsikan apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia dalam menyikapi peredaran gelap narkotika.

Anda bisa mengakses kertas kebijakan ini melalui tautan ini.

Karena setiap manusia berharga.

Siaran Pers

Rilis Pers LBH Masyarakat & PKNI – Asesmen Ketergantungan Narkotika adalah Hak, Bukan Komoditas!

Jan 4, 2018 by Superadmin lbhm 0 Comments , ,

Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) memandang bahwa terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza). Berdasarkan catatan PKNI yang diperoleh dari media, terdapat 7 selebritis yang ditangkap karena kasus Napza sepanjang tahun 2017. Ketujuh selebritis tersebut mendapatkan rehabilitasi setelah dilakukan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Hal ini berbanding terbalik dengan nasib pengguna Napza lainnya yang ditangkap. Berdasarkan data pendampingan kasus yang dilakukan oleh paralegal PKNI di 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2017, terdapat 145 pengguna Napza yang rata-rata dari golongan tidak mampu yang berhadapan dengan hukum dan hanya 17 pengguna Napza yang memperoleh asesmen, yang hasilnyapun tidak semuanya mendapatkan rehabilitasi.

Pelaksana Advokasi Hukum PKNI, Alfiana Qisthi menjelaskan bahwa dari kasus-kasus pengguna Napza yang didampingi oleh paralegal PKNI di 10 kota, jumlah pengguna Napza yang mendapatkan asesmen tidak mencapai 10% dari total pengguna Napza yang didampingi. “Mendapatkan asesmenpun tidak, apalagi rehabilitasi. Akibatnya, banyak pengguna Napza yang dengan mudahnya dikenakan pasal sebagai pengedar,” ujarnya.

Asesmen penting untuk dilakukan. Dari hasil asesmen inilah akan ditentukan seseorang pecandu atau pengedar narkotika. Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dna Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama 7 Institusi Tahun 2014), menyatakan bahwa penyidiklah yang melakukan permohonan kepadan Tim Asesmen Terpadu terhadap seseorang yang disangka sebagai penyalahguna. Sementara dari data pendampingan kasus paralegal, seringkali penyidik tidak memohonkan asesmen terhadap pengguna Napza dengan alasan yang beragam. Tentunya hal ini berimbas pada terjebaknya pengguna Napza dalam penerapan pasal sebagai pengedar, yang jelas terabaikannya hak rehabilitasi bagi pengguna Napza. Terbukti, dari kasus-kasus yang ditangani paralegal PKNI sepanjang 2017 yang lanjut hingga persidangan, hanya 12 putusan rehabilitasi.

“Proses asesmen ini perlu ditinjau kembali pelaksanaannya. Karena dari laporan paralegal PKNI, banyak terjadi pemerasan di penyidikan terkait permohonan asesmen. Permohonan asesmen ini menjadi barang dagangan bagi penyidik. Penyidik kerap kali memeras tersangka/keluarga tersangka untuk memberikan uang dengan imbalan dijanjikan akan dilakukan asesmen. Bagi tersangka/keluarga tersangka yang tidak mau membayar atau tidak mampu membayar, jangan harap memperoleh asesmen. Untuk itu proses asesmen ini harus kita kawal. Karena ini adalah titik awal penentuan bagi seorang tersangka pengguna Napza mendapatkan haknya untuk rehabilitasi atau justru dijebloskan dalam penjara,” jelas Alfiana.

Data temuan PKNI ini juga diaminkan oleh Yohan Misero, Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat. Menurut Yohan situasi ini, dimana asesmen seakan menjadi komoditas yang diperdagangkan, sesungguhnya memang tidak terelakan sampai ada perubahan regulasi yang serius dalam bidang narkotika. “Perlu dicatat bahwa Peraturan Bersama 7 Institusi pada 2014 yang membangun sistem Tim Asesmen Terpadu ini adalah sebuah respon politis terhadap tingginya kriminalisasi terhadap pemakai narkotika. TAT diharapkan dapat memotong angka kriminalisasi dengan mengalihkan pemakai narkotika ke fasilitas kesehatan yang lebih ia butuhkan. Peraturan Bersama ini menekankan bahwa pemberian asesmen terhadap seorang pemakai narkotika adalah kewenangan penyidik, bukannya hak seseorang yang berhadapan dengan Undang-Undang Narkotika. Ketika penekanannya ada di kewenangan, maka sebenarnya kita sudah dapat memprediksi munculnya penyalahgunaan,” kata Yohan.

“Pada salah satu kasus yang kami pantau, oknum penyidik sempat meminta dua puluh juta rupiah dari tersangka. Saat ia berhadapan dengan hakim di persidangan, ia justru dimarahi hakim untuk membayar dua puluh juta itu karena ‘jaman sekarang tidak ada yang gratis.’ Padahal menurut Peraturan Bersama 2014, seluruh anggaran tentang TAT ada di tangan BNN,” tambahnya.

Sebagai penutup, Yohan berkata, “Dalam bidang ekonomi, kita sering mendengar ungkapan ‘potong birokrasi’ untuk meningkatkan efektivitas kerja. Saya pikir untuk memastikan hak atas kesehatan betul-betul diperoleh pemakai narkotika maka perlu untuk mereduksi birokrasi – termasuk juga sistem TAT ini. Saat ini, BNN juga tengah melakukan evaluasi mengenai keberlakuan dan efektivitas TAT yang patut kita tunggu juga bagaimana hasilnya. Namun yang lebih penting dari itu adalah segera merevisi UU Narkotika yang kita punya sekarang terutama untuk mendekriminalisasi pembelian, penguasaan, dan pemakaian narkotika dalam jumlah terbatas. Dekriminalisasi adalah pernyataan yang lebih tegas daripada membangun sistem TAT apabila Indonesia memang ingin memposisikan intervensi kesehatan sebagai hal yang utama bagi pemakai narkotika, bukannya penegakan hukum.”

 

Jakarta, 4 Januari 2018

 

Siaran Pers

Rilis Pers – Kebijakan Narkotika Indonesia Perlu Arah, Bukan Darah!

Dec 31, 2017 by Superadmin lbhm 0 Comments , ,

LBH Masyarakat mengecam keras sejumlah pernyataan Komjen Budi Waseso, Kepala BNN, pada rilis pers akhir tahun BNN kemarin, Rabu, 27 Desember 2017. Pernyataan-pernyataan keras yang dilontarkan pada rilis pers tersebut tampak seperti sebuah upaya pencitraan heroik yang berlebihan yang sesungguhnya tidak menolong upaya pengentasan kejahatan narkotika dalam tataran riil. 

Dalam rilis pers BNN kemarin, Budi Waseso berkata bahwa ada 79 orang yang telah ditembak mati dan 58.365 orang yang ditangkap. Budi Waseso juga berkata bahwa ia berharap puluhan ribu orang ini melawan saat penangkapan atau penggebrekan sehingga BNN punya justifikasi untuk menembak mati mereka. Baginya hal tersebut menunjukkan keseriusan BNN dalam upaya pemberantasan narkotika.

LBH Masyarakat memandang apabila memang BNN serius untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika, seharusnya BNN menghimpun informasi lebih banyak untuk mengungkap betapa luas peredaran gelap narkotika dilakukan. Hal ini tidak akan tercapai ketika orang yang dapat menyampaikan informasi ini dihilangkan nyawanya. Maka sejatinya menembak mati seorang terduga peredaran gelap narkotika adalah kemunduran terang-terangan dalam upaya pemberantasan, jika tidak ingin kita katakan gegabah atau gagah-gagahan belaka. Mengingat tembak mati akan memutus rantai informasi peredaran gelap narkotika, maka pertanyaannya adalah mengapa BNN justru ingin menutup informasi tersebut dari publik?

Budi Waseso juga berkata bahwa ia lebih menyukai intervensi tembak mati daripada eksekusi hukuman mati karena lepas dari pro-kontra dan tidak berlarut-larut. Pernyataan ini seakan disampaikan dengan maksud untuk mempercepat proses penindakan. Hal ini sesungguhnya tidak tepat sama sekali. Kebijakan tembak mati yang Presiden Rodrigo Duterte lakukan di Filipina mendapat kecaman keras baik dari dalam dan luar negeri yang kemudian mengganggu kredibilitas pemerintahannya. Lebih dari itu, BNN adalah lembaga penegak hukum maka sudah seharusnya BNN menegakkan hukum dengan memperhatikan rambu-rambu yang sudah disediakan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam melakukan tembakan. Prosedur hukum ada untuk melindungi masyarakat sipil dari kesewenang-wenangan penegak hukum oleh karenanya hal ini wajib diperhatikan oleh BNN.

Lebih lanjut dia menyarankan agar eksekusi terpidana mati dilakukan secara diam-diam dan baru disampaikan kepada publik setelah tiga tahun. Hal ini sesungguhnya sangat berbahaya karena (1) membuat tindakan penegak hukum sulit dipantau publik dan wujud abuse of power, (2) menghilangkan kesempatan keluarga terpidana untuk berinteraksi dengan terpidana dan bertanya-tanya tentang nasib si terpidana, serta (3) menempatkan Indonesia dalam sorotan dunia internasional lebih dalam ketika pihak kedutaan tidak dapat memantau nasib warga negaranya yang terancam hukuman mati.

LBH Masyarakat mendukung sepenuhnya tujuan BNN untuk mengentaskan peredaran gelap narkotika. Namun penting untuk menghormati hukum (rule of law) dan juga hak asasi manusia – dalam konteks apapun. Sejarah menunjukan pada kita bahwa rezim-rezim yang dzalim diawali dengan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran semacam ini.

Persoalan mendasar sesungguhnya adalah pemerintah harus mengubah tolak ukur dalam mengukur kesuksesan kebijakan narkotikanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang jarang kita bahas: sudah seberapa jauh intervensi kesehatan kita lakukan pada pemakai narkotika? Masihkah pemakai narkotika dihadapkan dengan penjara? Apakah peningkatan anggaran pada aspek pemberantasan berbanding lurus dengan pengurangan jumlah narkotika yang beredar di pasaran? Apakah membunuh orang melalui tembak mati dan eksekusi mati telah mengurangi peredaran gelap narkotika?

Tengah tahun depan, BNN akan berganti tonggak kepemimpinan. Pada siapapun yang akan mengisi posisi ini, perlu dicatat bahwa kebijakan apapun, termasuk narkotika, tak membutuhkan lebih banyak darah dan amarah. Indonesia memerlukan kebijakan narkotika yang efektif dan terarah.

 

Jakarta, 28 Desember 2017

Yohan Misero – Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat

Siaran Pers

Media Coverage of Our Works in 2017

Dec 18, 2017 by Superadmin lbhm 0 Comments

In 2017, LBH Masyarakat (Community Legal Aid Institute) continue to handle cases and advocate policy which related to our priority issues. We are consistent in monitoring and protecting rights whose violated. We thank the society and media who gave attention by reporting our works. Those reports help us to deliver fast and correctly our spirit of humanity. Here are the links to several articles which covered the works of LBH Masyarakat from January to June 2017:

  1. The Jakarta Post, 13 January 2017, Ina Parlina, “Constitutional Court extends extramarital sex hearings”
  2. The News Lens, 28 January 2017, “In Indonesia, Change Doesn’t Start at Home”
  3. Indonesia Expat, 30 January 2017, Jeff Hutton, “The Government’s Ban On Gay Hookup Sites”
  4. The Jakarta Post, 6 February 2017, Hans Nicholas Jong, “Scholarship deemed discriminatory for Indonesians living in eastern regions”
  5. Jakarta Globe, 1 March 2017, Lisa Siregar, “Aktivist to March in Jakarta to Deman Equal Rights for Women”.
  6. Jakarta Post, 3 March 2017, Ni Nyoman Wira, “Women’s March Jakarta 2017 to Raise Gender Equality Issues”.
  7. Jakarta Globe, 4 March 2017, Ratri M. Siniwi, “Study UK Exhibition in Jakarta, Surabaya, Yogyakarta”.
  8. Now Jakarta, 5 March 2017, Katrin Figgie, “Marching for Women’s Right”.
  9. The Jakarta Post, 7 March 2017, “Winner of The Social Impact Award”.
  10. The Guardian, 13 March 2017, Vincent Benvins, “Indonesia Transfer US Citizen to ‘Execution Island’”.
  11. The Standard, 14 March 2017, “HK Man Moved to Death Island”.
  12. The Jakarta Post, 14 March 2017, Margareth Aritonang, “Man on death row claims innocence as execution imminent”.
  13. The Jakarta Post, 27 Maret 2017, Margareth Aritonang, “UN support sought to end death penalty in Indonesia”.
  14. Netral News, 20 May 2017, “Concerning Death Execution, Attorney General is Accused of Having Political Maneuver.”
  15. Vessel News, 21 May 2017, Josh Caplan, “Indonesia: Mass Arrests Made in ‘Gay Party’ Raid.”
  16. The Telegraph, 22 May 2017, Nicola Smith, “British Man Among 141Arrested by Indonesian Police Over ‘Gay Sex Party’ at Jakarta Sauna.”
  17. San Diego Gay & Lesbian News, 22 May 2017, Timothy Rawles, “Arrests of 141 Indonesian Gay Men in Jakarta.”
  18. Bangkok Post, 22 May 2017, “Dozens Arrested in Raid on Jakarta Gay Sauna.”
  19. The Standard, 22 May 2017, “Singaporeans, Malaysians Busted in Jakarta Gay Sauna Raid.”
  20. The Jakarta Post, 23 May 2017, “police Condemned for ‘Arbitrary’ Raid on Gay Party.”
  21. Malaysian Digest, 23 May 2017, “Gay Sauna Raided in Jakarta, Two Malaysian Men Among Detained 141 Sex Party.”
  22. Voa Indonesia, 24 May 2017, Eva Mazerieva, “Indonesia Activist Protest Treatment of Men Arrested in Police Raid on Gay Club.”
  23. South China Monitoring Post, 28 May 2017, Jefferey Hutton, “Where Will Indonesia’s Anti-Gay Hysteria End?”
  24. Towelroad, 29 May 2017, Adam Rhodes, “Indonesia’s West Java Police To Form Anti-Gay Task Force: Gay Will be Not Accepted in Society.”
  25. Jakarta Post, 20 June 2017, “Mother Kills Baby Out of Fear HIV Infection .”
  26. National Post, 28 July 2017, “Indonesia Watchdog Says Execution of Nigerian Was Unlawful.”
  27. Reuters, 28 July 2017, Gayatri Suroyo, “Indonesia Ombudsman Finds Rights Violation in Execution of Nigerian.”
  28. Jakarta Post, 29 Juli 2017, Ompusunggu Moses, “Execution Deemed Negligent.”
  29. Brilio, 1 August 2017. Hapsari Petra, “#SaveFidelis: Freedom for The Man Growing Weed For Sick Wife.”
  30. The Guardian, 1 August 2017, Bevins Vincent, “Indonesia Executed Nigerian Despite Case Being Unresolved, Watch Dog Says.”
  31. Coconut Jakarta, 2 August 2017, “Indonesian Man Who Grew Marijuana to Treat His Dying Wife Sentenced to 8 Months.”
  32. Reuters, 5 August 2017, “After Execution Nigerians, Indonesia Government Claims Mistake.”
  33. South China Morning Post, Hutton Jefferey, 12 August 2017, “Is Widodo Following Duterte’s Playbook in War on Drugs?”
  34. The Jakarta Post, 28 August 2017, “AGO Urged to Stop Execution Preparations.”
  35. The Diplomat, Coca Nithin, 6 October 2017, “Is The Philippines Violent Drug War Spreading to Indonesia.”
  36. The Jakarta Post, Sebastian Partogi, 6 Oktober 2017, “Film Festival Sheds Light on Mental Health Issue.”
  37. The Washington Post, Bevins Vincent, 12 October 2017, “It’s Not Illegal To Be Gay in Indonesia, But Police Are Cracking Down Anyway.”
  38. Euronews, 20 October 2017.
  39. Jakarta Globe, Jack Britton, 30 October 2017, “Commentary: Sexuality, Victimization and The Elimination of Sexual Violence.
  40. South China Morning Post, Max Walden, 10 November 2017, “Do Indonesia’s Anti-pornography Law Protect Moral or Encourage Discrimination and Abuse?”
  41. East Asia Forum, Dace Mc Rae, 28 November 2017, “Indonesia’s Fatal War on Drugs.”
  42. Euronews, 20 October 2017.
  43. Jakarta Globe, Jack Britton, 30 October 2017, “Commentary: Sexuality, Victimization and The Elimination of Sexual Violence.
  44. South China Morning Post, Max Walden, 10 November 2017, “Do Indonesia’s Anti-pornography Law Protect Moral or Encourage Discrimination and Abuse?”
  45. East Asia Forum, Dace Mc Rae, 28 November 2017, “Indonesia’s Fatal War on Drugs.”
  46. The Jakarta Post, 14 December 2017, “Court Ruling on Extramarital, Gay Sex Draws Mixed Reaction From Netizen.”
  47. CBS News, 14 December 2017, “Indonesia Court Reject Bid to Make Gay Sex Ilegal.”
  48. The New York Times, Jeffrey Hutton, 14 December 2017, “Indonesia Constitutional Court Decline to Ban Sex Outside Marriage.”
  49. Wow Shack, 14 December 2017, “Anti-LGBT Petition Rejected By Indonesia Court.”
  50. Independent, Stephen Wrights, 14 December 2017, “Indonesia Constitutional Court Reject Petition to Criminalize Gay Sex in Victory for Besieged LGBT Minority.”
  51. Emol, 14 December 2017, “Tribunal Constitucional indonesio rechaza prohibir y castigar penalmente el adulterio.”
  52. Merced Sun-Star, Stephen Wrights, 14 December 2017, “Top Indonesia Court Reject Attempt to Criminalize Gay Sex.”
  53. Famosos, Lazaro Cerqueira, 14 December 2017, “Indonesia Court Throws Out Petition to Ban Sex Outside Marriage.”
  54. Tampa Bay Times, Stephen Wrights, 14 December 2017, “Top Indonesia Court Reject Attempt to Criminalize Gay Sex.”
  55. Kansas City, Stephen Wrights, 14 December 2017, “Top Indonesia Court Reject Attempt to Criminalize Gay Sex.”
  56. The News Tribun, Stephen Wrights, 14 December 2017, “Top Indonesia Court Reject Attempt to Criminalize Gay Sex.”
  57. Idaho Statesman, Stephen Wrights, 14 December 2017, “Top Indonesia Court Reject Attempt to Criminalize Gay Sex.”
  58. Star Tribun, Stephen Wrights, 14 December 2017, “Top Indonesia Court Reject Attempt to Criminalize Gay Sex.”
  59. Jakarta Globe, Sheany, 15 December 2017. “Constitutional Court Rejects Bid to Criminalize Extramarital Sex.”
  60. Indonesia Expat, Ardi Wirdana, 15 Decemeber 2017, “Court Reject Bid to Criminalize Gay and Extramarital Sex Despite Split Judges Decision.”
  61. Alive for Football, Kristina Tyler, 15 December 2017, “Petiton to Bar Concensual Sex Outside Marriage Rejected by Indonesian Court.”
  62. World News, 15 December 2017, “Indonesian Court Defends People’s Right for Gay, Extramarital Sex.”
  63. Bab Escape, 16 December 2017, “Indonesia Sentences Gay Club Workers to 2-3 Years in Prison.”
  64. Pink News, Josh Jackman, 18 December 2017, “10 Men Jailed for Having Gay Sex.”
  65. Asia One, 18 December 2017, “Indonesia Court Jails Men for Two Years over ‘Gay Sex Party’.”
  66. The Jakarta Post, 18 December 2017, “North Jakarta Court Jailed Men for Two Years over ‘Gay Sex Party’.”
  67. Today, 18 December 2017, “Indonesia Court Jails Men for Two Years over ‘Gay Sex Party’.”
  68. SBS, Ben Winsor, 20 December 2017, “It’s Not Just Chechnya, The ‘Gay Purge’ Is Growing Phenomenon.”
  69. The New York Times, Jeffrey Hutton, “Indonesia’s Crackdown on Gay Men: ‘It Doesn’t  Get Better, Does it’.”

Thank you for media above who contributed monitoring the implementation of human rights in Indonesia through their article.

 

vacancy

Liputan Media tentang Pekerjaan Kami di 2017

Dec 18, 2017 by Superadmin lbhm 0 Comments , ,

LBH Masyarakat masih melakukan beberapa program, menangani kasus, dan melakukan advokasi isu-isu terkait sepanjang tahun 2017. Kami secara konsisten memantau dan terjun langsung melindungi hak individu dan kelompok rentan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian masyarakat dan media yang melakukan peliputan kerja-kerja LBH Masyarakat sehingga pesan dan semangat kemanusiaan dapat tersampaikan ke publik dengan cepat dan tepat. Adapun 246 artikel yang memuat langkah dan pernyataan LBH Masyarakat atas situasi dan fenomena pelanggaran HAM di Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Kabar 24, 1 Februari 2017, “KASUS SUAP : Dewan Etik MK Harus Diperkuat”
  2. Tempo, 3 Februari 2017, Ghoida Rahma “LBH Masyarakat Soroti Perdagangan Gelap Narkotika di Lapas”
  3. Napza Indonesia, 5 Februari 2017, Yvonne Sibuea, “Isu Lawas Narkoba di Lapas, Kebijakan Pemerintah Tambal Sulam”
  4. Dewantara, 6 Februari 2017, Annisa, “Beasiswa LPDP untuk Indonesia Timur Diskriminatif terhadap ODHA”
  5. Rappler, 7 Februari 2017, Sakinah Ummu, “Kebijakan baru LPDP menuai kontroversi”
  6. CNN, 7 Februari 2017, “LPDP Akui Ada Syarat Penerima Beasiswa Wajib Bebas AIDS”
  7. CNN, 7 Februari 2017, Christie Stefanie “Bos LPDP Setuju Syarat Penerima Beasiswa Bebas AIDS Dihapus”
  8. KBR, 8 Februari 2017, Ninik Yuniati, “Diskriminasi Syarat Beasiswa, LBH Masyarakat Siap Gugat LPDP”
  9. Gatra, 12 Februari 2017, Iwan Sutiawan, “KPP: Ketua MA Harus Sanggup Benahi Peradilan”
  10. Koran Sindo, 13 Februari 2017, Sabir Laluhu, “Besok MA Mulai Pilih Ketua Baru”
  11. Tribun News, 13 Februari 2017, Rizal Bomantama, “Koalisi Pemantau Peradilan Kritisi Pemilihan Ketua MA yang Tertutup”
  12. Jurnal Asia, 16 Februari 2017, “LPDP Tawarkan Beasiswa Afirmasi di Daerah 3 T”
  13. Neraca, 17 Februari 2017, “Koalisi LSM: Ketua MA Harus Berani Reformasi”
  14. Kompas, 23 Februari 2017, Fachri Fahrudin, “LBH Masyarakat Minta Pemerintah Hentikan Persiapan Eksekusi Mati”.
  15. Okezone, 24 Februari 2017, Iradhatie Wurinanda, “Wah Kampus Inggris Akui Karya Sembilan Anak Bangsa Ini”.
  16. Tirto ID, 2 Maret 2017, Patrecia Kirnandita, “Aktivis Akan Gelar Women’s March Jakarta Akhir Pekan Ini”.
  17. VOA Indonesia, 3 Maret 2017, Wardah Fathiyah, “’Women’s March’ Dorong Keadilan untuk Perempuan”.
  18. Rappler ID, 3 Maret 2017, Ursula Florene, “Atas Nama Perempuan Mereka Akan Beraksi”.
  19. Kompas, 4 Maret 2017, Garry Andrew L, “Aksi ‘’Women’s March di Jakarta”.
  20. Global Indonesia News, 4 Maret 2017, Winda, “Unjuk Rasa Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat”.
  21. IndoPress, 4 Maret 2017, Ngaenan, “Women’s March Indonesia Kecam Raja Salman”.
  22. Tirto ID, 4 Maret 2017, Addi M Idhom, “Ratusan Aktivis Gelar Aksi Women’s March di Jakarta”.
  23. Suara, 7 Maret 2017, Siswanto, “Vonis Mati Kilat Buat Santa di Tengah Acara Dangdut di PN Jakbar”.
  24. Suara, 7 Maret 2017, Siswanto, “Kisah Santa, Dari Ruang Sidang Sampai Vonis Mati yang Diragukan”.
  25. Kompas, 7 Maret 2017, Ambaranie Nadia Kemala, “Hakim yang Vonis Mati Terdakwa Kasus Narkoba Dilaporkan ke KY”.
  26. Kompas, 7 Maret 2017, Ambaranie Nadia Kemala, “Jaksa DIduga Hilangkan Alat Bukti dalam Sidang Terdakwa Kasus Narkoba”.
  27. Suara, 8 Maret 2017, Siswanto, “KY Teliti Laporan Vonis Mati Kilat Buat Santa di PN Jakbar”.
  28. Detik, 8 Maret 2017, Aditya Fajar Indrawan, “Dihukum Mati di Kasus 20 Kg Sabu, Santa Berperan Jadi Penerjemah”.
  29. Tirto ID, 8 Maret 2017, Patresia kirnandita, “Hak Perempuan Diakui Sekaligus Diingkari”.
  30. Senayan Post, 14 Maret 2017, Widjiono Wasis, “1 Warga AS dan 3 Warga China di Nusakambangan”.
  31. Kabar Aku, 14 Maret 2017,“Terpidana Mati Asal Amerika Serikat Ditransfer ke Pulau Eksekusi”.
  32. Sindonews, 14 Maret 2017, Muhaimin, “Indonesia Kirim 1 Warga AS dan 3 Warga China ke ‘Pulau Eksekusi’”.
  33. KBR, 18 Maret 2017, Rio Tuasikal, “3 Peserta Aksi Dipasung Semen Alami Bengkak Kaki, KSP Minta Warga Patuhi Tim Dokter”.
  34. GlobalNews, 30 Maret 2017, “Narkotika dalam RKUHP: Solusi atau Masalah Baru?”.
  35. Detik, 30 Maret 2017, Aditya Fajar, “Koalisi Nilai Mater UU Narkotika Masuk RUU KUHP Tidak Tepat”.
  36. Publicanews, 30 Maret 2017, “LBH Masyarakat Tolah Pidana Narkotika”.
  37. Detik, 2 April 2017, Ahmad Mustaqim, “Penangakapan Ari karena Tanam Ganja untuk Obat Istri Dikritik LSM”.
  38. Tempo, 2 April 2017, Yohanes Paskalis, “LBH Masyarakat: Kasus Fidelis Jadi Momen Revisi UU Narkotika”.
  39. Tempo, 2 April 2017, Yohanes Paskalis, “Alasan Kemanusiaan, LBH Masyarakat Minta Kasus Fidelis Ari Distop”.
  40. Kabar24, 2 April 2017, Noviarizal Fernandez, “LBH Masyarakat Tolak Pidana Narkotika Dimasukkan ke RUU KUHP”.
  41. Nusantaranews, 2 April 2017, Romadhon, “Demi Cinta, LBH Masyarakat: Kasus Ganja FAS Harus Dijadikan Momentum Intropeksi”.
  42. Publicanews, 2 April 2017, “LBH Masyarakat Minta BNN Hentikan Kasus Fidelis Ari”.
  43. Republikpos, 2 April 2017, Prihandoko Jakob, “LBH Masyarakat Desak Pembebasan Fidelis Ari”.
  44. Rmol Sumsel, 2 April 2017, “LBH Desak Pemerintah Kaji Ulang Peraturan tentang Ganja”.
  45. Suara, 2 April 2017, Siswanto, “Kasus Fidelis Sentuh Hati Nurani, Bagaimana Pemerintah?”.
  46. Suara, 2 April 2017, Siswanto, “BNN Diminta Stop Usut Fidelis yang Ekstrak Ganja untuk Sakit Istri”.
  47. com, 2 April 2017, Siswanto, “Ketuk Hati Buwas Agar Lepas Fidelis yang Tanam Ganja demi Istri”.
  48. Jawa Pos, 2 April 2017, Yusuf Asyari, “PNS Tanam Ganja Demi Obat Istri, LBH Minta Penyidikan Dihentikan”.
  49. Jawa Pos, 2 April 2017, “Lingkar Ganja Nusantara Desak Penelitian Ganja untuk Obat”.
  50. Kompas, 2 April 2017, Ihsanuddin, “Mengalir, Dukungan untuk Fidelis yang Ditangkap karena Tanam Ganja demi Obati Istri”.
  51. Kompas, 2 April 2017, Ihasnuddin, “Kasus Fidelis Jadi Momentum Legalkan Ganja untuk Pengobatan”.
  52. Kompas, 2 April 2017, Ihsanuddin, “Tanam Ganja untuk Pengobatan Istri, Fidelis Tak Seharusnya Ditangkap dan Dibui”.
  53. Koran Sulindo, 2 April 2017, “Badan Narkotika Nasional Dituding Hambat Penelitian Ganja untuk Pengobatan”.
  54. Lampost, 2 April 2017, “UU Narkotika Perlu Ditinjau Ulang”.
  55. Rmol Banten, 2 April 2017, Wisnu Ari, “BNN Diminta Bebaskan Si Penanam Ganja untuk Pengobatan Istri”.
  56. Aceh Sumatera, 2 April 2017, “Tragedi FAS, Sebuah Ujian untuk Hati Nurani”.
  57. WOL, 2 April 2017, “Fidelis, Pakai Ganja untuk Obati Penyakit Tersandung Hukum”.
  58. Tribun Pekanbaru, 2 April 2017, Teddy Yohanes, “Sejumlah LSM Sesalkan Penangkapan Orang yang Menanam Ganja untuk Pengobatan Istrinya”.
  59. Kumparan, 2 April 2017,”LSM Ingin Regulasi Ganja di Indonesia Ditinjau”.
  60. Kumparan, 2 April 2017, “Kasus Pidana Fidelis yang Tanam Ganja Harus Dihentikan”.
  61. MetroTV News, 2 April 2017, Sholahadin Azhar, “Undang-undang Narkotika Indonesia Harus Direvisi”.
  62. Demokrasi. co, 2 April 2017, “LBH Minta BNN Hentikan Penyidikan Kasus Suami Tanam Ganja untuk Obat Istri”.
  63. Netralitas, 2 April 2017, “DPRD: Sikapi Arif PNS Tanam Ganja untuk Obat”.
  64. Berita Kepo, April 2017, Amborsius Ambarita, “Ditangkap karena Tanam Ganja demi Obat Istri, Fidelis Didukung banyak Pihak”.
  65. Pojok Sulsel, 2 April 2017, Wahyudi AM, “Kaji Ulangi Regulasi Ganja untuk Kesehatan”.
  66. Rmol, 2 April 2017, Muhamad Iqbal, “Kata LGN, Kasus Yeni Bukti Ganja Obat Berkhasiat”.
  67. Infonawacita, 2 April 2017, Ariyanto, “Tanam Ganja untuk Obati Sakit Istri, Fidelis Ari Dibui”.
  68. Poros Jakarta, 2 April 2017, Otto Ismail, “LGN Minta BNN Kabupaten Sanggau Hentikan Proses Hukum Fidelis”.
  69. Koran Kaltim, 3 April 2017, “LBH Masyarakat Serukan Pelegalan Ganja”.
  70. Kompas, 3 April 2017, Ihsanuddin, “Soal Ganja untuk Kesehatan ini Kata Menteri Kesehatan”.
  71. Media Indonesia, 3 April 2017, “UU Narkotika Indonesia Layak Direvisi”.
  72. Politik Riau, 3 April 2017. “LBH Minta BNN Menghentikan Penyidikan Kasus Suami Tanam Ganja untuk Obat Istri”.
  73. BBC, 3 April 2017, Jerome Wirawan, “PNS Tanam Ganja untuk Obat Istri, Saatnya Ganja demi Kesehatan?”.
  74. Beritagar, 3 April 2017, Muhamad Fikrie, “Kasus Fidelis Ari Membuka Debat Ikhwal Khasiat Ganja”.
  75. Requisitoire, 3 April 2017, “UU Narkotika di Indonesia Patut Dikaji Ulang”.
  76. Rakyat Merdeka TV, 3 April 2017, “Pemerintah Diminta Kaji Ulang Regulasi Ganja”.
  77. IDN Times, 3 April 2017, Rizal Aditya, “Desakan Legalisasi Ganja untuk Pengobatan Mulai Mengemuka”.
  78. Top Metro, 3 April 2017, “Kisah Haru Akhrinya Istri Fidelis AR Meninggal karena Tak Konsumsi Ganja”.
  79. Berita 77, 3 April 2017, Muhamad, “Kasus Fidelis, DPR: Ganja Tidak Perlu Dilegalkan untuk Terapi Medis”.
  80. Harian Nasional, April 2017, “LGN Minta Pemerintah Tinjau Kebijakan Narkotika atas Kasus Fidelis”.
  81. Berita Kompas, 4 April, Siti Dwijayanti, “Fidelis Merawat Sang Istri dengan Ganja Lalu Berujung Tragis”.
  82. Nova, 4 April 2017, Swita Amalia, “Dukungan untuk Fidelis Ari yang Ditangkap karena Tanam Ganja demi Obat Istri Masih Mengalir”.
  83. Hai Online, 5 April 2017, Nurul, “Penjara Enggak Bisa Dijadikan Solusi bagi Pengguna Ganja kaya Fidelis”.
  84. Hukum Online, 6 April 2017, “Mengintip Pandangan Kritis Situasi HAM Indonesia di Forum Internasional”.
  85. Media Indonesia, 7 April 2017, “Penegak HAM Belum Jadi Agenda Prioritas”.
  86. Samara News, 7 April 2017, “Negara Masih Belum Menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai Agenda Prioritas”.
  87. Kompas TV (Sapa Indonesia Pagi), 18 April 2017, “Kebijakan Pengunaan Ganja untuk Medis”.
  88. MetroTV (NSI), 24 April 2017, “Dilema Ganja”.
  89. Rappler, 3 Mei 2017, “Saksikan Indonesia sedang Mengalami Sidang ke-27 UPR Dewan HAM PBB di Jenewa”.
  90. Pikiran Rakyat, 4 Mei 2017, Meiliala Arie, “Indonesia Harus Segera Moratorium Hukuman Mati”.
  91. Tempo, 4 Mei 2017, Yohanes Paskalis, “LBH Masyarakat: Respon Indonesia untuk Soal Hukuman Mati, Buruk”.
  92. Tempo, 4 Mei 2017, Yohanes Paskalis, “Catatan Penting LBH Masyarakat dari Evaluasi HAM Indonesia di PBB”.
  93. Pikiran Rakyat, 4 Mei 2017, Arie Meiala, “Indonesia Harus segera Moratorium Hukuman Mati”.
  94. Tirto ID, 10 Mei 2017, Kirnandita, Patresia, “#SaveIbuNuril dan Isu Kriminalisasi Korban Pelecehan Seksual.”
  95. Majalah Opini, 19 Mei 2017, Akbar, Sastiansyah, “Daun Ganja Bak Simalakama, Tidak Dimakan Istri Meninggal, Dimakan Dibui.”
  96. Rappler, 20 Mei 2017, “LBH Masyarakat Kecam Rencana Eksekusi Mati Jilid IV”.
  97. Hukum Online, 20 Mei 2017, STHI Jentera Tandatangani Kesepakatan Program Magang dengan 12 Lembaga.”
  98. Netral News, 20 Mei 2017, Purnomo, Wahyu, “Soal Eksekusi Mati, Jaksa Agung Dituding Bermanuver Politik.”
  99. Sinar Keadilan, 20 Mei 2017, “Citra Indonesia Tercoreng di Dunia Internasional, Eksekusi Mati Jilid 4 Tetap Saja Akan Dilakukan Kejaksaan Agung.”
  100. Publica News, 20 Mei 2017, “Minta Fatwa MA, Jaksa Agung Tidak Paham Hukum.”
  101. Aceh Sumatra, 21 Mei 2017, “LBH Masyarakat: Eksekusi Mati IV, Menukar Suara dengan Nyawa.”
  102. Tiga Pilar News, 22 Mei 2017, Asropih, “LBH Masyarakat Kecam Aksi Polisi saat Grebek Pesta Gay.”
  103. Tribunews, 22 Mei 2017, Damanik, Liston, “Lembaga Bantuan Hukum Kecam Cara Polisi Tangkap Komunitas Gay.”
  104. Detik, 22 Mei 2017, Mutiara, Indah, “Koalisi LSM Kritik Cara Polisi Gerebek Pesta Gay di Kelapa Gading,”
  105. IDN Times, 22 Mei 2017, Folia, Rosa, “Periksa Pesta Gay dengan Telanjang, Polisi Dikecam.”
  106. BBC Indonesia, 22 Mei 2017, “Peserta ‘Pesta Gay’ Diperiksa ‘dalam Keadaan Telanjang’, Polisi Dikecam.
  107. Poskota News, 22 Mei 2017, Adji, “Ini Tanggapan Mabes Polri Soal Protes Penggerebekan Pesta Gay.”
  108. MetroTV News, 22 Mei 2017, Sari, Lukman, “Polisi Minta Protes Penindakan Pesta Homoseks Disampaikan Langsung.”
  109. MetroTV News. 22 Mei 2017, “Penyebaran Foto Pesta Homoseks di Kelapa Gading Dikecam.”
  110. Jawa Pos, 22 Mei 2017, Kuswandi, “Soal Pesta Seks Gay, Kelompok Masyarakat Ini Minta Foto Tak Disebar.”
  111. Suara Surabaya, 22 Mei 2017, Kusuma, Farid, “Gerebek Pesta Gay Polisi Dinilai Melanggar HAM.”
  112. PublicaNews, 22 Mei 2017, “Koalisi Advokasi Kencam Penanganan Kaum Gay di Kelapa Gading.”
  113. Tengok Berita, 22 Mei 2017, “Cara Polisi Tangkap dan Telanjangi Gay Jadi Sorotan.”
  114. Pojok Satu, 22 Mei 2017, Restu, “Aksi Polisi Gerebek Pesta Gay di Kelapa Gading Malah Diprotes oleh 6 Lembaga in, Kenapa?”
  115. 7 Ready, 22 Mei 2017. “Koalisi LSM Kritik Cara Polisi Grebek Pesta Gay di Kelapa Gading.”
  116. Riau Pos, 22 Mei 2017, Utama, Boy, “Koalisi Advokasi Minta Pelaku Pesta Seks Gay Tidak Disebarkan.”
  117. Fakta, 22 Mei 2017, “Penggerebekan Pesta Kaum Gay, Polres Jakut Dinilai Melanggar Hak Asasi.”
  118. KBR, 22 Mei 2017, Bambang Hari, “Koalisi Kecam Cara Polisi Tangkap Seratusan Orang atas Dugaan Prostitusi Gay.”
  119. Voa Indonesia, 22 Mei 2017, Eva Mazrieva, “Koalisi LSM Sesalkan Penangkapan Gay, Polisi Bantah Sengaja Permalukan Tersangka.”
  120. Gerbang Kepri, 22 Mei 2017, “Polisi Tangkap 141 Gay.”
  121. Warta Merdeka Indonesia, 22 Mei 2017, “141 Gay Ditangkap dalam Razia Polisi di Jakarta Utara.”
  122. Opini Bangsa, 23 Mei 2017, “LBH Kecam Tindakan Polisi Telanjangi Kaum Gay.”
  123. Tampang, 23 Mei 2017, Zaenudin Ahmad, “Dinilai Tidak Manusiawi saat Gerebek Pesta Gay, Polisi: Kami Lakukan Sesuai Standar.”
  124. Panjimas. 23 Mei 2017, “Berang Digiring Polisi, Koalisi Advokasi Bela Gay di Atlantis Gym & Sauna.”
  125. Koran Sindo, 23 Mei 2017, “Pesta Gay Digerebek, 141 Ditangkap, 10 Dijadikan Tersangka.”
  126. Kompas, 23 Mei 2017, Dea Andriani, “ Cara Polisi Menggerebek Pesta Gay Dinilai Tak Manusiawi.”
  127. Kompas, 23 Mei 2017, David Oliver Purba, “Terbongkarnya Tempat Seks Kaum ‘Gay’ di Kelapa Gading.”
  128. Rmol, 23 Mei 2017, Saeful Anwar, “Dikecam Tindakan Tak Manusiawi Polisi Gerebek Pesta Gay.”
  129. Liputan46, 24 Mei 2017, “Polisi Bantah Telanjangi Pelaku Pesta Gay.”
  130. KBR, 31 Mei 2017, Luqman, Agus, “RUU Terorisme, Kontras: Wiranto Seperti Ingin Menghidupkan Kembali RUU PKB.”
  131. Kabar Jakarta, 1 Juni 2017, Hendra, “Hati-hati Pasang Identitas Diri di Medsos.”
  132. Times Indonesia, 1 Juni 2017, Arief, Faizal, “Bila Dibiarkan Persekusi Bisa Ancam Demokrasi.”
  133. Kompas, 1 Juni 2017, Rudi, Alsadad, “Persekusi Dinilai Mengancam Kebebasan Berpendapat.”
  134. Cahaya Kaltim, 2 Juni 2017, Suwarno, Priyo, “Persoalan Hukum LGBT Polisi Terjepit di antara HAM dan Norma Agama.”
  135. Merdeka, 2 Juli 2017, Rizky Andwika, “Calon Anggota Komnas HAM, Kelompok Radikal sampai Penjahat Seksual.”
  136. Indopos, 16 Juli 2017, Lantoni Syahrir, “Ada Apa Komnas HAM Sampai Ingin Diselamatkan LSM-Ormas Ini.”
  137. Netral News, 16 Juli 2018, Lewuk Dominikus, “KS Komnas HAM Ajak Masyarakat Sipil Kawal Proses Seleksi Komisioner.”
  138. Publika News, 21 Juli 2017, “LBH Masyarakat Protes Kebijakan ‘Tembak di Tempat ‘ Kapolri.
  139. Sinar Keadilan, 21 Juli 2017, “Sesumbar Ingin Seperti Filipina, Kapolri Diingatkan Atasi Masalah Narkotika Dengan Penegakan Hukum yang Sungguh Saja.”
  140. Rappler, 22 Juli 2017, Harvan Muhammad, “Perintah Tembak Mati Bandar Narkoba di Tempat Menuai Kritik.”
  141. Tempo, 23 Juli 2017, Firmanto Danang, “LBH Ungkap Kelemahan Kebijakan Bos Narkoba Ditembak Di Tempat.”
  142. Tribun Jateng, 24 Juli 2017, “Presiden Perintahkan Aparat Tembak Mati Pengedar Narkoba, LBH dan Akademis Mengecam.”
  143. PRFM News, 24 Juli 2017, Karamah Nuzulul, “LBH Khawatir Intruksi Menembak Pengedar Narkoba Timbulkan Bentuk Perlawanan.”
  144. BBC Indonesia, 24 Juli 2017, Artharini Isyana, “Instruksi Presiden Jokowi untuk Menembak Pengedar Narkoba Dikecam.”
  145. Suara, 24 Juli 2017, Ariefana Pebriansyah, Lesmana Agung S, “Tanpa Perintah Kapolri, Polisi Bisa Tembak Bandar Narkoba.”
  146. VOA Indonesia, 27 Juli 2017, Sucahyo Nurhadi, “Pro Kontra Legalisasi Ganja Sebagai Obat di Masa Depan.”
  147. KBR, 28 Juli 2017, Ade Irmansyah, “Salah Eksekusi Terpidana Mati 2016, LBH Masyarakat Desak Jokowi Copot Jaksa Agung.”
  148. Hukum Online, 28 Juli 2017, Qorib Fathan, “LBH Masyarakat Tolak Wacana Kejagung Soal Eksekusi Mati Gelombang IV.”
  149. Merdeka, 28 Juli 2017, Ariesta Anggie, “Ombudsman Sebut Eksekusi Mati Humprey Menyalahi Prosudur.”
  150. Berita 360, 28 Juli 2017, Edy, “Langgar Pasal Eksekusi Mati? LBH Masyarakat Minta Presiden Jokowi Copot HM Prasetyo.”
  151. Kabar 24, 28 Juli 2017, Fernandez Noviarizal, “Eksekusi Hukuman Mati Humprey Jefferson Dinilai Langgar Aturan.”
  152. Sinar Keadilan, 28 Juli 2017, “Tak Terpenuhi Hak-hak Terpidana Mati, Ombudsman Bilang Jaksa Agung Lakukan Mal-Administrasi.”
  153. Tirto, 28 Juli 2017, Widhana Dieqy H, “Kriminalisasi Pecandu Narkotika Bikin Lapas Padat.”
  154. Tirto, 28 Juli 2017, Sumandoyo Arbi, Hidayat Reja, “Ironi Pemberantasan Narkoba Era Jokowi.”
  155. Tirto, 28 Juli 2017, Widhana Dieqy H, “Saat Bandar dan Negara Menguras Harta Pecandu Narkoba.”
  156. Tirto, 28 Juli 2017, Irfan Faizal R, “Ombudsman Temukan Maladministrasi Eksekusi Mati Humprey.”
  157. Kumparan, 28 Juli 2017, Saharah Wahyuni, “Ombudsman: Eksekusi Mati Humprey Jefferson Melanggar Hukum.”
  158. CNN Indonesia, 28 Juli 2017, Setyawan Feri A, “Eksekusi Mati ‘Cacat’, Jokowi Didesak Copot Jaksa Agung.”
  159. Medan Seru, 28 Juli 2017, “Eksekusi Mati ‘Doctor’ Cacat Administrasi, Copot Jaksa Agung.”
  160. Balikpapan Pos, 29 Juli 2017, “Jaksa Agung Dinilai Terbukti Salahi Prosedur Hukuman Mati.”
  161. Rappler, 29 Juli 2017, “Ombudsman: Eksekusi Terpidana Mati Tahun 2016 Tidak Sesuai Prosedur.”
  162. Nusantaranews, 1 Agustus 2017, Sulaiman, “Menunggu Putusan Fidelis, LBH Masyarakat: Semoga Hukum Bertemu Kemanusiaan.”
  163. Detik, 2 Agustus 2017, Ramdani Jabar, “Kata LBH Masyarakat Soal Keberanian Hakim di Kasus Fidelis.”
  164. Kompas, 2 Agustus 2017, Ihsanuddin, “Berani Terobos Angka Pidana Minimum, Hakim Kasus Fidelis Diapresiasi.”
  165. CNN Indonesia, Ferry Oscar, 2 Agustus 2017, “Menanti Ketuk Palu Hakim, Akhir Kisah Cinta dan Ganja Fidelis.”
  166. Viva, 2 Agustus 2017, “Pria Tanam Ganja untuk Obati Istrinya Bakal Divonis Hari Ini.”
  167. Detak.co, 2 Agustus 2017, “Fidelis Divonis 8 Bulan Penjara dan Denda 1 Milyar.”
  168. Beritagar, 2 Agustus 2017, “Perjuangan Cinta Fidelis yang Berujung 8 Bulan Kurungan.”
  169. Inspirasi, 2 Agustus 2017, “Menunggu Putusan Hakim untuk Fidelis.”
  170. Media Indonesia, 3 Agustus 2017, “14 Calon Anggota Komnas HAM yang Lolos Seleksi Masih Ditemukan Kelemahannya.”
  171. Sinar Indonesia Baru, 8 Agustus 2017, “LBH Masyarakat Tolak Wacana Kejagung Soal Eksekusi Mati Gelombang IV.”
  172. BBC Indonesia, Affan Heyder, 9 Agustus 2017, “Bandar Narkoba Asal Malaysia ‘Korban Pertama’ Tembak di Tempat Sesuai Intruksi Presiden Jokowi.”
  173. Infonitas, Purnama Chandra, 10 Agustus 2017, “LBH Masyarakat Nilai Pengguna Narkotika Harus Dapat Perawatan.”
  174. Suara Kristen, 11 Agustus 2017, “LBH Masyarakat dan PKNI: Menangani Permasalahan Narkotika: Pemerintah Jangan Jadi Pemadam Kebakaran.”
  175. Media Indonesia, Widadio Nicky Aulia, 15 Agustus 2017, “Perangi Narkoba dari Metro Jaya.”
  176. Publica News, 26 Agustus 2017, “LBH Masyarakat Kecam Rencana Eksekusi Mati Jilid IV.”
  177. Laporan News, Alamsyah Ali Laelie, 26 Agustus 2017, “LBH Masyarakat Desak Kejaksaan Agung Hentikan Persiapan Eksekusi Mati Jilid 4.”
  178. Kompas,Ihsanuddin 27 Agustus 2017, “LBH Masyarakat Desak Jaksa Agung Batalkan Eksekusi Jilid IV.”
  179. Akurat News, Muhtarudin Deni, 27 Agustus 2017, “Defisit Prestasi, LBH Masyarakat Desak Presiden Copot Jaksa Agung.”
  180. Skala News, Rizal Bisma, 28 Agustus 2017, “LBH Masyarakat: Eksekusi Mati Hanya Kamuflase.”
  181. Tempo, Chairunnis Ninis, 14 September 2017, “LBH Masyarakat Sarankan Indra Piliang Direhabilitasi.”
  182. Jitu News, Syukron Fadhilah, 14 September 2017, “Kasus Narkoba IJP, LBH Usulkan Rehabilitasi.”
  183. Okezone, Fotaleno Fahmy, 15 September 2017. “Golkar Diharap Bijak Menyikapi Kasus Indra J Piliang.”
  184. Okezone, Fotaleno Fahmy, 15 September 2017, “Puji Kerja Kepolisian, LBH Masyarakat Juga Berharap Indra J Piliang Direhabilitasi.”
  185. Kompas, Belarminus Robertus, 19 September 2017, “Prosedur Tembak di Tempat Pengedar Narkotika Diadukan di Ombudsman.”
  186. Kompas, Belarminus Robertus, 19 September 2017, “Polri Mengaku Punya Prosedur Terkait Penembakan Pelaku Kejahatan.”
  187. Liputan 6, Egeham Lizsa, 19 September 2017, “Prosedur Tembak Mati Pengedar Narkotika Diadukan ke Ombudsman.”
  188. Akurat News, Primandana Bayu, 19 September 2017, “Mengadu ke ORI, ICJR Kritik Prosedur Tembak Mati Pengedar Narkotika.”
  189. CNN Indonesia, Ramadhan Rizki Saputra, 19 September 2017, “Diduga Efek Jokowi, Penembakan Pengedar Narkotik Naik Drastis.”
  190. Republika, Mabruroh, 21 September 2017, “Tembak Mati Dinilai Tak Efektif Kurangi Kejahatan Narkoba.”
  191. Akurat News, Muhtarudin Deni, 4 Oktober 2017, “LBH Masyarakat Kecam Jokowi Soal Penindakan Narkoba.”
  192. Akurat News, Muhtarudin Deni, 4 Oktober 2017, “LBH Masyarakat: Penyataan Jokowi Soal Pemberantasan Narkoba Bermasalah.”
  193. Tirto.id, Priana Hendra, 6 Oktober 2017, “LBH Masyarakat Desak Jokowi Stop Hukuman Mati”.
  194. Tirto,id, Kirnandita Patresia, 7 Oktober 2017, “LBH Masyarakat Gelar Kampanye Anti Hukuman Mati.”
  195. Akurat News, Muhtarudin Deni, 7 Oktober 2017, “LBH Masyarakat Desak Pemerintah Investigasi Peredaran Pil PCC.”
  196. CNN Indonesia, Ratnasari Ellse Dwi, 7 Oktober 2017, “Narkotik, Hukuman Mati, dan Warna-Warni Harapan.”
  197. Rappler, Setyani Ananda Nabila, 7 Oktober 2017, “Aktivis: Indonesia Tidak Menghargai Hak Terpidana Mati.”
  198. Kompas, Lasti Kurnia, 8 Oktober 2017, “Festival Kemanusiaan.”
  199. Kompas, 9 Oktober 2017, “Kilas Politik dan Hukum.”
  200. CNN Indonesia, Ratnasari Ellse Dwi, 10 Oktober 2017, “Curhat Kerinduan Anak Terpidana Mati Narkoba Merry Utami.”
  201. Tirto.id, Husein Abdulsalam, 10 Oktober 2017. “Usaha Menghentikan Hukuman Mati.”
  202. Intan Umbari Prihatin, 10 Oktober 2017, “Kepala BNN Soal Tembak Mati Bandar: Wujud Manusia Pemikirannya Lebih Dari Binatang.”
  203. Hukum Online, Thea DA, 11 Oktober 2017. “Vonis Mati Banyak Dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri.”
  204. Rappler, Setyani Ananda Nabila, 15 Oktober 2017, “Menguak Fakta Di Balik Hukuman Mati.”
  205. Arah Juang, 20 Oktober 2017, “Surat Terbuka: Publik Menolak dan Menggugat Pernyataan Kapolri Tito Karnavian Tentang Ucapan Seksis dan Kecendrungan Menyalahkan Korban Pemerkosaan.”
  206. Tempo.co, Yusuf Manurung, 26 Oktober 2017, “Polisi Diminta Usut Penyebar Video Porno yang Bikin Heboh.”
  207. Akurat News, Yohanes Antonius, 26 Oktober 2017, “Penyebaran Konten Seksual Tanpa Persetujuan, Ini Kata LBH Masyarakat.”
  208. Berita Pangkep, 27 Oktober 2017, “Penyebaran Konten Seksual Tanpa Persetujuan: Kejahatan Seksual di Dunia Maya.”
  209. Koran Tempo,  28 Oktober 2017, “Koalisi Akan Gugat Qanun Jinayat.”
  210. BBC Indonesia, 28 Oktober 2017, “Kasus Video Seks: Apa Hukum Tepat Bagi Penyebar ‘Revenge Porn’?”
  211. Krikom.id, Nicky Aditya – Linda Juliawanti, 29 Oktober 2017, “LBH Masyarakat Kecam Penyebaran ‘Salah Sasaran’ Video Porno.”
  212. Kabar Makasar, 29 Oktober 2017, “Penyebaran Konten Seksual Tanpa Persetujuan: Kejahatan Seksual dI Dunia Maya.”
  213. Tirto ID, Patresia Kirnandita, 1 November 2017, “Pentingnya Kepekaan Saat Bertanya kepada Penyintas Perkosaan.”
  214. Tribun News, Eri Komar Sinaga, 2 November 2017, “Kriminalisasi Menjadi Momok Dalam UU Narkotika.”
  215. Kompas, Ihsanuddin, 3 November 2017, “Salah Kaprah Penegakan Hukum, Banyak Pecandu Berakhir di Penjara.”
  216. Lensa Banyuwangi, 3 November 2017, “Mahasiswa Fakultas Hukum Tetap Boleh Menjalankan Praktik Litigasi dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Depan Pengadilan.”
  217. Rmol, 6 November, “Tangkap Penyebar Konten Seksual di Dunia Maya.”
  218. Antipati.com, 7 November 2017, “Perlindungan Hak Data Pribadi, Penting nggak sih?”
  219. Ujiseo, 19 November 2017, “Hukum yang Sesuai Bagi Penebar Revenge Porn di Indonesia.”
  220. Tirto ID, Diantina Putri, Patresia Kirnandita, 24 November 2017, “Penyintas Perkosaan: Butuh Waktu Lama Bagiku untuk Tidak Histeris.’
  221. Tempo, M Yusuf Manurung, 27 November 2017, “Penganiayaan Geng Motor, Pengacara: Barang Bukti Tidak Diuji.”
  222. Kastara ID, 28 November 2017, “Komnas HAM Tingkatkan Sinergi dengan Kalangan OMS.”
  223. Metro Tv News, Sri Yanti Nainggolan, 1 Desember 2017, “Banyak ODHA Alami Pelanggaran HAM.”
  224. Tengok Berita, 4 Desember 2017, “LBH Masyarakat: BNN Tak Berwenang Menangani PCC
  225. Rilis ID, Elvi R, 4 Desember 2017, “LBH Masyarakat: Seharusnya PCC Bukan Urusan BNN.”
  226. Akurat News, Yohanes Antonius, 4 Desember 2017, “Penggerebekan Pabrik PCC oleh BNN Dikritik LBH Masyarakat.”
  227. Kabar 24, Novrizal Fernandez, 4 Desember 2017, “Mengapa LBH Masyarakat Bilang BNN Tak Berwenang Tinda Pil PCC?”
  228. Republikpos, 4 Desember 2017, “LBH Masyarakat: BNN Tidak Berwenang Urus PCC.”
  229. Publica News, 4 Desember 2017, “LBH Masyarakat sebut BNN Tidak Berwenang Urus PCC.”
  230. Viva, 5 Desember 2017, “Benarkah BNN Tak Berwenang Tindak Kasus Pil PCC?”
  231. Solopos, Imam Yuda, 5 Desember 2017. “Aksi BNN di Solo dan Semarang Dianggap Salahi Aturan.”
  232. Jatengpos, Imam Yuda, 5 Desember 2017, “Aksi BNN di Solo dan Semarang Dianggap Salahi Aturan.”
  233. Pinter Politik, 5 Desember 2017, “Pil PCC Bikin Buwas Ganas.”
  234. Akurat News, Muhtarudin Deni, 14 Desember 2017, “LBH Masyarakat: MK Telah Jaga Hak Privasi Warga Negara.”
  235. Publica News, 14 Desember 2017, “LBH Masyarakat Puji MK yang Menolak Uji Pasal Perzinahan.”
  236. Deutsche Welle, 14 Desember 2017, “Dualisme Putusan Mahkamah Konstitusi Persulit Situasi LGBT.”
  237. BBC Indonesia, 14 Desember 2017, “MK Tolak Kriminalisasi LGBT dan Hubungan Di Luar Nikah.”
  238. Vice, Arzia Tivany, 14 Desember 2017, “Upaya Kriminalisasi LGBT dan Kumpul Kebo Ditolak Mahkamah Konstitusi.”
  239. Beritagar, Andya Dhyaksa, 14 Desember 2017, “MK Tolak Perluasan Tindak Zina.”
  240. Akurat News, Deni Muhtarudin, 14 Desember 2017, “LBH Masyarakat Hormati Dissenting Opinion 4 Hakim MK.”
  241. Harian Inhua Online, 14 Desember 2017, “Mahkamah Konstitusi Menolak Pelarangan Seks Di Luar Nikah Demi HAM.”
  242. Kiran Media, Baran Bantara, 14 Desember 2017, “Hormati Privasi, MK Tolak Kriminalisasi LGBT dan Hubungan Di Luar Nikah.”
  243. Dari Rakyat, 14 Desember 2017, “Pasangan Sesama Jenis Ini Tukar Cincin, Kejadian Berikutnya ”
  244. com, 14 Desember 2017, “MK Tolak Kriminalisasi LGBT Di Indonesia, Netizen Serbu Twitter.”
  245. Berita Benar, Arie Firdaus, 14 Desember 2017, “MK Tolak Uji Materi Aturan yang Berpotensi Jerat LGBT.”
  246. Tempo, Ronggo Astungkoro, 15 Desember 2017, “LBH Masyarakat Apresiasi Putusan MK.”
  247. Pinter Politik, 19 Desember 2017, “Putusan MK, Akhiri Persekusi LGBT?”
  248. BBC Indonesia, Nuraki Aziz, 20 Desember 2017, “Dipertanyakan, Upaya Mengayomi Kalangan LGBT Lewat KUA.”
  249. Indo Warta, Dadang, 20 December 2017, “Yang Dimaksud Merangkul dan Mengayomi LGBT adalah..”
  250. Kompas, Ihsanuddin, 28 Desember 2017, “LBH Masyarakat: Kebijakan Narkoba di Indonesia Butuh Arah, Bukan Darah.”
  251. Tribunnews, Malvyandie Haryadi, 28 Desember 2017, “LBH Masyarakat: Kebijakan Narkoba di Indonesia Butuh Arah, Bukan Darah!”
  252. Republika, Mabruroh, 28 Desember 2017, “LBH Masyarakat Kecam Pernyataan Buwas Soal Tembak Mati.”
  253. Tirto ID, Maya Saputri, 28 Desember 2017, “LBH: Tembak Mati Pengedar Narkoba Hanya ‘Gagah-gagahan’ BNN.”
  254. Harian Terbit, 28 Desember 2017, “Pusat Pelemahan KPK Berada di Istana Presiden.”

Media Alternatif dan Forum

  1. Modifikasi – Kisah Fidelis Ari yang Nekat Tanam Ganja demi Kesehatan Istri
  2. Kaskus – Badan Narkotika Nasional Dituding Hambat Penelitian Ganja untuk Pengobatan
  3. Kaskus – Penyebaran Foto Homoseks di Kelapa Gading Dikecam
  4. Kaskus – Apa Penyebab Tak Maksimalnya Kinerja Komnas HAM
  5. Line Today – Tanpa Perintah Kapolri, Polisi Bisa Tembak Bandar Narkoba (Suara.com)
  6. Line Today – Perjuangan Cinta Fidelis yang Berujung 8 Bulan Kurungan
  7. Napza Indonesia – Mengutamakan Kemanusiaan, Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Fidelis
  8. Napza Indonesia – Bukan Hanya Kepastian, Fidelis Butuh Kemanfaatan dan Keadilan Hukum
  9. Napza Indonesia – Kasus Fidelis: Negara Perlu Prioritaskan Penelitian Ganja Medis
  10. Magdalene – Cruel and Unnecessary: Why Death Penalty Should Be Abolished
  11. Konde.co – Perempuan Menjadi Korban Penyebaran Konten Seksual di Sosial Media
  12. Remotivi – Di Balik Kegilaan Media terhadap Video Seks
  13. Kaskus.co.id – Kasus Video Seks: Apa Hukum yang Tepat Bagi Penebar ‘Revenge Porn’.

LBH Masyarakat mengapresiasi media-media di atas dan media-media lain yang luput dari pantauan kami. Terima kasih telah ikut berkontribusi memantau implementasi hak asasi manusia di Indonesia melalui liputan-liputan yang teman-teman pekerja media lakukan.

Siaran Pers

Rilis Pers – Arif Pulang Malam Ini, Terima Kasih Majelis Hakim!

Dec 15, 2017 by Superadmin lbhm 0 Comments , ,

LBH Masyarakat mengapresiasi Majelis Hakim yang memeriksa perkara klien kami, Arif Fauzi Fadillah (Arif), di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas putusannya, pada Kamis, 14 Desember 2017 kemarin, yang cermat terhadap lemahnya fakta persidangan dan berani untuk membebaskan klien kami dari segala tuduhan. Putusan Majelis Hakim, yang terdiri dari Dwi Dayanto, S.H., M.H. (Ketua Majelis); Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.; dan Antonius Simbolon, S.H., M.H., telah memenuhi hak klien kami atas peradilan yang jujur dan adil juga mengembalikan Arif pada keluarga yang merindukannya.

Arif adalah klien LBH Masyarakat, yang bersama beberapa warga jatiwaringin lainnya, dituding oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melakukan pembunuhan secara bersama-sama, melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dan dituduh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara bersama-sama. Kasus ini, secara keliru, sering dibingkai oleh beberapa liputan sebagai “Geng Motor Jatiwaringin” padahal para terdakwa justru adalah pihak-pihak yang melindungi kampung mereka dari ancaman geng motor yang dimaksud.

Dalam pendampingan hukum yang kami lakukan, kami menemukan bahwa dalam proses interogasi yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur terhadap Arif dan tujuh terdakwa terdapat perlakuan yang tidak manusiawi yakni pemukulan dan intimidasi. Perlakuan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan ini adalah bentuk penyiksaan yang terang benderang.

Selain itu, di dalam persidangan kami juga menemukan beberapa kejanggalan: barang bukti tidak ada kaitannya dengan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan tidak diperiksa di laboratorium, tidak ada saksi yang menyebutkan dan melihat terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka, serta penyidik yang bertugas mengumpulkan barang bukti dan saksi verbalisan yang disebut terdakwa melakukan penyiksaan, tidak bisa hadir memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan.

Lemahnya fakta yang dikumpulkan dalam proses penyidikan dan penuntutan juga dilihat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Hal tersebut membuat Arif dan tujuh terdakwa lainnya dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Dalam putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Arif dibebaskan dari tahanan.

Di saat yang sama, kami juga menyesalkan lambannya kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Rumah Tahanan Negara Cipinang dalam memenuhi perintah Majelis Hakim dalam putusan untuk segera mengeluarkan Arif dari tahanan. Butuh waktu lebih dari 24 jam hingga akhirnya Arif dikeluarkan dari Rutan Cipinang pada malam hari ini, Jumat, 15 Desember 2017. Hal ini hendaknya menjadi catatan bagi Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam aspek peningkatan kualitas kerja.

Melalui rilis ini, kami juga meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan/atau Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur untuk memeriksa penyidik dalam kasus klien kami, Arif, yang diduga kuat melakukan pelanggaran etik, profesi, dan disiplin sebagai anggota Polri.

Kami berterima kasih juga pada pendukung-pendukung kami yang juga telah menyerukan #PulangkanArif melalui media sosial. Melalui kasus ini, kami melihat betapa esensialnya pemantauan publik terhadap sistem peradilan pidana serta pentingnya keberadaan penasihat hukum yang kapabel untuk mengungkap insiden penyiksaan dan lemahnya pembuktian dari penegak hukum.

Kasus ini menunjukan masih eksisnya praktik penyiksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebuah hal yang patut menjadi catatan penting bagi kita semua. Mengingat masih punitifnya hukum di Indonesia, maka kita semua adalah korban potensial praktik penyiksaan. Praktik penyiksaan dan intimidasi adalah praktik yang sudah seharusnya dihentikan – karena, siapapun dia, setiap manusia: berharga.

Jakarta, 15 Desember 2017

Maruf Bajammal, S.H. – Pengacara Publik LBH Masyarakat